Politik Alat Perlawanan kepada Belanda
Perjuangan bangsa Indonesia bebas dari penjajah Belanda sangat panjang hingga memakan waktu 3,5 abad. Ada yang melalui perlawanan gerilya atau perang secara fisik, ada pula yang lewat parlemen sebagai perlawanan secara politik.
Belanda yang semula datang ke Nusantara untuk berdagang perlahan kemudian melakukan penjajahan. Rayuan dan intimidasi kepada pengkhianat rakyat memberi jalan mulus bagi Belanda untuk berbuat sewenang-wenang terhadap pribumi. Mereka perlahan juga mulai memberlakukan aturan-aturan pemerintahan Hindia Belanda yang merugikan pribumi dan hanya menguntungkan Belanda.
Seiring waktu, Belanda semakin kejam kepada pribumi. Di saat demikian, pribumi sudah tidak tahan dan meminta penegakan hukum yang adil kepada pemerintah Hindia Belanda. Pribumi mulai susah dikontrol dan melawan. Para pejuang kemudian mendesak agar kaum pribumi juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, seperti penerapan hukum, hasil bumi, dan keuangan.
Akhirnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Paul van Limburg Stirum pada 1916 menyetujui hadirnya lembaga parlemen yang bernama Dewan Kolonial. Di sinilah titik awal perjuangan pendahulu bangsa melakukan perjuangan kemerdekaan melalui parlemen. Di titik ini pula, cikal bakal lahirnya lembaga pemerintahan legislatif Indonesia yang kita kenal sekarang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dewan Kolonial sebelum disahkan secara undang-undang, kemudian diganti nama oleh Hindia Belanda menjadi Volksraad yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “Dewan Rakyat”. Volksraad sebenarnya adalah sebuah parlemen kerakyatan yang ada di Belanda yang kemudian juga diadopsi untuk diterapkan di tanah Nusantara.
Volksraad lalu dibentuk secara resmi lewat keputusan Indische Staatsregeling, Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, Pasal 53 sampai Pasal 80 bagian kedua tanggal 16 Desember 1916. Tak hanya itu, kehadiran Volksraad turut diumumkan dalam Staatsblad No. 114 Tahun 1916.
Semula Pemerintah Hindia Belanda memandang Volksraad hanyalah alat untuk meredam pemberontakan pribumi seperti yang dipelopori oleh kelompok-kelompok pergerakan Sarekat Islam (SI), pimpinan Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto.
Kolonial Belanda beranggapan, Volksraad tidak akan membahayakan kekuasaan dan kepentingan Belanda. Kendati demikian, jauh dari ekspektasi Pemerintah Hindia Belanda, Volksraad ternyata menjelma menjadi wadah perlawanan para kaum nasionalis melalui parlemen. Dari sini juga lahir nama-nama besar pejuang bangsa seperti M.H. Thamrin, Abdoel Moeis, Otto Iskandar Di Nata, dan lain sebagainya.
Contoh perlawanan nyata lewat parlemen ini seperti yang dilakukan oleh H. Agus Salim pada 1922. Pada saat sidang, ia tiba-tiba tampil beda. Agus di atas podium berpidato menggunakan bahasa Melayu. Tentu tindakannya ini merupakan bentuk perlawanan dan penegasan bahwa pribumi punya hak atas dirinya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat dengan memakai bahasa sendiri.
Tindakan Salim semula mendapat kecaman dari anggota lain, kemudian Salim menjawab bahwa tata tertib Volksraad tidak melarang penggunaan bahasa Melayu dalam sidang. Padahal kala itu ada hukum tak tertulis bahwa rapat Volksraad wajib memakai bahasa Belanda.
Keberanian Salim kemudian juga diikuti oleh tokoh pergerakan lainnya seperti Jahja Datoek Kajo (1927) dan M.H. Thamrin. Pada tahun 1938, Thamrin untuk pertama kalinya berpidato di Volksraad menggunakan bahasa Melayu yang kemudian pascakemerdekaan dikenal sebagai bahasa Indonesia.
Keanggotaan Awal Volksraad
Pada 21 Januari 1918, hasil pemungutan suara untuk anggota Volksraad diumumkan. Anggota terpilih dari kalangan pribumi didominasi oleh kaum priayi, di antaranya: Abdoel Moeis, M. Aboekasan Atmodirono, R. Kamil, Radjiman Wedyodiningrat, R. Sastrowidjono, Abdoel Rivai, R.A.A.A. Djajadiningrat, R.A.A. Koesoemo Joedo, R.M.A.A. Koesoemo Oetojo, dan A.L. Waworoentoe.
Menurut Fajlurrahman Jurdi dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Volksraad memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari satu orang ketua yang diangkat oleh raja dan 38 orang anggota—komposisinya yakni 15 orang kalangan pribumi, dan 23 orang mewakili golongan Eropa dan Timur Asing—yang diangkat berdasarkan pemilihan, perwakilan provinsi, dan pengangkatan.
Tugas dan fungsi Volksraad baru secara resmi terlaksana pada 18 Mei 1918. Disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Paul van Limburg Stirum dan yang menjadi Ketua Volksraad pertama adalah J.C. Koningsberger.
Seiring waktu, jumlah keanggotaan pribumi yang semula hanya 39 persen terus naik menjadi 42 persen pada 1927, kemudian 50 persen pada tahun 1931.
Volksraad benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pejuang. Sejak tahun 1930–1940, Volksraad dijadikan kendaraan oleh para pejuang untuk melakukan lobi dalam hubungan internasional. Bahkan melalui Volksraad pula, para pejuang berhasil mengajukan petisi musyawarah (Petisi Soetardjo) kepada Ratu Wilhelmina mengenai masa depan otonomi bangsa Nusantara. Kendati pengajuan petisi itu ditolak, hal itu telah membuktikan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia mulai bangkit dari penjajahan.
Sejak awal dibentuk, pihak Hindia Belanda memang membatasi fungsi Volksraad sebatas dewan penasihat sebelum akhirnya diberi kewenangan legislasi terbatas. Dengan kata lain, anggota Volksraad pada dasarnya hanya bisa memberikan usulan untuk sebuah kebijakan, sementara keputusan secara utuh tetap berada di tangan Pemerintah Hindia Belanda.
Volksraad Bubar
Segala aktivitas Volksraad berakhir saat pasukan Jepang mendarat di Hindia Belanda pada 1942. Bagi para penjajah baru itu, keberadaan Volksraad tidak diakui karena merupakan bekas peninggalan koloni sebelumnya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, dewan legislatif dibentuk kembali dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang didirikan pada 29 Agustus 1945 dengan ketua pertamanya Kasman Singodimedjo, sebelum kemudian bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga era Pemilu 1971 dan seterusnya. (*)

