Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Usia itu pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut meluas ke seluruh daerah-daerah, salah satunya di Surabaya.

Kemudian pertengahan September 1945,
Tentara Inggris yang tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) datang bersama dengan tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration).

Kedatangan mereka adalah melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan.

Kemudian tepat 19 September 1945 sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W.V.Ch. Ploegman mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan Nomor 65, Surabaya, tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya.

Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera Merah Putih.

Mereka protes dengan berkerumun di depan Hotel Yamato. Mereka meminta bendera Belanda diturunkan dan dikibarkan bendera Indonesia.

Pada 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia berunding dengan pihak Belanda dan berakhir meruncing karena Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan.

Perkelahian itu mengakibatkan Ploegman tewas dicekik oleh Sidik. Hotel Yamato ricuh. Warga ingin masuk ke hotel, kemudian Hariyono dan Koesno Wibowo yang berhasil merobek bagian biru bendera Belanda sehingga bendera menjadi Merah Putih.

Pada 29 Oktober, pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata. Namun keesokan harinya, kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Mallaby, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak dan mobil yang ditumpanginya di ledakan oleh milisi. Pemerintah Inggris marah.

Melalui Mayor Jenderal Robert Mansergh, pengganti Mallaby, ia mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum pada pukul 06.00, 10 November 1945.

Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah. Puncaknya, pertempuran 10 November meletus. Perang antar kedua kubu berlangsung sekitar tiga minggu. Tokoh perjuangan yang menggerakkan rakyat Surabaya antara lain Sutomo, K.H. Hasyim Asyari, dan Wahab Hasbullah. Pertempuran tersebut menewaskan ribuan korban. Korban dari Indonesia diperkirakan 16.000 dan pihak Inggris sekitar 2.000.

Tokoh yang Terlibat Perjuangan 10 November

Pertempuran ini melibatkan banyak tokoh pahlawan yang berperan penting dalam mempertahankan Surabaya dari pasukan sekutu yang mencoba merebut kembali kendali kota ini.

Inilah beberapa tokoh yang memegang peran kunci dalam Pertempuran Surabaya yang dilansir dari grid.id:

• Bung Tomo (Sutomo)

Bung Tomo, atau sebenarnya bernama Sutomo, adalah seorang pahlawan nasional yang lahir pada 3 Oktober 1920 di Surabaya.

Salah satu peran besar Bung Tomo dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah melalui pidatonya. Pidato bersejarahnya berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan penjajah.

Frasa “Merdeka atau Mati” yang ia ucapkan telah menjadi ikonik dan memotivasi pejuang sebelum pertempuran dimulai. Selain itu, Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) selama pertempuran.

• Gubernur Suryo (Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo)

Gubernur Suryo merupakan Gubernur Jawa Timur yang memainkan peran penting dalam pencetus Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.

Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Timur, ia terlibat dalam komunikasi untuk meminta bantuan kepada pemimpin nasional.

Akhirnya, keputusan penuh diberikan pada Gubernur Suryo untuk menghadapi pasukan sekutu. Pidatonya yang terkenal dengan sebutan ‘Komando Keramat’ memotivasi para pejuang dan rakyat Surabaya.

• Mayjen Sungkono

Ketika pertempuran sedang berlangsung, Mayjen Sungkono menjabat sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertanggung jawab atas pertahanan seluruh kota.

Pada 9 November 1945, ia memberikan semangat kepada pejuang melalui pidatonya melalui radio atau pertemuan langsung.

Mayjen Sungkono tidak hanya memberi komando melalui radio, tetapi juga memimpin langsung pertempuran, sehingga Surabaya mendapat julukan “Kota Pahlawan.”

• KH Hasyim Asy’ari

KH Hasyim Asy’ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Perannya dalam Pertempuran Surabaya dimulai dengan fatwa ‘Resolusi Jihad’ yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945.

Fatwa ini memuat kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pidato Bung Tomo terinspirasi dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari.

• Mayjen Moestopo

Mayjen Moestopo adalah salah satu tokoh yang ikut serta dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.

Sebelum pertempuran, Moestopo mengikuti pelatihan tentara Pembela Tanah Air (PETA) angkatan kedua di Bogor, Jawa Barat.

Setelah pelatihan, ia diangkat sebagai komandan kompi di Sidoarjo. Mayjen Moestopo ikut serta dalam menghadang pasukan Inggris sebelum pertempuran meletus.

• HR Mohammad Mangoendiprodjo

Mohammad Mangoendiprodjo memimpin Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan memiliki peran penting dalam Pertempuran Surabaya.

Pada 10 November, ia berperan sebagai wakil Indonesia dalam kontak biro dengan pasukan Inggris di Surabaya.

Untuk mencegah pasukan Inggris menduduki Bank Internatio, ia memasuki gedung dan berkomunikasi dengan komandan pasukan Inggris. Penembakan yang terjadi saat itu, termasuk penembakan terhadap AWS Mallaby, memicu pecahnya Pertempuran Surabaya.

• Abdul Wahab Saleh

Abdul Wahab Saleh adalah seorang fotografer dari Antara yang berhasil mengabadikan momen bersejarah perobekan bendera Belanda.

Fotografer ini juga memotret peristiwa heroik Arek-Arek Suroboyo dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Fotonya menjadi saksi bisu dari perjuangan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya.

Perang mengusir penjajah pada 10 November 1945 menjadi pemebejaran bagi para generasi bangsa. Para pahlawan tidak pernah membiarkan kedaulatan negara dipermainkan oleh bangsa luar. (*)

Perjuangan Bangsa Indonesia bebas dari penjajah Belanda sangat panjang hingga memakan waktu 3,5 Abad. Ada yang melalui perlawanan gerilya atau perang secara fisik,  ada pula yang lewat parlemen, perlawanan secara politik.

Belanda yang semula datang ke Nusantara untuk berdagang perlahan kemudian melakukan penjajahan. Rayuan dan Intimidasi kepada pengkhiat rakyat memberi jalan mulus bagi belanda untuk berbuat sewenang-wenang terhadap pribumi. Mereka perlahan juga mulai memberlakukan aturan-aturan pemerintahan hindia belanda yang merugikan pribumi dan hanya menguntungkan belanda.

Seiring waktu, belanda semakin kejam kepada pribumi. Disaat demikian, Pribumi sudah tidak tahan dan meminta penegakan hukum yang adil kepada pemerintahan Hindi Belanda. Pribumi mulai susah dikontrol dan melawan. Para Pejuang kemudian mendesak Agar Kaum pribumu juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan pemerintahan Hindia-belanda. Seperi penerapam hukum, hasil bumi dan keuangan.

Akhirnya Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Johan Paul van Limburg Stirum pada 1916 menyetujui hadirnya lembaga parlemen yang bernama Dewan Kolonial. Disinilah titik awal perjuangan pendahulu bangsa melakukan perjuangan kemerdekaan melalui parlemen. Di Titik ini pula, cikal bakal lahirnya lembaga pemerintahan legeslatif Indonesia yang kita kenal sekarang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Kolonial sebelum disahkan secara undang-undang, kemudian diganti nama oleh Hinda-Belanda menjadi Volksraad yang bila diterjemah ke dalam bahasa Indonesia berarti “Dewan Rakyat –  Volksraad sebenarnya adalah sebuah parlemen kerakyatan yang ada di Belanda yang kemudian juga diadobsi untuk diterapkan di tanah nusantara.

Volksraad lalu dibentuk secara resmi lewat keputusan Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie, Pasal 53 sampai Pasal 80 bagian Kedua tanggal 16 Desember 1916. Tak hanya itu, kehadiran Volksraad turut diumumkan dalam Staatsblat No. 114 tahun 1916.

Semula Pemerintah Hindia-Belanda memandang Volksraad hanyalah alat untuk meredam pemberontakn pribumu seperti yang dipelopori oleh kelompok-kelompok pergerakan Sarekat Islam (SI), pimpinan dari Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto.

Kolonial Belanda beranggapan, Volksraad tidak akan membahayakan kekuasaan kepentingan belanda. Kendati demikian, jauh dari ekspektasi Pemerintahan Hindia Belanda, Volksraad ternyata menjelma menjadi wadah perlawanan para kaum nasionalis melalui parlemen. Dari sini juga lahir nama-nama besar pejuang bangsa seperti M.H. Thamrin, Abdoel Moeis, Otto Iskandar Di Nata, dan lain sebagainya. Contoh perlawanan nyata lewat parlemen ini

Seperti yang dilakukan oleh Agus Salim Pada 1922, pada saat sidang, ia tiba-tiba tampil beda. Agus di atas podium berpidato menggunakan bahasa Melayu. Tentu Tindakannya ini merupakan bentuk perlawanan dan penegasan bahwa pribumi punya hak atas dirinya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat dengan memakai bahasa sendiri.

Tindakan Salim semula mendapat kecamatan dari anggota lain, kemudian Salim menjawab bahwa Volksraad tidak mengatur penggunaan Bahasa dalam sidang. Padahal kala itu ada hukum tak tertulis bahwa rapat Volksraad wajib memakai bahasa belanda.

Keberanian Salim kemudian juga diiukti oleh M.H. Thamrin. Pada tahun 1938, Thamrin untuk pertama kalinya berpidato di Volksraad menggunakan bahasa Melayu yang kemudian pasca kemerdekaan dikenal sebagai Bahasa Indonesia.

Keanggotaan Awal Volksraad

Pada 21 Januari 1918, hasil pemungutan suara untuk anggota Volksraad diumumkan. Anggota terpilih dari kalangan pribumi didominasi oleh kaum priayi, di antaranya: Abdoel Moeis, M. Aboekasa Atmodirono, R. Kamil, Radjiman Wedyodiningrat, R. Sastrowidjono, Abdoel Rivai, R.A.A.A. Djajadiningrat, R.A.A. Koesoemo Joedo, R.M.A.A. Koesoemo Oetojo, dan A.L. Waworoentoe.

Menurut Fajlurrahman Jurdi dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Volksraad memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari satu orang ketua yang diangkat oleh raja dan 38 orang anggota – Komposisinya yakni 15 orang kalangan pribumi, dan 23 orang mewakili golongan Eropa dan Timur Asing– yang diangkat berdasar pemilihan, perwakilan provinsi, dan pengangkatan.

Tugas dan fungsi Volksraad baru secara resmi terlaksana pada 18 Mei 1918. Disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda Jenderal Graaf van Limburg Stirum dan yang menjadi Ketua Volksraad pertama adalah J.C. Koningsberger.

Seiring waktu, Jumlah keanggotaan pribumi yang hanya 39 persen terus naik menjadi 42 persen pada 1927, kemudian 50 persen pada tahun 1931.

Volksraad benar-benar dimanfaatkan dengan maksmila oleh para pejuang. Sejak tahuj 1930-1940 Volksraad dijadikan kendarran oleh para pejuang untuk melakukan lobi dalam hubungan intetnasional. Bahkan melalui volksraad pula, para pejuang berhasil mengajukan petisi musyawarah kepada Ratu Elizabet mengenai hajat hidup bangsa nusantara , Kendati Pengajuan petisi itu ditolak, namun hal itu telah membuktikan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia mulai bangkit dari penjajahan.

Pada saat itu, pihak Hindia belanda langsung mengeluarkan aturan baru, yaitu mengubah fungsi Volksraad menjadi dewan penasehat. Penentuan kebijakan sudah mulai dibatasi. Dengan kata lain, anggota Volksraad hanya bisa memberikan usulan untuk sebuah kebijakan, sementara keputusan secara utuh tetap berada dalam tangan Pemerintahan Hindia Belanda.

Volksraas Bubar

Segala aktivitas Volksraad berakhir saat pasukan Jepang mendarat di Hindia Belanda pada 1942. Bagi para penjajah baru itu keberadaan Volksraad tidak diakui karena bekas peninggalan koloni sebelumnya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, dewan legislatif dibentuk kembali dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Didirikan pada 29 Agustus 1945, dengan ketua pertamanya Kasman Singodimedjo. Sedangkan nama DPR sebagai lembaga legeslatif pemerintahan seperti sekarang ini baru dibentuk pada tahun 1971. (*)