Bagaimana Kaum Pergerakan Menelikung Belanda dari Dalam Parlemen?
Sejarah sering meromantisasi perjuangan kemerdekaan melalui desing peluru, bambu runcing, dan perang gerilya di hutan. Padahal, ada medan perjuangan lain yang tak kalah menentukan: ruang sidang Volksraad. Di sana, para tokoh pergerakan memasuki jantung kekuasaan kolonial. Mereka mengambil alih panggung yang semula dirancang untuk membatasi gerak politik pribumi, lalu menggugat legitimasi Belanda dari dalam.
Pada dekade kedua abad ke-20, kekuasaan Hindia Belanda mulai menghadapi tekanan gerakan massa. Salah satu kekuatan utamanya adalah Sarekat Islam di bawah H.O.S. Tjokroaminoto. Menghadapi gelombang pergerakan yang kian kuat, Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum menawarkan konsesi politik pada 1916. Gagasan itu melahirkan lembaga perwakilan yang kemudian dikenal sebagai Volksraad, dengan landasan hukum Indische Staatsregeling dan Staatsblad No. 114 Tahun 1916.
BACA JUGA :Volksraad, Jalur Politik Parlemen Melawan Belanda
Bagi Belanda, Volksraad adalah kandang emas. Lembaga ini resmi bersidang pada 18 Mei 1918 di bawah pimpinan J.C. Koningsberger. Komposisinya timpang: hanya 15 dari 38 kursi diberikan kepada pribumi. Wewenangnya pun terbatas sebagai dewan penasihat.
Kalkulasi kolonial cukup jelas: berikan kaum terpelajar pribumi kursi di parlemen, biarkan mereka berdebat dalam aturan yang ditetapkan Belanda, lalu berharap gejolak politik di luar gedung mereda.
Namun, perhitungan itu tidak sepenuhnya berjalan. Para tokoh nasionalis justru menjadikan Volksraad sebagai Kuda Troya untuk menggugat kekuasaan kolonial.
Menggugat Harga Diri Kolonial Lewat Bahasa
Belanda mungkin berharap forum itu mengikuti tata krama politik Eropa. Namun, H. Agus Salim mengusik harapan tersebut pada 1922. Di ruang sidang Volksraad, ia berpidato menggunakan bahasa Melayu.
Tindakan itu memicu keberatan dari sejumlah anggota Belanda. Salim dianggap merendahkan martabat parlemen. Namun, ia menjawab dengan argumen hukum yang sederhana: tidak ada satu pun pasal dalam tata tertib Volksraad yang melarang penggunaan bahasa Melayu.
Belanda pun dihadapkan pada aturan yang mereka buat sendiri.
Langkah Salim bukan satu-satunya. Jahja Datoek Kajo menggunakan bahasa Melayu dalam sidang pada 1927. Mohammad Husni Thamrin kemudian melanjutkan langkah serupa pada 1938.
Penggunaan bahasa Melayu di ruang sidang bukan sekadar persoalan komunikasi. Itu merupakan pernyataan identitas politik dan budaya. Para wakil pribumi menunjukkan bahwa mereka tidak harus menggunakan bahasa penjajah untuk menyampaikan gagasan tentang masa depan bangsanya.
Memaksa Ratu Membuka Kedoknya
Memasuki dekade 1930-an, komposisi keanggotaan Volksraad mengalami perubahan. Porsi kursi pribumi meningkat hingga sekitar 50 persen pada 1931. Tekanan politik dari dalam parlemen pun semakin kuat.
Tokoh seperti M.H. Thamrin, Abdoel Moeis, dan Otto Iskandar di Nata tidak hanya memperjuangkan kepentingan anggaran. Mereka menggunakan Volksraad sebagai ruang untuk menyuarakan tuntutan politik yang lebih luas.
Salah satu momen penting terjadi pada 15 Juli 1936 melalui Petisi Soetardjo.
Secara politik, petisi ini mengambil jalur konstitusional. Para tokoh pergerakan tidak menuntut kemerdekaan seketika. Mereka meminta Ratu Wilhelmina menyelenggarakan konferensi untuk membahas status otonomi Hindia Belanda dalam kurun waktu sepuluh tahun.
Petisi tersebut mendapat dukungan mayoritas anggota Volksraad. Namun, pemerintah Belanda akhirnya menolaknya pada November 1938.
Penolakan itu justru memperlihatkan batas kesediaan Belanda memberikan ruang politik kepada pribumi. Tuntutan otonomi yang diajukan melalui jalur resmi pun tidak mendapat persetujuan. Peristiwa ini memperlihatkan kesenjangan antara janji politik etis dan praktik kolonialisme.
Dengan demikian, Petisi Soetardjo bukan sekadar usulan administratif. Ia menjadi bagian dari perjuangan untuk menunjukkan bahwa rakyat Hindia Belanda memiliki kapasitas dan hak untuk menentukan masa depan politiknya sendiri.
Warisan yang Melampaui Penjajahnya
Volksraad berakhir ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942. Seluruh lembaga pemerintahan kolonial peninggalan Belanda kemudian dibubarkan atau diubah.
Namun, pengalaman berpolitik melalui parlemen tidak ikut lenyap. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945. Lembaga ini dipimpin Kasman Singodimedjo dan kemudian berkembang dalam proses pembentukan sistem perwakilan Indonesia.
Dalam perkembangan berikutnya, sistem parlemen Indonesia melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif nasional.
Sejarah mencatat sebuah ironi: Volksraad dibentuk untuk menopang kekuasaan kolonial. Namun, para tokoh pergerakan justru memanfaatkannya untuk menggugat legitimasi penjajahan.
Lembaga yang semula dirancang sebagai instrumen pengendalian politik akhirnya menjadi salah satu ruang bagi tumbuhnya kesadaran bernegara. Belanda menyediakan panggungnya, tetapi kaum pergerakan mengubah arah pertunjukannya.
