Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak seperti kabar baik. Tapi seperti banyak proyek populis lain, ia datang dengan wajah manis dan logistik yang misterius. Di balik janji satu piring bergizi untuk jutaan anak sekolah, tersimpan pertanyaan besar: regulasinya mana? Mitranya siapa? Mekanismenya apa?

Hingga hari ini, tidak ada regulasi teknis resmi yang menjelaskan siapa penanggung jawab utama di daerah. Siapa penyedia makanannya? Apakah lewat koperasi sekolah? UMKM lokal? Atau swasta besar yang akan borong semua tender? Apakah kepala sekolah punya hak menolak vendor? Bagaimana kontrol gizi dan keamanannya?
Jawaban-jawaban ini masih mengambang.

Pemerintah pusat terus menggembar-gemborkan anggaran jumbo dan target besar, tapi tidak disertai dengan:

Peraturan Presiden yang mengikat teknis pelaksanaan,

Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk daerah,

dan standar audit terhadap distribusi, kualitas, serta laporan penggunaan anggaran.

Lebih buruk lagi, pemerintah justru membuka ruang bagi kemitraan publik-swasta (PPP) dalam penyediaan makanan MBG. Artinya, ini membuka ladang subur bagi kongsi politik dan bisnis. Vendor-vendor besar bisa menyapu proyek makan gratis ini, menggusur pelaku lokal yang seharusnya diberdayakan.

Koperasi sekolah, kantin warga, dan UMKM lokal dijanjikan akan dilibatkan. Tapi tanpa regulasi yang jelas, mereka hanya menjadi penonton dari proyek yang katanya untuk rakyat, tapi dikelola korporat.

Masalah ini sudah mulai terlihat:

Di beberapa daerah, sudah muncul praktik penunjukan langsung vendor “titipan”, bahkan sebelum pilot project dimulai.

Di sisi lain, sebagian UMKM belum diberi pelatihan atau akses informasi soal MBG. Mereka hanya mendengar dari media, bukan dari kanal resmi pemerintah.

Sekolah pun bingung: apakah makanan harus dimasak di lokasi? Diantar? Siapa yang bertanggung jawab kalau makanan basi?

Tanpa sistem, program sebesar MBG adalah jebakan anggaran.
Kita sudah belajar dari bansos COVID-19, BPNT, PIP, dan BOS. Ketika dana besar dilepas tanpa fondasi hukum yang rigid, tanpa pengawasan independen, dan tanpa partisipasi publik yang kuat—yang muncul bukan keberdayaan rakyat, tapi manipulasi proyek dan administrasi fiktif.

Program MBG hari ini belum punya tulang punggung. Yang ada hanyalah harapan politis dan sketsa besar yang menggoda telinga. Tapi sketsa itu belum menyentuh realitas: sekolah yang belum punya dapur, guru yang belum dilatih gizi, dan sistem pengadaan yang masih carut-marut.

Kalau MBG tetap dipaksakan tanpa regulasi konkret, bukan hanya makanannya yang basi. Tapi juga kepercayaan publik.

Oleh: Arka Sadhana Ziyad – Kontributor tetap Nataindonesia.com dan penulis lepas.

Prabowo mengakui bahwa distribusi makan bergizi gratis secara fisik tidak mudah dilakukan untuk seluruh rakyat. “Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua dan anak-anak yang belum menerima,” ujar Prabowo, Senin (20/01/2025).

Meskipun demikian, Prabowo berjanji bahwa seluruh anak Indonesia akan dapat makan bergizi di akhir tahun 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara terbaik dan tercepat untuk memastikan semua anak-anak bisa merasakan manfaat dari program ini.

Prabowo juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan dan cukup untuk menjangkau seluruh penerima manfaat. “Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” tambah Prabowo.

Bahkan mantan Jenderal Kopassus itu juga melarang para guru dan pihak sekolah memberikan ucapan terimakasih kepada dirinya, meskipun itu semua melalui postingan video di media sosial.

“Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih rakyat untuk bekerja demi rakyat,” pungkas Prabowo.

(Red/Bhr).

Dadan mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG

Pertama, status legal yang jelas.”Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya,” kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

“Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial,” katanya.

Dadan menambahkan bahwa MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

“BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Kendati demikian, Vendor yang bakal terlibat MBG tidak disebutkan oleh Dadan. Ia mengaku masih dilakukan verifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Masih verifikasi akhir (vendor),” katanya dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (2/12). (Red/R)