Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, mengatakan evaluasi tersebut berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan wong cilik.

“Secara administratif memang ada program yang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil,” ujar Muhammadun, Sabtu, 21 Februari 2026.

Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, informasi terkait mekanisme dan manfaat program UHC belum tersosialisasi secara optimal.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan kesehatan. Padahal, dalam skema UHC, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akibatnya, mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.

Muhammadun menilai minimnya informasi serta kurangnya inisiatif petugas layanan menjadi penghambat akses masyarakat, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh wong cilik.

Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan disebut masih menjadi keluhan masyarakat, sementara penanganannya dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.

Ia menyatakan infrastruktur dasar memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.

Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan juga menjadi perhatian. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat upaya penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan masih cenderung reaktif dan temporer.

“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan drainase, serta perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Lebih lanjut, GMNI mendorong langkah-langkah yang lebih substantif dan terukur, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan publik dan efektivitas kerja. (*)

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat pulang kampung menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, mudik gratis menjadi agenda rutin pemerintah daerah setiap bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian kepada warganya yang bekerja dan menetap di luar daerah.

“Program ini kami hadirkan agar warga Sumenep yang merantau bisa pulang kampung dengan aman dan nyaman, sehingga dapat merayakan Lebaran bersama keluarga,” ujar Fauzi, Jumat (20/2/2026).

Keberangkatan mudik gratis dijadwalkan pada Sabtu, 14 Maret 2026, pukul 05.30 WIB. Titik kumpul peserta berada di Parkir Timur Selatan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Peserta mudik akan diberangkatkan menggunakan armada bus dengan tujuan akhir di Pendopo Keraton Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan seluruh fasilitas transportasi secara gratis.

Warga yang berminat mengikuti program ini dapat mendaftar melalui narahubung Yadi di nomor 0817-388-378 dengan melampirkan fotokopi atau hasil pindai KTP maupun identitas lain yang membuktikan sebagai warga Kabupaten Sumenep.

Bupati Fauzi berharap program mudik gratis tersebut dapat meringankan beban biaya perjalanan para perantau sekaligus mempererat tali silaturahmi saat Lebaran.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa berkumpul dengan keluarga tanpa terbebani ongkos perjalanan. Semoga mudik ini membawa kebahagiaan dan memperkuat persaudaraan,” kata dia. (*)

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep ini menjadi momentum strategis bagi seluruh elemen pemerintahan daerah untuk menyatukan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD, menandai kuatnya sinergi lintas sektor dalam menyusun arah kebijakan fiskal tahun depan.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pembahasan anggaran. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, rancangan APBD harus disepakati paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Hal ini menjadi landasan agar proses legislasi anggaran berjalan tertib, efisien, dan transparan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2025 secara optimal, demi merealisasikan program-program yang telah dirancang dan memberikan dampak nyata bagi asyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sumenep menyampaikan Nota Keuangan yang menjadi fondasi arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan APBD 2026 berpedoman pada RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2026, serta mengacu pada regulasi nasional, termasuk Permendagri No. 14 Tahun 2025 dan surat edaran dari Kementerian Keuangan.

“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata,” ujar Ahmad Fauzi, Senin, (06/10/2025).

Tema ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas SDM, dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan anggaran yang terukur dan berorientasi hasil.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa alokasi anggaran tidak lagi sekadar pemerataan antar-OPD, tetapi diarahkan pada capaian target pelayanan publik dan efektivitas program prioritas. Setiap rupiah dalam APBD 2026 diharapkan menjadi investasi strategis bagi kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

(Red/Bhr).

Bertempat di ruang pertemuan Disperkimhub Sumenep, acara ini menjadi titik awal gerakan transformasi keluarga Indonesia, dimulai dari peran ayah yang selama ini sering terpinggirkan dalam pengasuhan anak.

Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ida Winarni, membuka acara dengan pesan yang menyentuh hati. Ia menegaskan bahwa GATI bukan sekadar kampanye, melainkan panggilan jiwa bagi para ayah untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan anak-anak mereka.

“Dengan keterlibatan aktif ayah, diharapkan tumbuh generasi yang kuat, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Ida.

Ida Wanarni menyebut bahwa peran seorang ayah harus sangat tepat, bukan sekedar kepala keluarga melaikan memberikan bimbingan tepat. Hal itu diharapkan agara anak mendapatkan kepercayaan diri karena peran seroang ayah karena kasih sayang yang cukup.

“Saatnya keluarga difungsikan sesuai perannya, agar anak tidak tumbuh egois karena kurangnya kasih sayang dari seorang ayah.”

Ida juga menyoroti pentingnya kolaborasi pengasuhan antara ayah dan ibu sebagai fondasi utama dalam mencegah stunting dan membentuk karakter anak. Ia menekankan bahwa pola asuh yang tepat jauh lebih berpengaruh daripada sekadar kondisi ekonomi.

Program TAMASYA hadir sebagai ruang aman dan penuh kasih bagi anak-anak, mencegah trauma akibat pengasuhan yang keliru. Sementara itu, program Sidaya mengajak para lansia untuk tetap aktif dan berdaya, membuktikan bahwa kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat tak mengenal batas usia.

Diharapkan, semangat dari kegiatan ini dapat ditularkan oleh para perwakilan PAUD kepada komunitas masing-masing. Sosialisasi kepada para ayah menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan keluarga, agar pengambilan keputusan tidak lagi menjadi beban tunggal sang ibu.

Dengan gerakan ini, Sumenep tidak hanya membangun keluarga yang harmonis, tetapi juga menanam benih generasi emas Indonesia. Karena di balik anak yang bahagia, ada ayah yang hadir sepenuh hati.

(Red/Bhr).

Kepala Jabatan Fungsional Penyuluh DKPP Sumenep, Dewo Ringgih, mengungkapkan bahwa HMS 700 memiliki potensi hasil panen yang jauh melampaui rata-rata varietas padi konvensional yang selama ini dibudidayakan oleh petani lokal.

“Produktivitas HMS 700 sangat menjanjikan. Varietas ini merupakan hasil riset dan persilangan yang cermat oleh Prof. Hariadi, dan kini kami uji perdana di Kecamatan Kota Sumenep,” ujar Dewo Ringgih, Kamis (18/9/2025).

Langkah strategis ini telah menarik perhatian langsung dari Bupati Sumenep, yang secara khusus melakukan peninjauan lapangan terhadap proses uji coba varietas tersebut. Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Sumenep siap mengakselerasi adopsi teknologi pertanian berbasis inovasi.

Selain HMS 700, DKPP juga mulai memperkenalkan sejumlah varietas unggul lain yang dirancang untuk menggantikan varietas lama seperti CRM. Di antaranya adalah Impari 3.2, Impari 4.2, padi Sembaga, dan Mapan semuanya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.

“Kami melihat tren positif dalam peralihan ke varietas baru yang lebih adaptif dan produktif. Ini bagian dari strategi besar kami untuk memperkuat ketahanan pangan daerah,” tambahnya

Dengan varietas-varietas inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap dapat mendorong lonjakan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi, secara berkelanjutan. Jika HMS 700 terbukti unggul dalam uji coba, varietas ini akan menjadi prioritas pengembangan di berbagai kecamatan lain di wilayah Sumenep.

Transformasi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep kini memasuki babak baru yang lebih progresif. Melalui uji coba varietas padi HMS 700, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep menunjukkan langkah nyata dalam mengintegrasikan riset ilmiah dengan praktik pertanian lokal. Varietas ini merupakan hasil persilangan unggulan dari Prof. Hariadi, seorang akademisi dan peneliti pertanian dari Malang yang telah lama berkontribusi dalam pengembangan benih nasional.

“HMS 700 bukan sekadar varietas baru, tapi simbol kemajuan teknologi pertanian yang bisa mengubah wajah produksi padi di Sumenep,” ujar Dewo Ringgih, Kepala Jabatan Fungsional Penyuluh DKPP.

Uji coba perdana yang dilakukan di Kecamatan Kota Sumenep telah menarik perhatian langsung dari Bupati Sumenep, yang secara aktif memantau perkembangan varietas ini. Dukungan kepala daerah terhadap inovasi pertanian menjadi katalis penting dalam mempercepat adopsi teknologi di tingkat petani.

Lebih dari sekadar HMS 700, DKPP juga memperkenalkan generasi baru varietas padi seperti Impari 3.2, Impari 4.2, Sembaga, dan Mapan semuanya dirancang untuk menjawab tantangan iklim, efisiensi lahan, dan peningkatan hasil panen.

“Kami tidak hanya mengganti varietas lama, tapi membangun ekosistem pertanian yang lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan,” tambah Dewo.

Langkah ini sejalan dengan visi besar Pemkab Sumenep untuk menjadikan wilayahnya sebagai pionir pertanian modern di Jawa Timur. Jika HMS 700 terbukti unggul dalam produktivitas dan ketahanan, varietas ini akan menjadi model pengembangan di seluruh kecamatan, membuka peluang baru bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing.

(Red/bhr).

Bupati Cup Madura Open 2025 tersebut akan diselenggarakan pada Tanggal 16 Februari 2025 bertempat di Probet Billiard sumenep tepatnya di Jalam Trunojoyo No.127, Manggeling, Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Biaya pendaftaran bagi yang ingin mengikuti lombat tersebut yakni Rp 125 Ribu, para atlet-atlet billiard akan disajikan dengan hadiah sangat besar, total Prize mencapai Rp 16 Juta.

Adapun ketentuan Turnamen Madura Open Bupati Cup 2026 ini Diantaranya :

1. Bola 9 dititik Spot
2. 7 & 8 dibelakang Bola 1
3. 2 & 3 di Sayap
4. Break Bergantian
5. Babak Penyisihan mencari Tiga kemenangan (Single Elimination)
6. 8 Besar – Semi Final mencari 4 Kemenangan
7. Final Mencari 5 Kemenangan
8. Wajib Drescode C
9. Peserta 128 (Apabila lebih, maka akan dibuka Play Off)
10. Sanksi WO (3 x 5 Menit)
11. Keputusan Panitia Bersifat Mutlak
    Terakhir pendaftaran Tanggal 14 Februari 2025.

Berikut Rincian Hadiah Total Prize Rp. 16.000.000

• Champion Rp. 7.000.000 (Semi Finalis, Trophy + Jersey + Piagam)
• Runner Up Rp. 2.500.000
• Juara III Rp. 1.500.000
• Juara IV Rp. 1.000.000
• 8 Besar Rp. 500.000
• 16 Besar Rp. 250.000

Untuk informasi lebihlanjut, silahkan hubungi nomor kontak Panitia 087777179363 (Jufri) atau 085954797968 (Haikal). (*)

Fikri, warga Desa Longos, Kecamatan Gapura, adalah salah satu pelanggan yang mengeluhkan pelayanan shopee express di Sumenep. Ia mengungkapkan, barang yang dipesan istrinya pada 24 Desember 2024 baru tiba pada 2 Januari 2025, jauh melampaui estimasi pengiriman.

“Istri saya pesan barang sampai sekarang belum sampai, padahal sudah lima hari sejak statusnya ‘menuju alamat’. Setelah saya hubungi kurir, katanya barang ada di Batuan, padahal alamat kami di Gapura,” ungkap Fikri pada wartawan, Minggu (5/1).

Fikri menambahkan, ini bukanlah kali pertama ia mengalami masalah serupa. Menurutnya, Shopee sering melakukan retur barang secara sepihak tanpa pemberitahuan.

“Istri saya tidak bisa pakai COD lagi karena barang sering dikembalikan. Tapi yang retur bukan kami, melainkan pihak Shopee tanpa konfirmasi terlebih dulu,” jelasnya.

Fikri juga pernah mendatangi kantor Shopee di Gapura untuk mengambil barang yang seharusnya diantarkan. Namun, setibanya di sana, barang tersebut sudah diretur.

“Admin di kantor bilang tidak tahu soal pengiriman. Mereka seharusnya paham alur kerja, tapi kenyataannya mengecewakan,” tegasnya.

Tidak hanya Fikri, Janaa, warga lain dari Sumenep, turut menyampaikan kekesalan pada SPX wilayah Sumenep. Ia mengeluhkan perjalanan sia-sia karena barang yang hendak diambil ternyata telah diretur.

“Sering banget saya ke Gapura untuk ambil barang, tapi malah sudah dikembalikan. Jaraknya jauh dari rumah, jadi benar-benar membuang waktu,” tulis Janaa.

Sementara itu, Krisdiantoro, konsumen lain dari Gapura, mengeluhkan pengiriman barang berukuran besar.

“Kalau paketnya besar, hampir tidak pernah sampai ke rumah. Alasannya, tidak ada kurir yang mau mengantar, jadi kami harus ambil sendiri ke kantor SPX. Padahal itu metode COD,” tuturnya.

Para konsumen mendesak Shopee untuk segera memperbaiki sistem pengiriman, memastikan barang sampai sesuai waktu, dan menghindari retur tanpa pemberitahuan. Mereka juga berharap adanya peningkatan profesionalisme dari admin dan kurir SPX.

“Sebagai platform besar, Shopee harus memperbaiki layanan ini. Jika terus begini, kepercayaan konsumen bisa hilang,” pungkas Fikri.

Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, pihak Shopee belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh konsumen di Sumenep. (Red/Rif)

“Selamat tahun baru 2025. Ini adalah awal yang baik bagi kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” katanya dikutip Lensa Madura, Jumat, 3 Januari 2024.

Dia menambahkan bahwa upaya peningkatan layanan kesehatan yang maksimal ini sejalan dengan semangat kepemimpinan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang mengusung tagline “Bismillah Melayani”.

“Tagline bismillah melayani menjadi pedoman dalam setiap langkah pelayanan yang diberikan oleh RSUD untuk mewujudkan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh tenaga medis agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dengan penuh dedikasi.

“Kami meminta semua tenaga medis untuk bekerja dengan maksimal, melayani pasien dengan adil, tanpa membeda-bedakan,” harapnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas pelayanan, pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan, termasuk layanan UGD dan Poliklinik melalui CCTV yang terpasang di ruang kerjanya.

“Dengan adanya CCTV, semua layanan bisa terpantau dengan baik. Kepuasan pasien adalah prioritas utama bagi kami,” pungkasnya. (red)

Nata Indonesia – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sumenep melakukan bhakti sosisial (Baksos) bagi-bagi 200 sembako di Aula Makodim 0827 Sumenep. Penerima sembako menyesar masyarakat lintas agama, yakni muslim dan non muslim pada, Rabu 22 November 2023.

Kegiatan ini merupakan rangkain usai acara silaturahim bersama pengurus FKUB se-Madura pada hari yang sama. Digelar di aula meeting HK Sumenep.

Ketua FKUB Sumenep, Gus Qusyairi Zaini dalam sambutannya menyampaikan, tujuan baksos ini sebagai media silaturahim antar umat beragama, sekaligus untuk mengimplementasikan nilai-nilai kasih sayang kepada sesama manusia yang menjadi ajaran semua agama.

“Para pemeluk agama seharusnya selalu menumbuhkan dan merawat cinta kasih itu kepada sesama manusia sehingga tercipta kehidupan yg harmoni, rukun dan damai. Dalam Islam, cinta kasih kepada sesama menjadi syarat diraihnya cinta Tuhan bagi hambanya. Seperti yang kutipan ini _innama yarhamu Allahu min ‘ibadihi ar-ruhamaa’_ sedangkan Dalam Yohanes 15:12, Yesus berpesan _“Saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” urainya.

Gus Qusyairi berharap, baksos samacam itu bisa terus merawat kerukunan antar agama di tengah masyarakat. Terlebih, sambungnya, saat tensi politik 2024 mulai naik. Persatuan harus tetap utuh dan tidak dirusak oleh hal-hal yg berbau politik — “Perbedaan jangan sampai menjadi alasan untuk melahirkan perpecahan, kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip Bhineka Tunggal Ika,” tegasnya.

Kata Gus Qusyairi, baksos ini merupakan salah satu program kerja FKUB Sumenep yang diselenggarakan setiap tahun. Namun kini tengah direncanakan bakal diubah menjadi setiap enam bula sekali.

“Saya berharap semoga bisa mengadakan baksos setiap enam bulan sekali, saya berharap nanti ada dukungan dari instansi terkait atau dari donatur,” katanya.

Rangkai acara FKUB Sumenep kali ini dibuka dengan do’a bersama lintas agama, dipimpin oleh masing-masing tokoh agama. Di antaranya, Pendeta Yusuf (Kristen), Romo Kornilus Kopong (Katholik), Koh Sugiyanto (Buddha), Imam Santoso (Kong Hu Chu), K. Ahmad Suyuti (Islam). (mud/red)

Kasus bermula ketika inisial AH menyerahkan pemakaian kios itu kepada keponakannya berinisial H. Kios itu sudah sejak 2009 digunakan oleh inisial H dengan menyetorkan hak sewa kepada AH sebesar Rp 6 juta per tahun. Pada 2013 hak sewa yang dibayar oleh H naik menjadi Rp 7 juta.

Kemudian, suatu ketika AH berinisiatif menawarkan peralihan hak pakai kepada H dengan penawaran seharga Rp 130 juta. Harga itu dinilai terlalu mahal oleh H sehingga ditawar menjadi Rp 100 juta. Kendati demikian, AH tidak setuju dengan penawaran AH.

Kemudian, tanpa disangka kini kios tersebut tanpa sepengetahuan H telah menjadi hak pakai orang lain, inisial HR. “Nah ini yang menjadi masalah klien kami. Masalah ini sudah lama tapi belum ada penyelesaian dari dinas,” kata kuasa hukum H, Tri Sutrisno Effandi kepada media, Selasa 21 November 2023.

Menurut Sutrisno, kios yang ditempati kliennya tersebut juga sudah disegel. “Klien kami setiap bulan bayar retribusi pasar Rp 30 ribu kepada pengelola,” katanya.

Kasus ini diduga ada permainan oknum untuk mengambil keuntungan secara pribadi.

Nataindonesia mendatangi Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindag Sumenep, Chainur Rasyid untuk meminta klarifikasi permasalahan tersebut. Kendati demikian, yang bersangkutan tidak ada di kantornya.

Sementara Kepala Pasar Anom Sumenep Ibnu mengatakan, ia tidak tahu soal penyegelan tersebut. “Yang saya tahu kios itu sudah beralih nama hak pemakaian, selebihnya saya kurang tahu. Itu urusan dinas,” ujarnya kepada nataindonesia.com. (mud/red)