Antara Keuntungan Ekonomi dan Biaya Pembangunan

Hilirisasi nikel telah mengubah posisi Indonesia dalam industri mineral global. Negara yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pemasok bahan mentah kini berupaya mengambil bagian lebih besar dalam rantai produksi, mulai dari pengolahan mineral hingga pengembangan material baterai dan kendaraan listrik. Perubahan itu membawa investasi, meningkatkan nilai ekspor, sekaligus memperkuat ambisi Indonesia menjadi salah satu pemain penting dalam industri energi masa depan.

Namun, di balik pertumbuhan industri nikel Indonesia, terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting: siapa yang paling banyak memperoleh manfaat dari hilirisasi, dan siapa yang harus menanggung biaya pembangunan industri tersebut?

Investasi dan Ekspor Nikel Indonesia Terus Meningkat

Angka-angka yang disampaikan pemerintah memperlihatkan skala perubahan industri hilirisasi. Director of Mineral and Coal Downstream Industry Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rizwan Aryadi Ramdan, menyebut realisasi investasi industri hilirisasi mencapai lebih dari US$29 miliar sepanjang Januari hingga September 2026. Nilai tersebut tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode yang sama, nilai investasi nasional tercatat sekitar US$96 miliar.

Di sektor nikel, peningkatan aktivitas industri juga tercermin dari nilai ekspor produk hilirisasi. Berdasarkan paparan BKPM, nilainya meningkat dari US$8,1 miliar pada 2019 menjadi US$39,2 miliar pada 2025. Pemerintah melihat perkembangan tersebut sebagai hasil perluasan rantai nilai industri, terutama pada produk baja tahan karat dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Capaian itu tentu bukan sesuatu yang kecil. Hilirisasi membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak terus-menerus berada pada posisi pemasok bahan baku dalam rantai perdagangan global. Semakin banyak tahapan pengolahan yang berlangsung di dalam negeri, semakin besar pula peluang untuk membangun kapasitas industri, memperluas keterampilan tenaga kerja, dan mengembangkan sektor manufaktur.

Namun, keberhasilan sebuah kebijakan industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk atau nilai ekspor yang meningkat. Angka-angka tersebut menjelaskan perkembangan kegiatan ekonomi, tetapi belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang siapa yang memperoleh manfaat paling besar dari perkembangan itu.

Hilirisasi Nikel dan Persoalan Distribusi Manfaat

Di sinilah persoalan hilirisasi perlu dilihat lebih jauh. Pertumbuhan industri berlangsung di wilayah yang memiliki sumber daya mineral, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya berhadapan langsung dengan perubahan penggunaan lahan, aktivitas pertambangan, dan perkembangan kawasan industri.

Apakah peningkatan nilai ekonomi tersebut juga diikuti oleh perbaikan kehidupan masyarakat setempat?

Pertanyaan itu muncul dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 yang diselenggarakan Koalisi ResponsiBank Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, 5 November 2026. Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Prof. Nunung Nuryartono, mengingatkan bahwa pengembangan mineral kritis membutuhkan dukungan riset, teknologi, investasi, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan yang konsisten.

Ia juga menekankan bahwa riset tidak boleh hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan teknologi. Penelitian perlu menghasilkan bukti mengenai dampak lingkungan, persoalan sosial, serta pilihan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Peringatan tersebut penting karena pembangunan industri tidak berlangsung di ruang kosong. Ada wilayah, masyarakat, dan lingkungan yang menjadi bagian dari proses produksi. Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi seharusnya tidak berhenti pada kapasitas pabrik atau pertumbuhan ekspor. Pemerintah juga perlu memiliki dasar penelitian yang kuat untuk menilai dampak kegiatan industri dan memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan di lapangan.

Dampak Hilirisasi Nikel terhadap Masyarakat Adat

Gambaran lebih konkret disampaikan Agustinus Podengge, perwakilan masyarakat adat Karunsie di Sorowako, Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan persoalan yang dihadapi masyarakat adat, mulai dari relokasi permukiman, keterbatasan akses air bersih, hingga belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat. Agustinus juga menyampaikan bahwa masyarakat belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam dari tanah leluhur mereka.

“Masyarakat Karunsie ini menjadi penonton ketika hasil tanah leluhurnya itu telah memberi kesejahteraan bagi banyak orang,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut membawa persoalan hilirisasi ke wilayah yang lebih mendasar: hubungan antara penguasaan sumber daya alam, hak masyarakat, dan distribusi manfaat pembangunan. Ketika sumber daya dari suatu wilayah menghasilkan nilai ekonomi bagi industri dan pasar yang lebih luas, masyarakat yang hidup di wilayah tersebut semestinya tidak hanya menjadi pihak yang menanggung perubahan lingkungan dan sosial.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak atas Pembangunan, Prof. Surya Deva, mengajukan pertanyaan yang relevan dengan persoalan tersebut: “Mineral kritis sangat penting untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Namun, berkeadilan bagi siapa?”

Surya Deva menekankan empat prinsip dalam pengelolaan mineral kritis, yakni uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan, partisipasi masyarakat yang bermakna, pembagian manfaat ekonomi secara adil, serta pembiayaan berkelanjutan. Prinsip-prinsip itu menunjukkan bahwa transisi energi tidak otomatis menjadi transisi yang adil hanya karena menggunakan mineral untuk menghasilkan teknologi yang lebih rendah emisi. Proses memperoleh dan mengolah mineralnya juga harus memperhatikan hak manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Linda Rosalina, turut mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah industri nikel tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat sekitar. Pandangan ini mempertegas perlunya membedakan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pemerataan manfaat ekonomi. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan beriringan.

Ambisi Industri Nikel dan Tantangan Tata Kelola

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah memastikan ambisi industri dapat diwujudkan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konferensi industri nikel pada 4 November 2026, Rizwan menyampaikan bahwa tahap berikutnya dari hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga kualitas investasi, kedalaman integrasi industri, dan kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

Pemerintah juga telah menyusun peta jalan hilirisasi nasional yang mencakup 28 komoditas strategis dengan potensi investasi sebesar US$618 miliar hingga 2040. Sektor mineral dan batu bara disebut menyumbang sekitar 81 persen dari potensi tersebut. Peta jalan itu diproyeksikan dapat mendukung peningkatan ekspor dan menciptakan lebih dari tiga juta lapangan kerja pada 2040.

Akan tetapi, potensi investasi dan proyeksi lapangan kerja tidak boleh dibaca sebagai hasil yang sudah terealisasi. Keduanya merupakan sasaran yang masih membutuhkan pelaksanaan, pembiayaan, kesiapan teknologi, dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana potensi tersebut akan diterjemahkan menjadi manfaat nyata, termasuk bagi daerah penghasil mineral.

Hal serupa berlaku pada klaim penciptaan lapangan kerja. Dalam paparan BKPM, investasi nasional Januari hingga September 2026 disebut menghasilkan lebih dari dua juta lapangan kerja. Angka tersebut merupakan capaian investasi nasional secara keseluruhan, bukan angka khusus industri hilirisasi nikel. Pembedaan semacam ini penting agar keberhasilan satu sektor tidak dibangun dari angka yang sebenarnya mencakup sektor lain.

Siapa yang Menanggung Harga Hilirisasi Nikel?

Pada akhirnya, tantangan hilirisasi bukan semata-mata bagaimana Indonesia mengolah lebih banyak nikel atau meningkatkan nilai ekspornya. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa penguasaan rantai industri berjalan seiring dengan kemampuan negara melindungi hak masyarakat, mengelola dampak lingkungan, dan membagikan manfaat ekonomi secara adil.

Indonesia memang memiliki peluang untuk memperoleh posisi lebih kuat dalam industri mineral global. Namun, posisi tersebut tidak cukup dibuktikan melalui nilai investasi dan ekspor. Negara juga harus mampu menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah penghasil tidak tertinggal dari pertumbuhan industri yang dibangun di atas sumber daya mereka.

Sebab, nilai sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh berapa besar kekayaan yang berhasil dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana kekayaan itu dibagikan dan siapa yang harus menanggung ongkos untuk mencapainya.

Itulah harga Indonesia dalam hilirisasi nikel: bukan hanya nilai ekonomi yang berhasil diperoleh, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak berhenti di tingkat industri dan pasar.