Nataindonesia.com – Danantara yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa ekonom dan pengamat ikut mengomentari langkah Presiden Prabowo.
Beberapa orang berpendapat bahwa Danantara merupakan langkah yang kurang tepat bagi ekonomi Indonesia. Seperti yang diuraikan oleh Yopie Hidayat, Pimpinan Redaksi Tabloid Ekonomi Kontan, di Tempo. Terbit 2 Maret 2025.
Dalam tulisannya yang berjudul Bibit Krisis Ekonomi: Danantara dan Pemangkasan Anggaran, Yopie menjelaskan bahwa Danantara merupakan bibit krisis ekonomi di masa mendatang. Ia sampai mengatakan bahwa kebijakan fiskal Presiden Prabowo amburadul.
Pada tanggal yang sama, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yuodoyona (SBY) membuat postingan di X. Ia mengomentari tentang kekhawatiran para pengamat soal Danantara.
SBY menyimpulkan bahwa Danantara merupakan upaya baik langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat Ekonomi Indonesia melalui investasi.
Berikut ikut Postingan SBY di X yang diuraikan dengan beberapa alasan mengenai Danantara pilihan tepat.
Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat dan juga politisi.
Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. Kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan “political envolvement” yang tidak semestinya.
Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy).
Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya. Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi.
Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki “good governance”, “expertise” (kecakapan) para pengelola Danantara, “economic & business judgement” yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu. Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, “politics free” dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat.
