Oleh: Nom Sihol
Pada 22 Juni 2026, Pemkab Sumenep meluncurkan SIMANTRA, sistem pemetaan potensi ASN yang katanya objektif dan transparan. Rekomendasi penerapan manajemen talenta penuh pun sudah di tangan. Janjinya jelas: jabatan diberikan karena kemampuan, bukan kedekatan.
Lalu rotasi dan promosi berjalan. Ada pejabat tanpa latar belakang teknis mendadak duduk di bidang teknis, dan sebaliknya. Publik wajar bertanya: sistem merit ini bekerja, atau cuma istilah baru untuk keputusan lama?
Di atas kertas, langkah Sumenep sudah benar. Pada Desember 2025, ProASN memetakan 380 pejabat, terdiri atas 142 administrator dan 238 pengawas. Lewat Kotak 9, mereka yang berada di kotak 7, 8, dan 9 semestinya menjadi kandidat utama jabatan strategis. Prinsipnya sederhana: yang paling siap mendapat kesempatan terbesar, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan.
Tapi manajemen talenta tidak dibuktikan dengan sosialisasi dan aplikasi. Ia dibuktikan pada hasil akhir: siapa dipromosikan, ke jabatan apa, atas dasar apa. Kalau hasil pemetaan tidak mengikat keputusan, sistem merit hanya jadi pajangan dan SIMANTRA hanya etalase digital.
Karena itu Pemkab perlu membuka:
– standar kompetensi jabatan target
– posisi kandidat dalam peta talenta
– rekam kinerja dan hasil asesmen
– pertimbangan komite talenta dalam rencana suksesi.
Pemkab juga perlu menjelaskan jabatan mana yang diisi lewat manajemen talenta dan mana lewat seleksi terbuka, karena keduanya tampak berjalan berdampingan di masa transisi. Itu tidak otomatis keliru, tetapi harus terang dasarnya.
Mempertanyakan anomali ini bukan menuduh, melainkan menguji janji meritokrasi yang diumumkan pemerintah daerah sendiri. Jika sistemnya objektif, data adalah jawaban terkuat. Jika sulit dijelaskan, yang dipertaruhkan bukan satu-dua jabatan, tetapi kepercayaan ASN dan masyarakat pada reformasi birokrasi Sumenep.
Manajemen talenta harus menemukan orang terbaik untuk jabatan yang tepat, bukan membenarkan pilihan yang sudah ditentukan.
