Ribuan demonstran itu meneriakkan yel-yel “bubarkan parcok” sambil mememgang Spanduk dan poster bertuliskan “adili jokowi”, mereka menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini terkesan menjadi alat politik kekuasaan, terutama dalam hal pembungkaman kritik sipil dan media massa.

“bubarkan partae cokelat, adili jokowi,” teriakan yang bergemuruh massa aksi.

Mereka juga menyoroti bahwa keamanan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi semu dengan sikap represif aparat penegak hukum terhadap warga yang berbeda sikap dengan pemerintah. Kasus-kasus lama, seperti pelanggaran berat HAM masa lalu, yang seharusnya diselesaikan, justru terus dihadapkan pada ketidakpastian.

Salah satu orator Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menyatakan, Joko Widodo sebagai Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga gagal diwujudkan karena masalah hukum tidak terpenuhi terlebih dahulu.

“Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diutamakan hanya menguntungkan investor, tetapi mengabaikan kepentingan publik dan keadilan yang lebih luas,” ujarnya.

Para demonstran juga mengecam pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat dan kebijakan insentif yang terus digelontorkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat adat dan lokal cenderung terpinggirkan. Konflik agraria yang terus meletus di berbagai daerah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), juga menjadi sorotan utama.

Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menuntut institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi profesional, mandiri, dan berintegritas serta berani mengambil peran sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan. Mereka juga mengusulkan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terutama yang diduga ada keterkaitan dengan Joko Widodo atau kroni-kroninya.

Tuntutan Demonstrasi:

1. Usut tuntas berbagai kasus KKN yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarga, di antaranya kasus BPMKS, Korupsi BMW, Korupsi Trans Jakarta, Korupsi dana KONI, Korupsi DJKA, Blok Medan, kasus pengurangan denda PT SM, Jet Pribadi untuk liburan, dan Pagar Laut.

2. Mengusut tuntas kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk kasus Pagar Laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, serta kebijakan anti rakyat yang menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg.

3. Meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan.

Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pantauan tim media Nataindonesia.com aski demontrasi masih berlangsung, massa bergantian menyampaikan pendapatnya.

(Red/Bhr).

Grafiti tersebut dibuat dengan tulisan besar dan jelas, dan bertebaran di jalan sejumlah kota dan kabupaten menampilkan pesan yang sama yaitu “Adili Jokowi” dan mendesak agar mantan Presiden Jokowi diadili.

Unsur-unsur grafiti ini juga viral di media sosial, dengan banyak orang memposting potret dari berbagai lokasi di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur. Publik berbagi berbagai pandangan mengenai grafiti tersebut, beberapa orang mendukung desakan tersebut, menganggap bahwa setiap orang harus diadili jika melakukan pelanggaran, termasuk mantan Presiden.

Sementara yang lain berpendapat bahwa desakan ini tidak adil dan hanya merupakan bentuk kebencian yang tidak berdasar.

Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memastikan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus ini dan akan segera menangani pelaku grafiti jika ditemukan, mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Dengan adanya grafiti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dan hukum di masyarakat, serta menghormati proses hukum yang adil dan transparan.

(Red/Bhr).