Agenda pertama dimulai dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026. Laporan ini mencerminkan hasil evaluasi dan rekomendasi Banggar terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas bersama eksekutif.

Kedua dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sumenep dan DPRD Kabupaten Sumenep. Penandatanganan ini menandai kesepakatan resmi antara kedua pihak terhadap isi Raperda APBD 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah, hal itu dilakukan oleh Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim dan Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin.

Terakhir ditutup dengan sambutan dari Wakil Bupati Sumenep yang menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumenep itu menegaskan komitmennya tata kelola perencanaan pemerintahan yang baik dan responsif, hal itu ditujukan agar setiap perencanaan peraturan daerah (perda) selalu mewakili aspirasi masyarakat.

“Kita harus selalu menyerap aspirasi masyarakat untuk menjadi dasar pembuatan perda,” ujar Ketua DPC PKB Sumenep itu.

Rapat Paripurna ini berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kolaboratif dan dihadori oleh jajaran tiap-tiap fraksi, hal itu mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

(Red/Bhr).

Fraksi PKB: Menolak Diam

Tengah Derita Campak

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggugah kesadaran publik dengan sorotan tajam terhadap lambannya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. “Kami tidak akan membiarkan anak-anak Sumenep menjadi korban kelalaian. Pemerintah harus hadir, bukan sekadar mencatat statistik,” tegas M. Muhri, penuh semangat. PKB juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan, serta kelangkaan pupuk yang mengancam ketahanan pangan petani kecil.

Fraksi NasDem: Listrik untuk Kepulauan, Bukan Sekadar Janji

Samsiyadi dari Fraksi NasDem berdiri lantang menyuarakan hak dasar masyarakat kepulauan atas listrik. “Sudah terlalu lama mereka hidup dalam gelap. Kami tidak akan berhenti sampai cahaya benar-benar menyinari rumah-rumah mereka.” NasDem juga menuntut konsistensi pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan dan keadilan dalam regulasi Pilkades.

Fraksi PAN: Melawan Pengangguran dan Bahaya Narkoba

Gunaifi Syarif Arrodhy dari Fraksi PAN menyuarakan keresahan atas tingginya angka pengangguran. “Kami ingin solusi, bukan sekadar wacana. Rakyat butuh pekerjaan, bukan janji.” PAN juga memperingatkan bahaya narkoba yang mulai menyusup ke kepulauan, menyerukan pengawasan ketat di pelabuhan dan peran aktif BNNK.

Fraksi PDIP: Aspirasi Rakyat Bukan Sekadar Seremonial

Abd. Rahman dari Fraksi PDI Perjuangan menolak hasil reses dijadikan formalitas belaka. “Setiap suara rakyat adalah amanah. OPD harus bergerak, bukan hanya mendengar.” PDIP menyoroti kebutuhan perbaikan jalan, transportasi laut, listrik, dan penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM dan kelompok tani.

Fraksi Demokrat: Nyawa Tidak Boleh Jadi Angka

Mulyadi dari Fraksi Demokrat menyampaikan fakta memilukan: 17 anak meninggal dunia akibat campak. “Ini bukan sekadar data. Ini adalah nyawa. Pemerintah harus bertanggung jawab.” Demokrat juga menuntut pemerataan infrastruktur hingga pelosok, termasuk akses menuju Pantai Lombang.

Fraksi Gerindra-PKS: Kepulauan Harus Jadi Prioritas

Agus Hariyanto dari Fraksi Gerindra-PKS menyoroti ketimpangan layanan dasar di kepulauan. “Air bersih, listrik, layanan kesehatan—itu hak, bukan kemewahan.” Fraksi ini juga mendorong ambulance laut, beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga miskin, serta pengendalian inflasi dan pemberdayaan UMKM.

Fraksi PPP: Pesantren Adalah Pilar Peradaban

Fraksi PPP menegaskan pentingnya dukungan terhadap pendidikan berbasis keagamaan. “Pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi benteng moral bangsa. Pemerintah harus hadir dengan infrastruktur, beasiswa, dan dukungan ekonomi,” ujar juru bicara PPP. Mereka juga menyoroti layanan kesehatan ibu dan anak serta distribusi pupuk yang adil.

Seluruh fraksi bersatu dalam satu tekad, hasil reses bukan sekadar laporan, tapi peta jalan menuju keadilan sosial. “Kami tidak akan membiarkan aspirasi rakyat tenggelam dalam tumpukan dokumen. Ini harus menjadi bagian dari perencanaan nyata,” tegas mereka dalam satu suara.

(Red/Bhr).