Nataindonesia.com • Momentum Hari Buruh Internasional (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) di Sumenep berubah menjadi panggung perlawanan. DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep turun ke jalan, menggugat keras kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang dinilai gagal menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat, khususnya buruh dan masyarakat kepulauan.
Ketua DPC GMNI Sumenep menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan evaluasi total atas kegagalan Pemkab. Realitas di lapangan menunjukkan buruh yang terus dipinggirkan dan pendidikan di kepulauan yang masih jauh dari kata layak. “Keadilan sosial belum menyeberang ke kepulauan Sumenep,” tegasnya.
Pendidikan Kepulauan: Potret Ketidakadilan yang Dibiarkan
GMNI menyoroti jurang lebar antara daratan dan kepulauan:
– Sekolah rusak dan fasilitas minim.
– Infrastruktur penunjang nyaris tak ada.
– Guru honorer tanpa kepastian status dan kesejahteraan.
– Dugaan pungli “Jual Beli NUPTK Kilat” yang mempermainkan nasib guru.
Ironisnya, digitalisasi pendidikan hanya dinikmati sekolah perkotaan, sementara siswa di kepulauan masih berjuang dengan akses internet yang nyaris nihil. Pemkab dianggap abai dan hanya sibuk dengan pencitraan.
Buruh Mejandi Tulang Punggung yang Dikorbankan
Di sektor ketenagakerjaan, GMNI menilai pertumbuhan ekonomi Sumenep hanya ilusi. UMK sekadar pajangan regulasi tanpa penegakan nyata. Pekerja informal dan UMKM tidak pernah disentuh kebijakan.
Buruh proyek bekerja tanpa perlindungan keselamatan, hanya mengenakan helm dan sepatu saat sesi dokumentasi. Selebihnya, mereka mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan. Upah yang diterima pun jauh dari layak, meski proyek bernilai besar dibiayai uang rakyat. Pemerintah dinilai menutup mata terhadap penderitaan buruh.
Sebagai sikap tegas, GMNI membawa 9 aspirasi yang harus segera direalisasikan:
1. Atasi ketimpangan infrastruktur sekolah di kepulauan.
2. Regularisasi status guru honorer.
3. Prioritaskan insentif guru di daerah 3T.
4. Fasilitasi pelatihan guru berkelanjutan.
5. Pastikan digitalisasi inklusif hingga pelosok.
6. Usut pungli NUPTK kilat.
7. Tindak tegas pelanggar UMK.
8. Buka ruang dialog buruh bersama Pemkab.
9. Sahkan Perbup perlindungan pekerja non-formal.
Aksi ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Sumenep. Pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik tanpa memperhatikan martabat buruh dan kualitas pendidikan adalah bentuk kegagalan nyata. GMNI menegaskan, jika tuntutan tidak diindahkan, perlawanan akan terus digelorakan.
Dengan kata lain, Pemkab Sumenep sedang mempertontonkan wajah ketidakadilan, buruh diperas, guru dipinggirkan, kepulauan ditinggalkan.
(Red/bhr).
