Oleh: Siswadi
Eks Koordinator Nasional BEM PTAI
Gerakan mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pilar moral bangsa. Di tengah kebuntuan politik dan melemahnya fungsi kontrol berbagai lembaga negara, mahasiswa selalu hadir sebagai suara yang mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, independensi gerakan mahasiswa menghadapi ujian yang tidak ringan.
Hari ini muncul fenomena ketika sebagian organisasi mahasiswa dinilai memiliki kedekatan yang terlalu erat dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan tersebut tidak selalu salah, sebab dialog antara mahasiswa dan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kedekatan itu mengikis daya kritis, sehingga mahasiswa lebih sibuk membela kebijakan daripada menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat.
Di sisi lain, tidak sedikit gerakan mahasiswa yang sengaja dibenturkan oleh kepentingan politik. Polarisasi diciptakan agar mahasiswa saling berhadapan, sementara substansi persoalan bangsa justru terlupakan. Akibatnya, energi gerakan habis untuk konflik internal, bukan memperjuangkan kepentingan publik.
Padahal, sejarah mencatat bahwa kekuatan mahasiswa lahir dari independensinya. Mahasiswa dihormati bukan karena kedekatannya dengan penguasa atau oposisi, melainkan karena keberaniannya berdiri di atas kepentingan rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja semakin sempit, pendidikan semakin mahal, dan ketimpangan sosial melebar, itulah ruang yang seharusnya menjadi fokus perjuangan mahasiswa.
Rezim apa pun selalu memiliki kecenderungan untuk merangkul kelompok-kelompok kritis. Karena itu, tantangan terbesar gerakan mahasiswa saat ini bukan hanya menghadapi pemerintah, tetapi juga menjaga jarak yang sehat dari berbagai kepentingan politik praktis. Independensi bukan berarti anti-dialog, melainkan memastikan bahwa setiap sikap lahir dari kajian ilmiah, keberpihakan kepada kebenaran, dan kepentingan masyarakat luas.
Gerakan mahasiswa tidak boleh berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan ataupun kendaraan kepentingan elite. Kampus harus tetap menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis, bukan sekadar tempat mencetak pendukung pemerintah atau lawan pemerintah. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang bebas berpikir, berani mengkritik, sekaligus mampu memberikan solusi.
Sejarah akan selalu mengingat mahasiswa yang berdiri bersama rakyat, bukan mereka yang larut dalam kenyamanan kekuasaan. Sebab pada akhirnya, independensi bukan sekadar identitas gerakan mahasiswa, tetapi syarat utama agar suara mahasiswa tetap dipercaya sebagai suara nurani bangsa. (*)
