Nata Indonesia – Gerakan Pemuda Saobi (GPS) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep mengevaluasi kinerja Kepala Desa Saobi, Kecamatan Kangayan. Desakan itu berkaitan dengan sejumlah persoalan yang mereka soroti dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Desakan tersebut disampaikan GPS dalam audiensi di Kantor DPMD Sumenep pada 1 Oktober 2026. Koordinator aksi, Fikri, mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan warga terkait transparansi pemerintahan Desa Saobi.
Menurut Fikri, persoalan yang menjadi sorotan antara lain tidak jelasnya realisasi normalisasi jalan, minimnya keterbukaan informasi anggaran, serta dugaan kepala desa jarang berada di desa.
“Warga sempat minta audiensi ke kades pada 9 Juli 2026, tapi tidak dihadiri. Soal papan informasi APBDes yang tak kunjung ada juga tidak ada tanggapan sampai hari ini,” kata Fikri.
GPS kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada DPMD Sumenep. Menurut Fikri, dalam pertemuan pada 1 Oktober 2026, pihak DPMD berjanji akan memanggil dan melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa Saobi.
Namun, saat GPS kembali mendatangi DPMD pada 15 Oktober 2026 untuk menanyakan tindak lanjut, mereka mengaku tidak mendapatkan langkah konkret. Fikri juga menyebut pihaknya tidak ditemui dalam audiensi tersebut.
Ia menilai kondisi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPMD karena janji tindak lanjut yang sebelumnya disampaikan dinilai belum terealisasi.
GPS mendasarkan tuntutannya pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Mereka meminta DPMD menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan intervensi, tetapi bentuk partisipasi warga dalam mengawal pemerintahan desa agar lebih efektif dan berkeadilan,” ujar Fikri.
Fikri juga mempersoalkan sikap DPMD yang disebut tidak bersedia menandatangani surat tuntutan yang dibawa GPS. Menurut dia, surat tersebut diperlukan sebagai bukti bahwa aspirasi mereka telah diterima dan menjadi bagian dari proses tindak lanjut.
“Ini kita repot dan dugaan kita semakin kuat kalau surat tuntutan kami saja DPMD tidak mau menandatangani. Kapan kita mau mendapatkan titik temunya kalau seperti ini,” kata Fikri.
Fikri kemudian menyampaikan dugaan adanya kedekatan tertentu antara DPMD Sumenep dan Pemerintah Desa Saobi. Ia menggunakan istilah “romantisme perselingkuhan” untuk menggambarkan kecurigaan tersebut. Namun, tudingan itu merupakan pernyataan GPS dan belum disertai bukti yang dapat memverifikasi adanya hubungan sebagaimana dimaksud.
GPS menyatakan akan kembali melakukan aksi demonstrasi jika tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut. Fikri mengatakan aksi berikutnya akan melibatkan massa lebih banyak dan membawa tuntutan yang lebih luas.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari DPMD Sumenep maupun Kepala Desa Saobi mengenai tudingan dan tuntutan yang disampaikan GPS. Konfirmasi dari kedua pihak diperlukan untuk memperoleh penjelasan secara berimbang. (*)
