UU Perampasan Aset sebagai Terobosan Baru bagi Hukum Indonesia
Nataindonesia.com— Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara di Indonesia. Regulasi ini mengatur berbagai mekanisme hukum untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk aset yang telah dialihkan kepada pihak lain atau diubah bentuknya.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah dimungkinkannya perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture.
Selain itu, UU tersebut juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas, batas minimal nilai aset, perlindungan pihak ketiga, hingga pembentukan badan khusus untuk mengelola dan mengawasi aset hasil perampasan.
Berikut 15 poin penting dalam UU Perampasan Aset yang perlu diketahui masyarakat.
1. Perampasan aset dapat dilakukan tanpa putusan pidana terhadap pelaku
UU ini membuka mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasai aset. Mekanisme tersebut tetap harus melalui proses pengadilan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
2. Terdapat lima kondisi yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana
Mekanisme tersebut dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
3. Nilai aset minimal Rp1 miliar
Perampasan aset tanpa putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan ini merupakan ambang batas untuk mekanisme tersebut, bukan batas umum bagi seluruh jenis perampasan aset.
4. Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana
Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak serta-merta menghentikan proses hukum terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana tetap dapat dilanjutkan apabila memenuhi ketentuan hukum.
5. Tujuh kelompok tindak pidana masuk dalam cakupan UU
Cakupan tindak pidana yang diatur meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
6. Aset yang telah dialihkan tetap dapat dirampas
Aset hasil tindak pidana yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain tetap dapat menjadi objek perampasan. Ketentuan ini juga mencakup modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi yang berasal dari tindak pidana.
7. Aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas
Bukan hanya hasil kejahatan, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana juga dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan undang-undang.
8. Aset lain milik pelaku dapat digunakan sebagai pengganti
Apabila aset hasil tindak pidana tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi, aset lain yang sah milik pelaku dapat dirampas untuk menggantikan nilainya. Pelaksanaannya harus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta memperhatikan prinsip kewajaran dan keseimbangan.
9. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan perampasan
Dalam mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, Jaksa Pengacara Negara bertugas mengajukan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut harus disertai pembuktian mengenai hubungan aset dengan tindak pidana.
10. Pemblokiran dan penyitaan diatur dengan batas waktu
UU ini mengatur pembatasan waktu dalam tindakan penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penggunaan kewenangan tanpa batas waktu.
11. Aset di luar negeri juga dapat menjadi sasaran
Negara dapat mengajukan permintaan pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri melalui mekanisme kerja sama hukum internasional. Apabila permintaan tersebut ditolak, undang-undang mengatur kemungkinan pengamanan aset lain di Indonesia dengan nilai setara sesuai persyaratan yang berlaku.
12. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan
UU ini memberikan ruang bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik untuk mengajukan keberatan. Ketentuan ini penting agar hak kepemilikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana tetap terlindungi.
13. Pemeriksaan pengadilan memiliki batas waktu
Proses pemeriksaan permohonan perampasan aset diatur dengan batas waktu tertentu, termasuk ketentuan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari sebagaimana diberitakan dalam pembahasan undang-undang tersebut.
14. Dibentuk badan pengelola dan badan pengawas independen
UU ini mengamanatkan pembentukan dua lembaga khusus. Badan pengelola aset bertugas menyimpan, mengamankan, memelihara, menilai, dan mengelola aset. Sementara itu, badan pengawas independen beranggotakan lima orang dan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
15. UU tidak berlaku surut
Ketentuan perampasan aset berdasarkan UU ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Selain itu, pelaksanaannya dimulai setelah 12 bulan sejak pengundangan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Implementasi Menjadi Penentu
Dengan berbagai ketentuan tersebut, UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam melacak, mengamankan, dan mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Meski demikian, efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, transparansi pengelolaan aset, serta pengawasan terhadap kewenangan yang diberikan.
Perlindungan terhadap hak masyarakat yang memiliki aset secara sah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan undang-undang ini.
Pengesahan regulasi tersebut menjadi awal dari tantangan baru bagi pemerintah dan aparat penegak hukum: memastikan bahwa aset hasil kejahatan benar-benar dapat dipulihkan, sementara hak warga negara tetap terlindungi oleh hukum. (*)
