Nata Indonesia – Sekretaris BEM Nusantara Jawa Timur, Moh. Syauqi, meminta Polda Jawa Timur memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pembatasan kebebasan berpendapat mahasiswa dalam sebuah kegiatan di lingkungan kepolisian tersebut.
Syauqi menilai, persoalan itu perlu dijelaskan secara transparan agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, termasuk bagi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Mahasiswa bukan alat legitimasi institusi, bukan pelengkap acara, dan bukan kelompok yang bisa diharapkan hadir lalu diam,” ujar Syauqi dalam keterangannya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik terhadap persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian publik. Karena itu, dugaan pembatasan ekspresi mahasiswa, menurut dia, perlu ditanggapi secara terbuka dan proporsional.
Selain persoalan kebebasan berpendapat, Syauqi juga meminta penjelasan mengenai informasi pemberian uang transportasi sebesar Rp100.000 per orang dalam kegiatan tersebut.
Ia mempertanyakan dasar pemberian, sumber anggaran, serta mekanisme penyaluran uang tersebut. Syauqi menegaskan, pertanyaan itu merupakan bagian dari upaya meminta transparansi, bukan tuduhan atas adanya pelanggaran.
Jika pemberian tersebut telah sesuai dengan ketentuan, ia berharap pihak terkait dapat menjelaskan dasar dan mekanismenya kepada publik.
Syauqi mendesak Polda Jatim memberikan klarifikasi resmi atas kedua persoalan tersebut sekaligus membuka ruang dialog yang setara bagi mahasiswa. Apabila ditemukan pelanggaran, ia meminta agar dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk memperkuat ruang demokrasi, termasuk menjamin kebebasan generasi muda dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
“Jangan ajari pemuda menghafal sejarah, lalu mempersempit ruangnya untuk menghidupkan semangat sejarah itu,” katanya.
Ia menilai, semangat Sumpah Pemuda tidak seharusnya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa kritik. Sebaliknya, nilai persatuan dan keberanian menyampaikan gagasan perlu diwujudkan dalam kehidupan demokrasi saat ini.
“Demokrasi tidak membutuhkan mahasiswa yang pandai bertepuk tangan, tetapi generasi muda yang berani bertanya dan institusi negara yang berani memberikan jawaban,” ujar Syauqi. (*)
