UU Perampasan Aset Tidak Berlaku bagi Koruptor Senior

UU Perampasan Aset dan keterbatasannya dalam menjangkau kekayaan koruptor masa lalu.
UU Perampasan Aset dan keterbatasannya dalam menjangkau kekayaan koruptor masa lalu.

Ketika Negara Akhirnya memiliki Senjata untuk Mengejar Kekayaan Hasil Kejahatan, Koruptor Generasi Lama Justru Berada di Luar Jangkauan Aturan Baru.

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 semestinya menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah menunggu selama 18 tahun, negara akhirnya memiliki instrumen hukum yang memungkinkan perampasan kekayaan hasil tindak pidana tanpa harus selalu menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Secara konseptual, regulasi ini menawarkan perubahan pendekatan: bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus akses mereka terhadap keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui kejahatan.

Namun, ada persoalan mendasar yang justru mengurangi daya dobrak undang-undang tersebut. Ketentuan asas non-retroaktif membuat regulasi ini tidak dapat menjangkau tindak pidana yang dilakukan sebelum undang-undang berlaku. Artinya, kekayaan yang berasal dari praktik korupsi masa lalu tidak otomatis dapat diperiksa dan dirampas menggunakan mekanisme baru ini.

Di sinilah muncul paradoks pemberantasan korupsi Indonesia. Negara mengesahkan instrumen hukum baru untuk mengejar aset hasil kejahatan, tetapi pada saat bersamaan membatasi jangkauan waktunya sehingga sebagian kekayaan hasil korupsi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun berpotensi berada di luar mekanisme tersebut.

BACA JUGA: 15 Poin Penting UU Perampasan Aset

Persoalannya semakin menarik ketika melihat karakter korupsi di Indonesia. Kejahatan korupsi tidak selalu dilakukan oleh pelaku baru. Sebagian merupakan praktik yang berlangsung dalam rentang waktu panjang, melibatkan jaringan kekuasaan, relasi bisnis, dan penguasaan aset yang telah mengalami berbagai bentuk pengalihan kepemilikan. Dalam situasi seperti itu, waktu menjadi faktor penting. Semakin lama sebuah kekayaan hasil kejahatan berada dalam sistem ekonomi, semakin besar kemungkinan aset tersebut telah berubah bentuk, berpindah tangan, atau bercampur dengan kekayaan yang sah.

Non-Retroaktif: Pintu yang Tertutup bagi Korupsi Masa Lalu

Pasal 72 dan Pasal 74 menjadi dua ketentuan yang patut mendapat perhatian serius. Keduanya berkaitan dengan pemberlakuan undang-undang dan masa transisi sebelum mekanisme perampasan aset dapat dijalankan.

Asas non-retroaktif berarti undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana yang dilakukan sebelum pemberlakuannya. Sementara itu, Pasal 74 menetapkan bahwa undang-undang baru efektif 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola Aset serta Badan Pengawas terbentuk.

Dengan demikian, pengesahan pada November 2026 tidak serta-merta membuat negara dapat langsung menggunakan seluruh instrumen baru tersebut. Masih ada masa transisi yang harus dilalui, termasuk pembentukan kelembagaan dan penyusunan aturan pelaksana.

Konsekuensinya cukup serius. Korupsi yang terjadi sebelum undang-undang efektif tidak dapat diproses menggunakan mekanisme perampasan aset berdasarkan regulasi baru ini. Padahal, sebagian perkara korupsi besar yang menjadi perhatian publik justru berasal dari periode pemerintahan sebelumnya.

Hal ini bukan berarti pelaku korupsi masa lalu memperoleh kekebalan hukum. Mereka tetap dapat diproses menggunakan ketentuan pidana dan mekanisme perampasan aset yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Namun, negara kehilangan kesempatan untuk menggunakan instrumen baru ini terhadap tindak pidana yang berada di luar cakupan waktu pemberlakuannya.

Perbedaan tersebut penting. Sebab, kemampuan menghukum seseorang tidak selalu identik dengan kemampuan memulihkan seluruh kekayaan hasil kejahatannya.

Mengapa Kekayaan Koruptor Senior Menjadi Persoalan?

Koruptor senior dalam konteks ini bukan sekadar merujuk kepada pelaku yang berusia lanjut atau pernah menduduki jabatan tinggi. Istilah tersebut menggambarkan kelompok pelaku korupsi lama yang telah mengakumulasi kekayaan melalui praktik kejahatan pada periode sebelum undang-undang berlaku.

Mereka memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki pelaku kejahatan baru: waktu.

Kekayaan hasil korupsi dapat diubah menjadi tanah, bangunan, perusahaan, saham, kendaraan, investasi, atau ditempatkan atas nama anggota keluarga maupun pihak lain. Semakin panjang jarak antara tindak pidana dan upaya penegakan hukum, semakin rumit pula proses penelusuran asal-usul kekayaan tersebut.

Sebenarnya, UU Perampasan Aset telah mengantisipasi persoalan pengalihan kekayaan. Pasal 5 memungkinkan negara menyasar aset hasil tindak pidana yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain, termasuk keuntungan ekonomi yang berasal dari tindak pidana.

Akan tetapi, kemampuan menjangkau aset yang telah dialihkan tidak otomatis menghapus pembatasan waktu. Kedua ketentuan tersebut bekerja pada persoalan berbeda. Pasal 5 mengatur objek kekayaan yang dapat dirampas, sedangkan asas non-retroaktif membatasi tindak pidana yang menjadi dasar penerapan undang-undang.

Dengan kata lain, sekalipun negara mengetahui keberadaan sebuah aset dan memiliki indikasi kuat mengenai asal-usulnya, mekanisme baru ini tetap tidak dapat digunakan apabila tindak pidana yang menjadi dasar perampasan berada di luar cakupan waktu pemberlakuannya.

Di sinilah letak kelemahan yang perlu diperhatikan. Bukan karena negara sama sekali tidak memiliki instrumen untuk mengejar kekayaan koruptor lama, melainkan karena undang-undang yang baru disahkan tidak memberikan tambahan jangkauan hukum terhadap tindak pidana masa lalu.

Penghapusan Illicit Enrichment dan Lemahnya Pengawasan Kekayaan Tidak Wajar

Persoalan berikutnya muncul dari penghapusan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dalam proses pembahasan undang-undang.

Pada rancangan sebelumnya, ketentuan tersebut membuka ruang bagi negara untuk menelusuri kekayaan pejabat yang mengalami peningkatan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan melihat profil pendapatan, kewajiban perpajakan, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun, ketentuan tersebut tidak dipertahankan dalam undang-undang yang akhirnya disahkan.

DPR melalui Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan bahwa norma tersebut dicoret karena menimbulkan keberatan dari sebagian ahli dan masyarakat terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, menurut DPR, UU Perampasan Aset bukan merupakan instrumen hukum materiil untuk menetapkan tindak pidana baru.

Sebaliknya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mengkritik penghapusan tersebut. Mereka menilai hilangnya norma illicit enrichment justru melemahkan kemampuan negara dalam mengawasi ketidakwajaran pertumbuhan kekayaan pejabat.

Persoalan ini memiliki implikasi penting bagi pemberantasan korupsi. Dalam banyak kasus, tantangan terbesar bukan menemukan seseorang yang menerima uang suap secara langsung, melainkan membuktikan hubungan antara kekayaan yang dimiliki dengan tindak pidana yang melatarbelakanginya.

Ketika seseorang memiliki aset dalam jumlah besar yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, negara membutuhkan instrumen yang efektif untuk menelusuri asal-usul kekayaan tersebut.

Tanpa mekanisme yang memadai, ketidakwajaran kekayaan hanya berpotensi menjadi persoalan administratif atau bahan kecurigaan publik, bukan pintu masuk yang cukup kuat untuk proses hukum.

Dengan demikian, penghapusan illicit enrichment mempersempit salah satu pendekatan yang sebelumnya diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kekayaan pejabat dan penyelenggara negara.

Ambang Rp1 Miliar: Ketika Uang Haram Memiliki Batas Minimum

Kelemahan lainnya terdapat pada Pasal 6 yang menetapkan ambang batas minimal aset sebesar Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.

Angka tersebut meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan rancangan tahun 2023 yang sebelumnya menetapkan batas minimal Rp100 juta.

DPR beralasan bahwa kenaikan ambang batas diperlukan untuk menjaga proporsionalitas antara nilai aset yang ditangani dan biaya proses hukum. Namun, mantan Kepala PPATK Yunus Husein mengkritik pendekatan tersebut dengan mengingatkan bahwa uang hasil kejahatan tetap merupakan uang hasil kejahatan, berapa pun nilainya.

Kritik itu relevan karena korupsi tidak selalu menghasilkan kekayaan dalam jumlah fantastis melalui satu transaksi. Dalam praktiknya, keuntungan ilegal dapat terakumulasi melalui banyak transaksi dengan nilai yang relatif kecil.

Apabila mekanisme perampasan tanpa putusan pidana hanya dapat digunakan untuk aset minimal Rp1 miliar, maka kekayaan di bawah ambang tersebut tidak dapat diproses melalui jalur khusus ini.

Memang, batas tersebut bukan berarti aset di bawah Rp1 miliar otomatis kebal dari seluruh mekanisme perampasan. Perampasan berdasarkan putusan pidana tetap dimungkinkan sesuai ketentuan hukum. Namun, pembatasan itu tetap mengurangi fleksibilitas negara ketika menghadapi kondisi yang sebenarnya menjadi alasan utama kehadiran mekanisme tanpa putusan pidana.

Perampasan Aset Tanpa Vonis, tetapi Tidak untuk Semua Keadaan

Salah satu keunggulan UU Perampasan Aset adalah pengakuan terhadap mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Melalui mekanisme ini, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik atau penguasanya.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku secara universal.

Pasal 6 membatasi penerapannya pada lima kondisi, yakni ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Khusus terhadap buronan, permohonan perampasan baru dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah pelaku masuk daftar pencarian orang.

Artinya, keberadaan mekanisme NCB tidak serta-merta memungkinkan negara merampas kekayaan setiap pejabat atau mantan pejabat yang diduga memperoleh kekayaan secara tidak wajar.

Apabila seorang tersangka korupsi masih berada di Indonesia, dapat dihadirkan dalam proses hukum, dan tidak termasuk lima kondisi tersebut, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tidak otomatis dapat digunakan terhadapnya.

Pembatasan ini memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan aset ketika proses pidana menghadapi hambatan tertentu, bukan sebagai instrumen universal untuk menguji kewajaran seluruh kekayaan seseorang.

Padahal, dalam pemberantasan korupsi, persoalan yang paling mendasar justru sering kali terletak pada kemampuan membuktikan asal-usul kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pemiliknya.

Jangan Sampai Menjadi Undang-Undang yang Hanya Mengejar Koruptor Baru

Pengesahan UU Perampasan Aset tetap merupakan kemajuan dalam sistem hukum Indonesia. Negara kini memiliki landasan yang lebih terstruktur untuk menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana. Regulasi ini juga mengatur pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas independen untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan hasil perampasan.

Namun, keberhasilan sebuah undang-undang tidak cukup diukur dari jumlah pasal, pembentukan lembaga, atau kecepatan proses legislasi. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuannya menjangkau persoalan yang selama ini gagal diselesaikan oleh sistem hukum.

Dalam konteks ini, terdapat pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah dan DPR: bagaimana negara memulihkan kekayaan hasil korupsi yang dilakukan sebelum undang-undang berlaku?

Apakah seluruh aset tersebut akan dibiarkan berada di luar jangkauan mekanisme baru hanya karena tindak pidananya terjadi pada periode sebelumnya? Bagaimana negara memastikan kekayaan yang telah beralih kepemilikan tidak menjadi tempat persembunyian hasil kejahatan? Dan sejauh mana instrumen hukum yang sudah ada mampu menutup kekosongan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan optimisme bahwa undang-undang baru akan memperkuat pemberantasan korupsi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme hukum sebelumnya tetap berjalan efektif, koordinasi antarpenegak hukum diperkuat, dan penelusuran aset tidak berhenti hanya karena undang-undang baru memiliki batas waktu pemberlakuan.

Selain itu, pengawasan terhadap LHKPN, pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan, serta penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang harus tetap menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset menghadirkan sebuah ironi. Negara membutuhkan waktu 18 tahun untuk mengesahkannya, tetapi ketika instrumen itu akhirnya tersedia, sebagian persoalan korupsi masa lalu justru tidak dapat dijangkau melalui mekanisme yang baru dibentuk.

Koruptor baru mungkin akan menghadapi risiko kehilangan kekayaan yang lebih besar ketika undang-undang ini efektif. Namun, bagi mereka yang telah mengakumulasi kekayaan melalui praktik korupsi pada masa lalu, negara masih harus bekerja dengan instrumen hukum yang berbeda.

Jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi senjata untuk menghadapi koruptor masa depan, sementara kekayaan hasil korupsi masa lalu tetap berdiri kokoh di balik batas waktu pemberlakuan hukum.

Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang mencegah kejahatan berikutnya. Lebih dari itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kekayaan yang pernah dirampas dari kepentingan publik tidak selamanya berubah menjadi kemakmuran pribadi.

Baca Juga:  15 Poin Penting UU Perampasan Aset