Nataindonesia.coma | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan nilai ekspor produk hilirisasi nikel Indonesia mencapai sedikitnya US$ 45 miliar atau setara Rp 817,01 triliun pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat nilai tambah mineral sekaligus membangun ekosistem industri nikel terintegrasi dari pertambangan hingga manufaktur produk bernilai tinggi.
Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yan Abrar, mengatakan pemerintah terus memperluas pengembangan hilirisasi nikel untuk menopang kebutuhan industri global.
Dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) di Hotel The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 29 Oktober lalu, Yan memaparkan bahwa nilai ekspor produk nikel hilir Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Nilai ekspor produk nikel hilir meningkat dari sekitar US$ 3,3 miliar pada tahun 2017 menjadi sekitar US$ 40 miliar pada tahun 2025. Pada Agustus 2026, angka tersebut telah mencapai sekitar US$ 25,6 miliar, hampir US$ 26 miliar, dengan pemerintah menargetkan setidaknya US$ 45 miliar untuk setahun penuh,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, realisasi ekspor hilirisasi nikel hingga Agustus 2026 mencapai US$ 25,6 miliar atau setara Rp 464,79 triliun. Angka tersebut mencerminkan peningkatan hampir 12 kali lipat dibandingkan nilai ekspor pada 2017.
Pemerintah menilai penguatan industri pengolahan dalam negeri menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas nikel Indonesia.
Hilirisasi Selektif untuk Memperkuat Daya Saing Industri
Di tengah ekspansi industri pengolahan mineral, pemerintah mulai menekankan pendekatan hilirisasi selektif. Strategi ini diarahkan agar pengembangan industri tidak semata-mata mengejar peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan investasi, kesiapan teknologi, tanggung jawab lingkungan, serta kebutuhan pasar.
Yan menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan proyek hilirisasi yang memiliki dasar ekonomi dan prospek komersial yang jelas.
“Untuk alasan ini, Indonesia mengejar hilir selektif daripada hilir tanpa pertimbangan ekonomi yang jelas. Kami ingin memprioritaskan proyek-proyek yang layak secara komersial, sesuai secara teknologi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan terhubung dengan permintaan industri yang sebenarnya,” paparnya.
Pendekatan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kualitas produk pemurnian nikel domestik agar mampu memenuhi standar perdagangan internasional.
Salah satu capaian yang disoroti pemerintah adalah pengakuan terhadap merek nikel kelas 1 (class 1 nickel) asal Indonesia oleh London Metal Exchange (LME). Pengakuan tersebut memperkuat posisi produk olahan Indonesia dalam pasar logam global.
“Sama pentingnya, merek nikel kelas 1 pertama di Indonesia telah menerima pengakuan dari London Metal Exchange. Ini menunjukkan bahwa produk olahan Indonesia dapat memenuhi standar pasar yang diakui secara internasional,” terang Yan.
Dari Nikel hingga Ekosistem Baterai
Pemerintah selanjutnya mengarahkan pengembangan industri nikel menuju rantai nilai yang lebih kompleks, mulai dari nikel sulfat, material prekursor, katoda, hingga sel baterai.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri terintegrasi yang mencakup pertambangan, pemrosesan mineral, manufaktur, daur ulang, serta penelitian dan pengembangan.
Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekspor produk mineral, tetapi juga memperluas kapasitas industri domestik dalam menghasilkan produk berteknologi tinggi.
Yan menegaskan bahwa orientasi kebijakan hilirisasi Indonesia kini diarahkan pada pembentukan ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, tujuan kami bukan hanya untuk mengekspor lebih banyak produk mineral, tetapi juga untuk mengembangkan ekosistem yang terintegrasi dan kompetitif dari pertambangan dan pemrosesan hingga bahan canggih, manufaktur, daur ulang, penelitian, dan juga pengembangan sumber daya manusia,” pungkasnya. (Rd/Rd)
