Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9), Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, tak kuasa menahan tangis. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan permintaan maaf terbuka sekaligus penyesalan mendalam.

“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf,” ujar Nanik, sembari mengaku dirinya sendiri kini diliputi stres.

Nanik bercerita hatinya hancur menyaksikan ribuan siswa harus digotong ke Puskesmas dan posko darurat. “Saya sebagai seorang ibu saja tidak bisa tidur ketika anak demam. Apalagi ini melihat anak-anak sampai harus dilarikan massal ke fasilitas kesehatan. Saya sudah stres bukan main,” ucapnya lirih.

BGN menyatakan bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung lembaga, sembari dilakukan evaluasi total terhadap jalannya program MBG. Sebagai langkah awal, BGN menutup sementara 40 Sentra Penyedia Program Gizi (SPPG) hingga penyelidikan tuntas.

Tak hanya itu, ada aturan yang dipeketat, BGN memberi tenggat sebulan bagi seluruh mitra MBG untuk melengkapi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat kelayakan air. Jika tidak dipenuhi, SPPG terkait akan ditutup permanen.

“Adalah kesalahan kami sebagai pelaksana, dan kami harus memperbaikinya secara total,” tegas Nanik. (Ar/red)

“Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas,” katanya, dalam rilis yang diterima oleh redaksi Nataindonesia.com, pada Rabu (26/9).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPOM dan Komisi IX DPR RI, Dadan merinci penggunaan anggaran tersebut, antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah Rp34,49 triliun
2. Bantuan Pangan Perbaikan Gizi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita Rp3,18 triliun
3. Belanja pegawai ASN Rp3,9 triliun
4. Digitalisasi MBG Rp3,1 triliun
5. Promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat Rp280 miliar
6. Pemantauan dan pengawasan oleh BPOM Rp700 miliar
7. Sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data gizi Kemenkes dan BPS Rp412,5 miliar
8. Koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, dan pelatihan penjamah makanan Rp3,8 triliun

Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan pada program pemenuhan gizi nasional, sedangkan 4,6 persen atau Rp12,4 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Bila dilihat menurut fungsi:

Pendidikan: Rp223,5 triliun (83,4%)
Kesehatan: Rp24,7 triliun (9,2%)
Ekonomi: Rp19,7 triliun (7,4%)

Sementara dari sisi belanja:

1. Belanja barang: 97,7%
2. Belanja pegawai: 1,4%
3. Belanja modal: 0,9%

Adapun klasifikasi operasional menunjukkan 97,1% anggaran bersifat non-operasional, dengan hanya 2,9% dialokasikan untuk operasional. (Red)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak seperti kabar baik. Tapi seperti banyak proyek populis lain, ia datang dengan wajah manis dan logistik yang misterius. Di balik janji satu piring bergizi untuk jutaan anak sekolah, tersimpan pertanyaan besar: regulasinya mana? Mitranya siapa? Mekanismenya apa?

Hingga hari ini, tidak ada regulasi teknis resmi yang menjelaskan siapa penanggung jawab utama di daerah. Siapa penyedia makanannya? Apakah lewat koperasi sekolah? UMKM lokal? Atau swasta besar yang akan borong semua tender? Apakah kepala sekolah punya hak menolak vendor? Bagaimana kontrol gizi dan keamanannya?
Jawaban-jawaban ini masih mengambang.

Pemerintah pusat terus menggembar-gemborkan anggaran jumbo dan target besar, tapi tidak disertai dengan:

Peraturan Presiden yang mengikat teknis pelaksanaan,

Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk daerah,

dan standar audit terhadap distribusi, kualitas, serta laporan penggunaan anggaran.

Lebih buruk lagi, pemerintah justru membuka ruang bagi kemitraan publik-swasta (PPP) dalam penyediaan makanan MBG. Artinya, ini membuka ladang subur bagi kongsi politik dan bisnis. Vendor-vendor besar bisa menyapu proyek makan gratis ini, menggusur pelaku lokal yang seharusnya diberdayakan.

Koperasi sekolah, kantin warga, dan UMKM lokal dijanjikan akan dilibatkan. Tapi tanpa regulasi yang jelas, mereka hanya menjadi penonton dari proyek yang katanya untuk rakyat, tapi dikelola korporat.

Masalah ini sudah mulai terlihat:

Di beberapa daerah, sudah muncul praktik penunjukan langsung vendor “titipan”, bahkan sebelum pilot project dimulai.

Di sisi lain, sebagian UMKM belum diberi pelatihan atau akses informasi soal MBG. Mereka hanya mendengar dari media, bukan dari kanal resmi pemerintah.

Sekolah pun bingung: apakah makanan harus dimasak di lokasi? Diantar? Siapa yang bertanggung jawab kalau makanan basi?

Tanpa sistem, program sebesar MBG adalah jebakan anggaran.
Kita sudah belajar dari bansos COVID-19, BPNT, PIP, dan BOS. Ketika dana besar dilepas tanpa fondasi hukum yang rigid, tanpa pengawasan independen, dan tanpa partisipasi publik yang kuat—yang muncul bukan keberdayaan rakyat, tapi manipulasi proyek dan administrasi fiktif.

Program MBG hari ini belum punya tulang punggung. Yang ada hanyalah harapan politis dan sketsa besar yang menggoda telinga. Tapi sketsa itu belum menyentuh realitas: sekolah yang belum punya dapur, guru yang belum dilatih gizi, dan sistem pengadaan yang masih carut-marut.

Kalau MBG tetap dipaksakan tanpa regulasi konkret, bukan hanya makanannya yang basi. Tapi juga kepercayaan publik.

Oleh: Arka Sadhana Ziyad – Kontributor tetap Nataindonesia.com dan penulis lepas.