Oleh: Ahyatul Karim, Pengurus Nasional BEM PTNU Se-Nusantara
Nata Indonesia – Bahan Bakar Minyak (BBM) berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Ketika pasokan terganggu di suatu wilayah, dampaknya langsung terasa pada sektor transportasi, perikanan, pertanian, dan usaha mikro. Pada Oktober 2026, krisis kelangkaan dilaporkan melanda berbagai wilayah di luar Jawa. Berdasarkan laporan pemantauan Ombudsman Republik Indonesia, gelombang antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak hanya terpusat di Bali—yang mengalami kelangkaan sejak 12 Oktober 2026—tetapi juga meluas setidaknya di 14 provinsi lainnya di luar Jawa.
Data tambahan dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mencatat bahwa kelangkaan di sejumlah titik logistik utama turut melumpuhkan arus distribusi barang antarprovinsi, memperlihatkan bahwa hambatan rantai pasok hilir sangat rentan terhadap gangguan eksternal maupun administratif.
Pola kelangkaan yang berulang ini memunculkan dua dugaan yang saling bertolak belakang: apakah kelangkaan tersebut mencerminkan unsur kesengajaan demi kepentingan spekulan, atau justru hambatan struktural dalam tata kelola distribusi nasional?
Pertanyaan ini akan ditelaah melalui berbagai perspektif dan dianalisis secara komprehensif.
1. Perspektif New Institutional Economics (NIE)
Ekonomi Institusional Baru (NIE) memandang pasar tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh institusi, yakni aturan main, hukum, tata kelola, dan hak kepemilikan. Kelangkaan dalam perspektif ini muncul ketika institusi gagal berfungsi dan biaya transaksi menjadi tinggi.
A. Biaya Transaksi dalam Sistem Subsidi
Untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, pemerintah menerapkan sistem digital, antara lain pendaftaran kendaraan melalui kode QR pada aplikasi MyPertamina. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa hingga triwulan ketiga 2026, adopsi QR Code di luar wilayah aglomerasi utama (seperti Bali dan Nusa Tenggara) baru mencapai kisaran 62%.
Kebijakan ini menimbulkan beban baru bagi pengguna: kewajiban kepemilikan ponsel pintar, ketersediaan sinyal yang tidak merata di daerah kepulauan, serta keterbatasan literasi digital. Bagi petani dan nelayan di daerah terpencil, biaya transaksi nonmoneter tersebut sangat tinggi.
Ketika sistem digital tidak sinkron dengan realitas lapangan, distribusi terhambat dan antrean panjang pun terbentuk. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung beralih ke jalur informal demi menjaga kelangsungan aktivitas sehari-hari.
B. Lemahnya Penegakan Hukum
NIE juga menekankan pentingnya penegakan hukum (enforcement). Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi mencatat adanya peningkatan kasus penyalahgunaan distribusi hingga 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebocoran BBM bersubsidi ke sektor industri ilegal dan praktik penimbunan masif disebut terbukti dari penangkapan puluhan oknum penimbun di Bali dan Sulawesi oleh aparat penegak hukum.
Para pengamat energi mencatat bahwa disparitas harga yang tajam antara BBM subsidi dan nonsubsidi mendorong konsumen bermodal beralih secara ilegal, sehingga semakin menekan ketersediaan pasokan di tingkat eceran (Listrik Indonesia, 2026).
Berdasarkan kerangka ini, kelangkaan yang terjadi dapat dibaca sebagai kegagalan pengawasan dan tata kelola, bukan semata persoalan ketersediaan stok nasional.
2. Perspektif Ekonomi Politik Kritis
Pendekatan ekonomi politik kritis, termasuk tradisi Marxis, melihat kebijakan ekonomi sebagai arena kontestasi kepentingan kelas dan penguasaan sumber daya produksi. Negara dalam pandangan ini kerap tunduk pada kepentingan akumulasi modal, baik global maupun domestik. Dalam konteks energi, perspektif ini menyoroti kerentanan struktural yang kian mengakar.
Indonesia sempat menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan produsen minyak utama, tetapi telah berstatus sebagai pengimpor neto (net importer) minyak sejak 2004.
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kapasitas produksi domestik terus mengalami penurunan alamiah (decline rate), sementara investasi di blok-blok migas baru berjalan lambat.
Lambatnya pembangunan kilang baru di bawah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) serta tingginya ketergantungan pada rantai pasok global memperlihatkan belum terbangunnya kedaulatan energi nasional.
Akibatnya, ketika harga minyak dunia bergejolak, logistik pelayaran internasional terganggu, atau terjadi hambatan cuaca ekstrem—seperti gelombang tinggi di Selat Bali yang dilaporkan oleh BMKG pada pertengahan Oktober 2026—struktur domestik cepat terguncang.
Pihak yang paling terdampak berada di sektor hilir, yaitu pengemudi angkutan umum, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki bantalan finansial.
3. Keterbatasan Ruang Fiskal
Beban subsidi energi dapat dianalisis melalui tiga indikator fiskal utama.
A. Kesenjangan Produksi dan Konsumsi
Konsumsi minyak nasional diperkirakan stabil pada kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik (lifting minyak bumi) hanya berada di angka sekitar 610.000 barel per hari.
Selisih sekitar satu juta barel per hari tersebut wajib dipenuhi melalui impor, menjadikan APBN sangat peka terhadap fluktuasi geopolitik dan kurs rupiah.
B. Selisih Harga Minyak Mentah terhadap Asumsi Anggaran
Anggaran subsidi disusun berdasarkan asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang ditargetkan di kisaran US$70 per barel dalam APBN 2026.
Data resmi dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa rata-rata ICP pada Januari hingga Oktober 2026 melonjak hingga menyentuh angka US$92 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Berdasarkan simulasi Nota Keuangan, setiap kenaikan US$1 per barel dari asumsi dasar membuat belanja subsidi dan kompensasi BBM membengkak Rp8,5 triliun hingga Rp10,5 triliun.
C. Pembengkakan Nilai Subsidi dan Kompensasi Energi
Lonjakan harga minyak dunia yang dibarengi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mendorong proyeksi total beban subsidi dan kompensasi energi melampaui plafon awal, menekan ruang fiskal untuk belanja pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Keterbatasan fiskal tersebut turut berdampak langsung pada rantai pasok hilir. Meskipun subsidi dan kompensasi dijamin oleh negara, keterlambatan verifikasi dan realisasi pembayaran dari pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dapat mengganggu likuiditas dan arus kas korporasi.
Akibatnya, fleksibilitas Pertamina dalam merespons lonjakan permintaan mendadak di daerah-daerah terpencil menjadi terbatas.
4. Respons Pemerintah dan Analisis Lanjutan
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan bahwa cadangan operasional BBM nasional secara makro masih berada di level aman untuk 16 hingga 18 hari ke depan, dan menilai akar masalah terletak pada hambatan distribusi regional.
Namun, kasus di lapangan membuktikan bahwa ketergantungan penuh pada armada kapal tanker membuat pulau-pulau di luar Jawa sangat rentan ketika terjadi gangguan cuaca maritim maupun kendala teknis bongkar muat di pelabuhan transit.
Sebagai respons darurat untuk meredam kepanikan pasar (panic buying), PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah taktis dengan:
Menyalurkan tambahan pasokan darurat sebesar 57,9 juta liter melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran khusus untuk wilayah Bali (Sumbar Bisnis, 2026).
Mengubah pola operasional SPBU strategis menjadi 24 jam penuh.
Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan pembatasan pembelian sementara menggunakan sistem kuota berbasis nomor polisi di beberapa wilayah krisis.
Langkah-langkah taktis tersebut berhasil memulihkan kondisi secara bertahap. Namun, klaim keamanan stok nasional terbukti tidak sinkron dengan realitas penderitaan masyarakat di tingkat tapak.
Dari sudut pandang NIE, hal ini menegaskan bahwa ketersediaan fisik di tingkat makro nasional tidak otomatis menjamin kepastian akses di titik hilir distribusi kepulauan.
Atas dasar evaluasi tersebut, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis terpadu.
A. Jangka Pendek: Penormalan Distribusi dan Pengawasan Ketat
Pemerintah wajib memprioritaskan penambahan armada kapal khusus rute kepulauan luar Jawa, membuka transparansi dasbor stok riil per kabupaten/kota agar tidak memicu panic buying, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas sindikat penimbun BBM bersubsidi.
B. Jangka Menengah: Pembenahan Tata Kelola Subsidi yang Inklusif
Pengendalian subsidi harus disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat. Mekanisme pendaftaran alternatif yang lebih mudah—seperti pendaftaran kolektif melalui kantor desa, kelompok tani, atau koperasi nelayan—perlu dibuka berdampingan dengan sistem digital untuk menekan biaya transaksi kelompok rentan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan harus memastikan ketepatan jadwal pencairan dana kompensasi agar arus kas Pertamina tetap sehat.
C. Jangka Panjang: Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional
Kritik struktural hanya dapat diselesaikan melalui transformasi fundamental sektor energi. Langkah mendesak meliputi percepatan penyelesaian proyek kilang, pemberian insentif fiskal untuk mendongkrak lifting migas hulu dan reaktivasi sumur tua, akselerasi diversifikasi energi menuju biofuel dan energi baru terbarukan (EBT), serta penambahan kapasitas cadangan strategis nasional (strategic petroleum reserve) yang dinilai masih terbatas bagi negara kepulauan seluas Indonesia.
Berdasarkan analisis komprehensif yang diperkuat oleh data Ombudsman, SKK Migas, dan Kementerian Keuangan, kelangkaan BBM di luar Jawa pada Oktober 2026 lebih tepat dijelaskan oleh lemahnya tata kelola rantai pasok logistik, tingginya biaya transaksi digital bagi masyarakat rentan, serta rapuhnya struktur kedaulatan energi nasional, alih-alih disebabkan oleh unsur kesengajaan.
Temuan ini menuntut evaluasi total dari pemerintah agar intervensi kebijakan tidak sekadar bersifat pemadam kebakaran, melainkan mampu membangun sistem energi domestik yang berdaya tahan tinggi dan berkeadilan sosial. (*)
