Dua Wakil Presiden Indonesia yang Mundur

Oleh: Zaiful Bahri | Jurnalis dan Penulis Kreatif Nataindonesia.com

Sejarah politik Indonesia mencatat dua pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden yang lahir dari konteks zaman dan pertarungan politik berbeda. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta melepaskan jabatan Wakil Presiden di tengah perbedaan mendasar mengenai arah demokrasi dan tata kelola kekuasaan. Tujuh puluh tahun kemudian, pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menghadapi situasi politik yang berbeda: krisis legitimasi administratif dan hukum yang berkembang menjadi persoalan politik di lembaga legislatif.

Keduanya memperlihatkan satu kesamaan formal: meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Namun, alasan, konteks, dan konsekuensi politik di balik keputusan tersebut menghadirkan perbedaan yang mendasar.

Ketika Hatta mengundurkan diri, Indonesia sedang berada dalam pergulatan mengenai bentuk dan arah demokrasi. Perbedaan pandangannya dengan Presiden Soekarno tidak semata-mata menyangkut pembagian kewenangan, melainkan juga menyentuh prinsip dasar penyelenggaraan negara. Hatta mempertahankan demokrasi konstitusional, sementara perkembangan politik menuju Demokrasi Terpimpin semakin memperlihatkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

Ketegangan tersebut diperkuat oleh perbedaan pandangan mengenai posisi dan keterlibatan PKI dalam kehidupan politik nasional. Bagi Hatta, perkembangan itu merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai keseimbangan kekuasaan, demokrasi, dan masa depan republik.

Keputusan mundur menjadi konsekuensi dari perbedaan prinsip yang tidak lagi menemukan ruang kompromi politik. Hatta memilih meninggalkan jabatan daripada mempertahankannya dengan mengorbankan keyakinan politik yang selama ini diperjuangkannya. Pengunduran diri itu bukan sekadar berakhirnya sebuah masa jabatan, melainkan pernyataan bahwa kekuasaan tidak selalu lebih penting daripada prinsip yang mendasarinya.

Tujuh dekade kemudian, persoalan yang mengitari jabatan Wakil Presiden hadir dalam bentuk berbeda. Gibran Rakabuming Raka berada di tengah krisis yang berpusat pada persoalan administrasi pendidikan, legalitas pencalonan, dan legitimasi politik. Putusan Mahkamah Agung, pencabutan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA oleh Kemendikdasmen, serta berkembangnya usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR dari sejumlah fraksi menjadi rangkaian peristiwa yang menempatkan posisinya dalam tekanan politik dan hukum.

Dalam konteks tersebut, pengunduran diri Gibran dapat dibaca melalui perspektif kalkulasi politik. Berbeda dengan Hatta yang berhadapan dengan pertentangan mengenai arah ideologis negara, persoalan Gibran berkaitan dengan legitimasi jabatan dan konsekuensi dari proses politik yang mengiringi pencalonannya.

Di sinilah perbedaan keduanya menjadi penting. Pengunduran diri Hatta memperlihatkan pilihan untuk mempertahankan prinsip meskipun harus kehilangan kekuasaan. Sementara itu, pengunduran diri Gibran, jika dibaca dalam konteks tekanan politik yang mengitarinya, membuka pertanyaan mengenai hubungan antara pertanggungjawaban publik, kepentingan mempertahankan legitimasi, dan kalkulasi penyelamatan posisi politik.

Pengunduran diri memang dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan politik. Namun, keputusan meninggalkan jabatan tidak dengan sendirinya menjawab persoalan yang menyebabkan krisis tersebut. Ada perbedaan antara mengakhiri masa jabatan dan mempertanggungjawabkan proses yang membawa seseorang ke dalam jabatan itu.

Ironi sejarahnya terletak di sana. Institusi Wakil Presiden pernah ditinggalkan ketika pemegangnya menilai bahwa mempertahankan jabatan justru berisiko mengkhianati prinsip konstitusional. Tujuh puluh tahun kemudian, institusi yang sama kembali menjadi pusat persoalan legitimasi, kali ini dalam konteks yang berkaitan dengan administrasi, hukum, dan pertanggungjawaban politik.

Hatta meninggalkan Istana karena tidak ingin kekuasaan menentukan batas prinsipnya. Peristiwa yang mengitari Gibran menghadirkan pertanyaan berbeda: ketika legitimasi sebuah jabatan dipersoalkan, apakah pengunduran diri cukup untuk menyelesaikan persoalan yang mendasarinya?

Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang meninggalkan kekuasaan. Sejarah juga menguji alasan seseorang memilih untuk pergi. (*)