Nataindonesia.com • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat dengan menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep ini dihadiri pimpinan dan anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, serta undangan terkait. Ketua Pansus LKPj, Hosnan, menegaskan bahwa LKPj merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Melalui LKPj ini, DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan kondisi geografis kepulauan,” ujar Hosnan.
Pansus menilai capaian pembangunan tahun anggaran 2025 menunjukkan arah positif, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. Namun DPRD tetap kritis dengan mencatat perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah dan pemerataan hasil pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.
“Wilayah kepulauan harus mendapat perhatian lebih. DPRD akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil inklusif dan berkeadilan,” tegas Hosnan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pelayanan publik, terutama sektor kesehatan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Pansus merekomendasikan perbaikan tata kelola dan manajemen layanan kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
Rekomendasi lain yang disampaikan DPRD mencakup:
– Peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis riset.
– Penguatan pengawasan hingga tingkat desa.
– Pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah.
Di akhir rapat, DPRD mengapresiasi kerja keras Pemkab Sumenep sepanjang tahun 2025, namun menegaskan akan terus berdiri di garda terdepan untuk memastikan pembangunan berjalan adil, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
(Red/Bhr).
