Masalah kelangkaan pupuk disinyalir karena regulasi penyuplaian yang sengaja dibikin berbelit. Hal itu menyebabkan banyak peluang bagi oknum untuk memainkan harga pupuk, bahkan penyalahgunaan wewenang. Alhasil petani kembali ditumbalkan!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional serentak di 14 provinsi sentra produksi padi. Bertempat di pusat kegiatan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.

Birokrasi berbelit yang dimaksud Prabowo adalah mengenai jalur perizinan dan distribusi pupuk. Seperti penyampaian laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya. (Red/HZ)

Aplikasi E Alokasi ini akan menggantikan sistem elektronik sebelumnya E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang berisi data para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi pada masing-masing daerah.

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten Sumenep kini telah melakukan sosialisasi E Alokasi pupuk subsidi kepada Gabungan Kelompok Tani di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-guluk,  pada Senin (09/01).

Petugas PPL BPP Sumenep Dini Fidyandini menjelaskan, aplikasi E Alokasi memiliki data tuntunan penggunaan pupuk untuk petani.

“Tahun 2023 ini untuk alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi petani menggunakan E Alokasi. Didalamnya itu nanti akan tercantum seperti data petani, komiditas, luas lahan hingga dosis yang direkomendasikan untuk tanaman,” urianya.

Kata Dini, ketersediaan pupuk bersubsidi yang saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani. Sehingga, dengan diterapkannya E Alokasi nantinya akan dipastikan distribusi pupuk akan tepat sasaran.

“E Alokasi itu artinya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengusulkan daftar nama petani, alokasinya berapa dan itu nanti dibagi habis dengan petani yang diusulkan di daerah tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Dini menerangkan, sistem pengajuan pupuk bersubsidi menggunakan sistem Top Down yang akan diawali dari penginputan alokasi oleh Pusat, kemudian diteruskan sampai alokasi di setiap Kecamatan yang terintegrasi dengan data para petani di Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian).

“Baru setelah tertera alokasi di sistem, tim E RDKK Kecamatan bisa menginput petani yang akan dimasukkan kedalam sistem”, tandasnya. (rasadi/red)