Nata Indonesia – Aktivitas pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, masih menyisakan persoalan bagi masyarakat adat Karunsie. Mulai dari relokasi permukiman, keterbatasan akses air bersih, hingga belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat menjadi sejumlah persoalan yang disoroti di tengah perkembangan industri mineral.
Perwakilan masyarakat adat Karunsie, Agustinus Podengge, mengungkapkan bahwa masyarakat setempat belum merasakan manfaat yang sebanding dengan kekayaan sumber daya alam dari tanah leluhur mereka yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan industri.
Persoalan tersebut disampaikan Agustinus dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 yang diselenggarakan Koalisi ResponsiBank Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam forum tersebut, Agustinus menggambarkan posisi masyarakat adat yang dinilai belum memperoleh bagian manfaat ekonomi secara proporsional dari aktivitas pertambangan di wilayah mereka.
“Masyarakat Karunsie ini menjadi penonton ketika hasil tanah leluhurnya itu telah memberi kesejahteraan bagi banyak orang,” ungkap Agustinus.
Ia menilai pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan pertambangan. Tanpa pengakuan tersebut, masyarakat lokal berisiko terus berada dalam posisi yang dirugikan di tengah pemanfaatan sumber daya alam.
Selain persoalan pengakuan wilayah adat, pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian masyarakat Karunsie. Keterbatasan akses air bersih serta persoalan relokasi permukiman menunjukkan adanya dampak sosial yang perlu diselesaikan seiring berlangsungnya aktivitas industri.
Agustinus juga mendesak pemenuhan hak masyarakat adat atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Penyelesaian persoalan lahan menjadi bagian lain dari tuntutan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Persoalan yang dialami masyarakat Karunsie turut memperlihatkan pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat lokal dalam pembahasan hilirisasi mineral kritis. Pengembangan industri tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan.
Dalam forum yang sama, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Prof. Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk mendukung pengelolaan mineral kritis secara berkelanjutan. Penelitian, menurutnya, perlu menghasilkan bukti ilmiah mengenai dampak lingkungan, persoalan sosial, serta pilihan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Sementara itu, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak atas Pembangunan, Prof. Surya Deva, mengingatkan bahwa pemanfaatan mineral kritis untuk mendukung transisi energi harus disertai pembagian manfaat yang adil.
Pandangan tersebut sejalan dengan persoalan yang disampaikan masyarakat adat Karunsie. Di tengah meningkatnya kebutuhan mineral untuk mendukung industri dan transisi energi, perlindungan hak masyarakat di wilayah penghasil sumber daya menjadi bagian penting dari tata kelola pertambangan.
Persoalan masyarakat Karunsie menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan industri nikel tidak cukup diukur dari investasi, kapasitas produksi, maupun nilai ekonomi yang dihasilkan. Pengakuan hak masyarakat adat, penyelesaian konflik lahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi bagian dari tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. (red/red)
