Pernyataan itu disampaikan Kusmayanti saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Sumenep di Kafe Tanean, Kabupaten Sumenep, Kamis (9/7/2026).

Menurut Kusmayanti, standar SPPG tidak hanya berkaitan dengan kelayakan bangunan, tetapi juga mencakup sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Aspek tersebut meliputi pengelolaan limbah, penggunaan bahan baku, hingga higienitas dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, keberadaan chef dinilai sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pengolahan hingga penyajian makanan dilakukan sesuai standar keamanan pangan dan kualitas gizi.

“Kami wajibkan chef dan sertifikasi halal bagi semua SPPG. Itu merupakan bagian dari instruksi kami. Hanya saja, terkadang masih ada mitra yang belum mengindahkan aturan tersebut,” tegas Kusmayanti.

Senada dengan itu, Kepala BGN, S. Nanik Deyang, dalam konferensi pers beberapa pekan lalu juga menegaskan bahwa setiap juru masak di SPPG harus memiliki sertifikasi kompetensi.

“Kami juga menginstruksikan yayasan untuk menyediakan pendamping chef,” ujar Nanik. (Red/*)