Nata Indonesia – Percepatan hilirisasi mineral kritis di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan investasi dan kapasitas industri. Perlindungan hak asasi manusia (HAM), keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga menjadi persoalan penting dalam pengembangan sektor tersebut.
Sejumlah persoalan, mulai dari konflik lahan, keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, menunjukkan bahwa pertumbuhan industri mineral belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 yang diselenggarakan Koalisi ResponsiBank Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Prof. Nunung Nuryartono, yang mewakili Kepala BRIN, menekankan perlunya riset dan inovasi sebagai landasan pengembangan mineral kritis yang berkelanjutan.
Menurut Nunung, pengembangan teknologi di sektor mineral membutuhkan dukungan investasi, kolaborasi lintas sektor, serta konsistensi kebijakan. Namun, penelitian yang dilakukan tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas teknologi dan produksi.
“Pengembangan teknologi membutuhkan investasi yang besar, kerja sama antarsektor, dan juga dukungan kebijakan yang konsisten,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa riset juga perlu menghasilkan bukti ilmiah mengenai dampak lingkungan, persoalan sosial, serta alternatif kebijakan dan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan mineral kritis.
Perspektif mengenai pemerataan manfaat industri turut disampaikan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak atas Pembangunan, Prof. Surya Deva. Dalam pidato video yang disampaikan pada forum tersebut, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan mineral kritis untuk mendukung transisi energi harus disertai pembagian manfaat yang adil.
“Mineral kritis sangat penting untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Namun, berkeadilan bagi siapa?” ujarnya.
Surya Deva mengemukakan empat prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan mineral kritis. Prinsip tersebut meliputi uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan, partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pengambilan keputusan, pembagian manfaat ekonomi secara adil, serta penerapan pembiayaan berkelanjutan.
Persoalan di tingkat masyarakat terdampak juga disampaikan Agustinus Podengge, perwakilan masyarakat adat Karunsie di Sorowako, Sulawesi Selatan.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan akibat aktivitas pertambangan. Di antaranya relokasi permukiman, keterbatasan akses air bersih, serta belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat di sekitar kawasan pertambangan.
Agustinus menilai masyarakat setempat belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan kekayaan sumber daya alam dari tanah leluhur mereka yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan industri.
“Masyarakat Karunsie ini menjadi penonton ketika hasil tanah leluhurnya itu telah memberi kesejahteraan bagi banyak orang,” ungkap Agustinus.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak adanya pengakuan resmi terhadap keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat. Pemenuhan hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan, serta penyelesaian persoalan lahan juga menjadi tuntutan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Linda Rosalina, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah industri nikel tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat sekitar.
Menurutnya, perkembangan ekonomi perlu dilihat secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan distribusi manfaat, kondisi pekerja, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak aktivitas industri.
Berbagai pandangan dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa agenda hilirisasi mineral kritis Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar peningkatan investasi dan kapasitas produksi. Penguatan tata kelola, perlindungan HAM, pengakuan hak masyarakat adat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan industri.
Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi nikel tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, tetapi juga oleh sejauh mana pengembangan industri mampu memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. (red/red)
