Sri Mulyani menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini bertujuan untuk memperluas cakupan program MBG sehingga bisa mencapai sekitar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.

“Saya berharap ini bisa menimbulkan efek multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan mengurangi angka kemiskinan hingga 0,19 persentase poin.

“Program ini bukan hanya program sosial, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat,” tambahnya

Sri Mulyani juga menginstruksikan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendukung keberhasilan program MBG dengan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

(Red/Bhr).

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pendidikan. Anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN sejak 2009. Selama ini, pemerintah juga serius meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui berbagai program sebagai komitmen dan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM. Program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua, Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program KIP Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sementera itu, realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2024 berdasarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KiTa Awal Tahun tanggal 6 Januari 2025 telah mencapai Rp550,4 triliun.

“Di bidang pendidikan, Rp550,4 triliun belanja APBN untuk bidang pendidikan di tahun 2024. Naik dari Rp513,4 triliun di tahun 2023. Penerima manfaat langsungnya termasuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan atau rehabilitasi madrasah sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima dana BOS yang berbentuk dana BOS yang langsung kepada siswa, dan 58.597 mahasiswa anak-anak Indonesia telah menerima beasiswa dari LPDP,” jelas Menteri Keuangan.

Dana APBN dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Realisasi anggaran pendidikan sebesar Rp550,4 triliun tersebut juga mengalami peningkatan anggaran pendidikan sebesar 7,2%, terutama dari peningkatan anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dari TKD, terdapat dukungan pendanaan untuk PPPK Guru dan kebijakan kenaikan gaji sebesar 8% pada tahun 2024. Selain itu, terdapat dukungan untuk pembayaran komponen THR dan Gaji ke-13 Guru di daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN 2024 juga disalurkan untuk sekolah atau kampus sebanyak Rp30,5 triliun untuk pembangunan/rehab 65.747 sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan profesi guru, penyediaan dan pemeliharaan sarpras serta pembiayaan langganan daya dan jasa. Pemerintah juga menyalurkan anggaran pendidikan pada APBN 2024 kepada Guru/Dosen sebesar Rp244,6 triliun untuk komponen gaji, tunjangan, TPG dan Tamsil untuk 1,6 juta Guru, Museum sebesar Rp169,8 miliar untuk 137 museum melalui BOP Museum dan Taman Budaya, serta Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp15 triliun.

OLEH: Reni Saptati D.I

Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan | MK+ dengan judul “APBN Perluas Kesempatan Belajar dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

“Semua barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen. Tidak ada atau tidak ada kenaikan 12 persen. Yang kena PPN 12 persen yaitu barang sangat mewah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 31 Desember 2024 diktuip Tempo.

Sri Mulyani mengatakan, kategori barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen tersebut akan sama dengan barang-barang mewah yang selama ini telah dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBm, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023.

“Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Yaitu tadi seperti disampaikan, yaitu barang tertentu, private jet, kapal pesiar, yacht, dan juga rumah yang sangat mewah,” sebutnya.

Dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023, barang-barang mewah tersebut dibagi dalam beberapa kategori dengan besar tarif PPnBm yang berbeda-beda.

Yang pertama adalah kelompok hunian mewah yang terdiri rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar.

Kemudian ada kelompok balon udara, pesawat udara, pesawat udara tanpa penggerak, serta helikopter. Lalu ada kelompok peluru senjata api serta senjata api, kecuali untuk keperluan negara. Termasuk di dalamnya senjata artileri, revolver, dan pistol.

Sedangkan untuk kategori barang mewah yang terakhir adalah kelompok kapal pesiar mewah, kapal ekskursi, yacht, dan angkutan lainnya yang tergolong mewah. Kecuali yang digunakan untuk transportasi publik atau untuk kepentingan negara. (red/tem)