Nataindonesia.com – Panitia penyelenggara Lomba Bola Tangkap Joko Melleng Event resmi menempuh jalur hukum menyusul insiden kericuhan yang terjadi dalam pertandingan antara PBT Kaleng Mira melawan PBT Pancoran Emas di Lapangan I, Senin (9/11/2026).
Laporan tersebut disampaikan oleh Suyanto, salah satu hakim garis yang bertugas sekaligus bagian dari panitia penyelenggara, ke SPKT Polres Sumenep pada 9 November 2026 pukul 22.00 WIB.
Laporan itu tercatat dengan Nomor: STTLP/B/421/XI/2026/SPKT/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR.
Adapun pihak yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan dan perusakan, yakni pemain PBT Kaleng Mira, ofisial, serta sejumlah penonton yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pelapor, kericuhan bermula saat pertandingan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Situasi kemudian memanas hingga terjadi dugaan tindakan anarkis berupa perusakan fasilitas pertandingan, termasuk tiang CCTV.
Suyanto yang saat itu menjalankan tugas sebagai hakim garis berupaya melerai dan menghentikan kericuhan. Namun, upaya tersebut justru berujung pada dugaan tindakan pemukulan terhadap dirinya oleh beberapa orang.
Dalam laporan kepada kepolisian, pelapor menerangkan bahwa dirinya mengalami pukulan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah, khususnya sisi kanan.
Tidak hanya dugaan kekerasan terhadap perangkat pertandingan, insiden tersebut juga diduga mengakibatkan kerusakan fasilitas lapangan berupa tiang CCTV yang bengkok dan kamera CCTV merek HK Vision yang mengalami kerusakan.
Kerugian akibat kerusakan fasilitas tersebut ditaksir mencapai Rp1.000.000. Fasilitas tersebut merupakan inventaris pertandingan yang pengadaannya menggunakan dana kas panitia Joko Melleng Event.
“Panitia menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap hakim garis maupun perusakan fasilitas pertandingan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan,” kata Suyanto kepada redaksi Nataindonesia.com, pada 10 November 2026.
Perbedaan pendapat dan ketidakpuasan terhadap keputusan pertandingan, sambung Suyanto, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan tindakan kekerasan ataupun perusakan.
“Melalui laporan resmi ini, panitia berharap Polres Sumenep dapat mengusut tuntas peristiwa tersebut, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Panitia juga menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan semata-mata persoalan kerugian materiil, melainkan bentuk upaya menjaga keselamatan perangkat pertandingan, melindungi fasilitas penyelenggaraan, dan memastikan sportivitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kompetisi. (Mans/red)