Aksi yang berlangsung pada Senin, 3 November 2025, itu menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap proyek-proyek Dinas PUTR, termasuk dugaan penyimpangan pada proyek sebelumnya. Para mahasiswa menilai, program yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat justru terkesan sarat kepentingan dan mengabaikan penderitaan warga terdampak banjir.

“Kami sudah dua kali mengirim surat audiensi, tapi tidak direspons. Proyek pengendalian banjir di sekitar BHC jelas lebih berpihak pada korporat, bukan rakyat. Sementara masyarakat tetap tenggelam dalam masalah yang sama. DPRD harus sadar, mereka dipilih untuk bekerja bagi rakyat, bukan untuk mengelola proyek,” tegas Koordinator Lapangan, Moh. Ibnu Al Jazary, dalam orasinya.

Nada serupa disampaikan Moh. Iskil El Fatih, Koordinator Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep. Ia menuding DPRD seolah menutup mata terhadap potensi penyimpangan. “Jika DPRD masih menyembunyikan fakta atau menunda tindak lanjut, kami pastikan akan turun lagi. Banjir bukan sekadar proyek, tapi soal nyawa dan harapan rakyat yang diabaikan,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Sumenep, yang dipimpin M. Muhri, S.Th.I, mahasiswa akhirnya menyerahkan lima poin tuntutan utama, antara lain:

1. Mendesak DPRD memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur yang berisiko bagi keselamatan warga, sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Menuntut transparansi penuh dalam proyek pengendalian banjir di RS BHC dan proyek PUTR sebelumnya.

3. Mengusut dugaan politisasi proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

4. Menindaklanjuti proyek PUTR di Desa Gunggung dengan laporan publik terbuka.

5. Melakukan reformasi total pengelolaan proyek infrastruktur melalui audit independen dan sistem akuntabilitas menyeluruh.

Dekam Sumenep menilai aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi peringatan keras bagi DPRD agar tidak menjadikan banjir sebagai “lumbung proyek”. Ketidakseriusan dewan dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat, menurut mereka, akan menjadi bahan bakar bagi gelombang aksi berikutnya. (Ros/Red)

Proyek ini tercatat menyerap anggaran Rp6,67 miliar pada 2023 dengan pelaksana CV Cendana Indah (Sampang), dan meningkat tajam menjadi Rp19,02 miliar pada 2024 yang dikerjakan PT Diatas Jaya Mandiri (Surabaya). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banjir justru semakin parah, tebing sungai longsor, dan kerusakan makin meluas tanpa penanganan maksimal.

Koordinator Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep (Dewan Sumenep), Moh Iskil El Fatih, menyebut proyek tersebut janggal sejak perencanaan awal. Ia menyoroti fokus pembangunan yang terpusat di sekitar RS BHC dan menyebutnya sebagai indikasi kuat politisasi anggaran.

“Ini proyek rakyat yang justru terkesan menguntungkan korporasi. Rakyat malah menanggung risiko longsor dan banjir,” kata Iskil, Kamis (29/6/2025).

Iskil juga mengingatkan bahwa sejak awal pembangunan RS BHC sudah menuai protes, terutama terkait analisis dampak lingkungan (Amdal) dan lokasi bangunan yang diduga merusak kontur sungai. Ia menyesalkan sikap pasif DPRD yang sebelumnya vokal, namun kini terkesan diam.

Menurutnya, proyek semacam ini wajib dijalankan secara terbuka sejak tahap perencanaan hingga pengawasan anggaran. Ia menilai banyak kejanggalan yang terkesan dibiarkan.

Gerakan Mahasiswa Sumenep memastikan akan terus mengawal proyek tersebut. Jika ditemukan penyelewengan, mereka mendesak aparat bertindak sesuai UU Tindak Pidana Korupsi.

“Kalau terbukti menyeleweng, pelakunya bisa dijerat UU Tipikor. Rakyat jangan diam. Kami siap turun aksi jika perlu,” tegas Iskil. (Rosy/red)