Aksi yang berlangsung pada Senin, 3 November 2025, itu menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap proyek-proyek Dinas PUTR, termasuk dugaan penyimpangan pada proyek sebelumnya. Para mahasiswa menilai, program yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat justru terkesan sarat kepentingan dan mengabaikan penderitaan warga terdampak banjir.

“Kami sudah dua kali mengirim surat audiensi, tapi tidak direspons. Proyek pengendalian banjir di sekitar BHC jelas lebih berpihak pada korporat, bukan rakyat. Sementara masyarakat tetap tenggelam dalam masalah yang sama. DPRD harus sadar, mereka dipilih untuk bekerja bagi rakyat, bukan untuk mengelola proyek,” tegas Koordinator Lapangan, Moh. Ibnu Al Jazary, dalam orasinya.

Nada serupa disampaikan Moh. Iskil El Fatih, Koordinator Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep. Ia menuding DPRD seolah menutup mata terhadap potensi penyimpangan. “Jika DPRD masih menyembunyikan fakta atau menunda tindak lanjut, kami pastikan akan turun lagi. Banjir bukan sekadar proyek, tapi soal nyawa dan harapan rakyat yang diabaikan,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Sumenep, yang dipimpin M. Muhri, S.Th.I, mahasiswa akhirnya menyerahkan lima poin tuntutan utama, antara lain:

1. Mendesak DPRD memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur yang berisiko bagi keselamatan warga, sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Menuntut transparansi penuh dalam proyek pengendalian banjir di RS BHC dan proyek PUTR sebelumnya.

3. Mengusut dugaan politisasi proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

4. Menindaklanjuti proyek PUTR di Desa Gunggung dengan laporan publik terbuka.

5. Melakukan reformasi total pengelolaan proyek infrastruktur melalui audit independen dan sistem akuntabilitas menyeluruh.

Dekam Sumenep menilai aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi peringatan keras bagi DPRD agar tidak menjadikan banjir sebagai “lumbung proyek”. Ketidakseriusan dewan dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat, menurut mereka, akan menjadi bahan bakar bagi gelombang aksi berikutnya. (Ros/Red)

Proyek ini tercatat menyerap anggaran Rp6,67 miliar pada 2023 dengan pelaksana CV Cendana Indah (Sampang), dan meningkat tajam menjadi Rp19,02 miliar pada 2024 yang dikerjakan PT Diatas Jaya Mandiri (Surabaya). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banjir justru semakin parah, tebing sungai longsor, dan kerusakan makin meluas tanpa penanganan maksimal.

Koordinator Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep (Dewan Sumenep), Moh Iskil El Fatih, menyebut proyek tersebut janggal sejak perencanaan awal. Ia menyoroti fokus pembangunan yang terpusat di sekitar RS BHC dan menyebutnya sebagai indikasi kuat politisasi anggaran.

“Ini proyek rakyat yang justru terkesan menguntungkan korporasi. Rakyat malah menanggung risiko longsor dan banjir,” kata Iskil, Kamis (29/6/2025).

Iskil juga mengingatkan bahwa sejak awal pembangunan RS BHC sudah menuai protes, terutama terkait analisis dampak lingkungan (Amdal) dan lokasi bangunan yang diduga merusak kontur sungai. Ia menyesalkan sikap pasif DPRD yang sebelumnya vokal, namun kini terkesan diam.

Menurutnya, proyek semacam ini wajib dijalankan secara terbuka sejak tahap perencanaan hingga pengawasan anggaran. Ia menilai banyak kejanggalan yang terkesan dibiarkan.

Gerakan Mahasiswa Sumenep memastikan akan terus mengawal proyek tersebut. Jika ditemukan penyelewengan, mereka mendesak aparat bertindak sesuai UU Tindak Pidana Korupsi.

“Kalau terbukti menyeleweng, pelakunya bisa dijerat UU Tipikor. Rakyat jangan diam. Kami siap turun aksi jika perlu,” tegas Iskil. (Rosy/red)

Hujan deras pada 13 Mei 2025 membuktikan bahwa air masih menjadi penguasa jalanan Sumenep. Jalan utama antarprovinsi di Desa Patean sampai ditutup. Kota pun disulap menjadi kanal dadakan. Inilah yang disebut transformasi kota tanpa perlu studi banding ke Venesia.

Sementara itu, warga di Desa Babbalan merasakan “kemajuan” secara langsung. Genangan air dan lumpur mendadak hadir, membawa serta aroma pembangunan. Bahkan garasi rumah roboh ikut menyambut banjir. Sebuah pengalaman baru bagi desa yang selama ini damai-damai saja dengan hujan.

Ayung Krisnandi, warga setempat, mengaku terkejut. Seumur hidup tinggal di sana, baru kali ini kampungnya banjir. Tentu saja, karena dulu belum ada pembangunan tebing sungai dan Rumah Sakit BHC yang berdiri gagah hanya tiga meter dari bibir sungai. Sebuah jarak yang sangat ideal — jika yang dibangun adalah tempat cuci motor.

“Dari dulu tidak pernah terjadi banjir di sini,” kata Ayung. Tapi sejak rumah sakit dibangun, air seolah-olah menemukan panggilan hidup baru: menyapa warga sampai ke dalam rumah.

Proyek Banjir: Antara Drainase dan Drama

Sebenarnya, warga tak sendirian. Aktivis dan anggota dewan pernah bersuara, bahkan sebelum rumah sakit berdiri. Mereka sempat bilang bahwa proyek ini berpotensi melanggar aturan zonasi. Tapi tentu saja, pembangunan tetap berjalan. Karena kalau semua harus sesuai aturan, kapan kita bisa punya proyek?

Audiensi, demo, kritik—semuanya telah dilakukan. Tapi sungguh, apa arti semua itu di hadapan ekskavator dan kontrak miliaran?

Proyek Pengendalian Banjir ini sendiri dibiayai dengan dana yang luar biasa mencengangkan: lebih dari Rp25 miliar dari APBN dalam dua tahap. Tahun pertama digarap CV Cendana Indah. Tahun kedua, giliran PT Diatas Jaya Mandiri yang beraksi. Hasilnya? Air tetap mengalir. Jalan rusak. Rumah retak. Mungkin banjirnya malu kalau harus menyingkir begitu saja setelah melihat megahnya pembangunan.

Kini, warga Babbalan harus terbiasa dengan suara pompa air setiap musim hujan. Tujuh pompa dikerahkan bukan untuk proyek industri, tapi demi menjaga agar rumah tidak berubah fungsi jadi kolam renang.

“Sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang lumpur naik, jalan rusak,” kata Ayung. Sebuah kalimat sederhana yang bisa saja dicetak di spanduk penyambutan: Selamat Datang di Babbalan, di mana proyek hadir, dan banjir tak lagi malu-malu. (Redaksi)

Hujan deras yang mengguyur Sumenep pada Selasa, 13 Mei 2025, mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa wilayah. Salah satu titik banjir di Desa Patean bahkan memaksa pihak kepolisian menutup jalan utama antarprovinsi. Wilayah ini memang dikenal rawan banjir saat musim hujan, dan volume genangan air terus meningkat setiap tahunnya.

Di pusat kota, sejumlah ruas jalan utama terlihat seperti sungai. Air mengalir deras dari berbagai penjuru dan tidak tertampung dengan baik, hingga meluap ke badan jalan dan permukiman.

Banyak masyarakat yang membagikan video kondisi banjir di berbagai daerah di Sumenep. Sebagian warga terpaksa mengungsi, dan ada pula garasi rumah yang roboh. Salah satunya terjadi di Desa Babbalan, wilayah yang sebelumnya diklaim aman dari banjir dan erosi.

Warga Desa Babbalan, Kecamatan Kota Sumenep, juga membagikan video yang memperlihatkan tujuh unit pompa air dikerahkan untuk menyedot genangan yang masuk ke area perkampungan.

Ayung Krisnandi, warga setempat, menyatakan bahwa area perkampungannya tidak pernah mengalami banjir, bahkan saat hujan deras sekalipun. Namun sejak ada pembangunan Proyek Pengendalian Banjir yang membangun tebing sungai di dekat permukiman, banjir dan lumpur mulai masuk ke kampung.

“Dari dulu tidak pernah terjadi banjir di sini,” kata Ayung saat diwawancarai Nataindonesia.com pada Kamis, 15 Mei 2025.

Ia juga menambahkan bahwa banjir dan longsor mulai terjadi sejak pembangunan Rumah Sakit Baghraf Health Clinic (BHC) di dekat sungai, hanya sekitar tiga meter dari garis sempadan.

“Ya, sejak ada pembangunan itu (rumah sakit BHC),” lanjutnya.

Protes atas Dugaan Pelanggaran Pembangunan

Pembangunan RS BHC sempat menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk aktivis dan DPRD Sumenep. Komisi III DPRD bahkan turut menyuarakan keprihatinan atas dugaan pelanggaran aturan pembangunan. Hal ini telah diberitakan oleh sejumlah media nasional.

Pada 9 Juni 2023, HMI Cabang Sumenep menggelar audiensi dengan Dinas PUTR. Mereka menilai pembangunan RS BHC melanggar aturan zonasi karena terlalu dekat dengan sempadan sungai. Dalam audiensi itu, mereka menekankan potensi kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada permukiman warga. Aksi ini berlanjut hingga dua bulan berikutnya, dari audiensi hingga aksi demonstrasi.

Fakta Pembangunan RS BHC dan Penggunaan Dana Negara

Pembangunan RS BHC di tepi sungai Desa Babbalan diduga menjadi penyebab kerusakan pada tebing sungai, terutama di sisi timur akibat penggalian pondasi beton. Sisi barat sungai pun mengalami pengikisan karena aliran air. Kondisi ini membutuhkan perbaikan dan penguatan tebing untuk mencegah longsor yang semakin meluas.

Pada saat yang sama, negara tiba-tiba mengeluarkan program pengendalian banjir untuk Kabupaten Sumenep. Lokasinya tepat pada tebing sungai yang rusak akibat pembangunan. Sebuah kebetulan?

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR mengucurkan anggaran untuk proyek pengendalian banjir di sekitar pembangunan RS BHC. Proyek ini dikerjakan oleh CV Cendana Indah yang beralamat di Jl. H Abdullah, Desa Glisgis, Sampang, dengan nilai kontrak sebesar Rp6.674.408.670.

Tahun berikutnya, pada 2024, proyek kembali mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp19.025.440.543 dan dilaksanakan oleh PT Diatas Jaya Mandiri yang beralamat di Jl. Darmo Permai Utara 27/11, Surabaya.

Namun, proyek tersebut dinilai belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Salah satu akses jalan utama warga Babbalan kini mengalami kerusakan parah akibat longsor pada tebing sungai.

Ayung kembali menegaskan, sejak proyek tersebut berjalan, air dan lumpur dari sungai kerap meluap ke permukiman warga.

“Ya ini lumpur naik, bahkan jalan juga sudah rusak,” ungkapnya.

Proyek bernilai puluhan miliar ini seharusnya menjadi pelindung. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banjir terus meluas, longsor mengancam, dan warga harus membayar mahal untuk pembangunan yang tidak mereka minta. (Red/sy)