Yudik menyampaikan apresiasi tersebut lewat postingan video di TikTok memakai akun boybimboy.

“Terimakasih untuk teman-teman, para tokoh dan masyarakat Pulau Sapudi yang saya cintai,alhamdulillah sejauh ini sudah ada respon dari Kejari (Kejaksaan Negeri) dan semoga sampai ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tulis Yudik yang dikenal sebagai pengusaha sukses.

Sebelumnya Yudik, menyoroti bantuan kambing dari HCML yang tak jelas dan program BSPS yang merugikan warga Pulau Sapudi.

Yudik curhat di tiktok atas penderitaan warga Sapudi yang diperlakukan semena-mena atas bantuan kambing dan program BSPS.

Yudik menumpahkan kekecewaannya terhadap program bantuan sosial yang turun ke Pulau Sapudi yang dinilai tidak transparan.

Melalui unggahan video di TikTok, Yudik menyoroti dua isu utama: pertama, ketidakjelasan distribusi bantuan kambing dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Kedua, dugaan kerugian warga akibat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PU. (Red/HZ)

Besaran Bantuan BSPS

Besaran bantuan yang dapat diterima oleh masyarakat melalui BSPS terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi dan kondisi permukiman.

Berikut adalah rincian besaran bantuan yang dapat diterima oleh masyarakat:

1. Lokasi Reguler di Luar Papua dan Papua Barat:

Masyarakat di lokasi ini dapat menerima bantuan sebesar Rp20 juta, alokasi dana ini adalah Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

2. Lokasi Khusus Kawasan Datarnya di Provinsi Papua dan Papua Barat:

Masyarakat di lokasi ini dapat menerima bantuan sebesar Rp23,5 juta, alokasi dana ini adalah Rp18,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah pekerja.

3. Lokasi Penyaluran BSPS Khusus Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat:

Masyarakat di lokasi ini dapat menerima bantuan sebesar Rp40 juta, alokasi dana ini adalah Rp35 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah pekerja.

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Untuk mendapatkan bantuan BSPS, masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga.

2. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni.

3. Belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir.

4. Memiliki penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

5. Bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

Besaran Bantuan BSPS yang Diterima oleh Masyarakat di Jawa Timur

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah inisiatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Di Jawa Timur, program ini telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Besaran Bantuan di Jawa Timur

Di Jawa Timur, besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat melalui BSPS adalah sebesar Rp20 juta, alokasi dana ini terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

Besaran bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat MBR dapat memperbaiki rumah-rumah mereka menjadi lebih layak huni.

Proses Pelaksanaan BSPS di Jawa Timur

1. Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB):

Penerima bantuan diperiksa melalui aplikasi e-BSPS yang memungkinkan verifikasi secara digital dan transparan.

2. Monitoring Proses Penyiapan Masyarakat:

Proses sosialisasi, penyuluhan, dan rembug pembentukan CPB dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami dan siap untuk mengikuti program.

3. Pengadaan Bahan Bangunan dan Tenaga Kerja:

Bahan bangunan dan tenaga kerja lokal diadakan melalui proses yang transparan dan terbuka untuk memastikan kualitas dan efisiensi pelaksanaan program.

4. Pemantauan dan Evaluasi:

Semua aktivitas pelaksanaan BSPS dipantau melalui aplikasi e-BSPS untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan hasil yang diharapkan.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah inisiatif penting dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Di Jawa Timur, besaran bantuan sebesar Rp20 juta telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Melalui metode Padat Karya Tunai (PKT), program ini tidak hanya memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pelaksana Jabatan Kepala Desa (PJ Kades) Rubaru Fathor Rahman saat dikonfirmasi mengenai kasus tersebut, ia tidak memberikan jawaban apapun. Upaya konfirmasi dilakukan pada Kamis 20 Februari 2025. Semula sambungan telpon sempat diangkat, lalu saat dijelaskan bahwa bakal konfirmasi mengenai kasus tersebut, sambungan telpon langsung dimatikan oleh Fathor. Kemudian coba ditanyakan lewat chat WhatsApp, ia tidak memberikan respon apapun.

Sekretaris Desa Rubaru, Chairul Anam saat dikonfirmasi pada 13 Februari lalu, ia mengatakan tidak mengetahui mengenai penyaluran BSPS, bahkan ia mengaku tidak mengetahui daftar para penerima.

“Saya tidak tahu, datanyapun saya tidak punya,” ungkapnya.

Nataindonesia.com juga melakukan konfirmasi kepada Pendamping BSPS Desa Rubaru, Eko Wahyudi. Ia tidak lain merupakan putra Kades terpilih yang meninggal.

Eko mengaku bahwa hingga Februari 2025 pengerjaan BSPS anggaran 2024 di desanya tersebut belum tuntas. “Iya ini tinggal dua, belum selesai karena tidak ada tukang,” katanya.

Pada hari berikutnya, ia dikonfirmasi mengenai pemotongan bantuan yang mestinya diberikan kepada penerima. Namun Eko tidak merespon dan enggan berbicara.

Berdasar pengakuan Eko, jumlah penerima BSPS di Desa Rubaru yakni 49 orang. Total anggaran yang turun ke Rubaru berkisar Rp 980 juta.

Besaran anggaran tersebut diduga kuat telah dikorupsi oleh para petinggi pemdes setempat. Pasalnya, sebagian bahan yang diberikan kepada penerima merupakan barang bekas.

Selain itu, para penerima dijanjikan bakal diberi uang untuk pembayaran tukang Rp 2.5 Juta, Kendati demikian, berdasar pengakuan penerima dari kampung Kombira, Desa Rubaru, uang tersebut tidak pernah diberikan hingga ia terpaksa berhutang hingga Rp 4 juta. Hal itu digunakan untuk kekurangan biaya pembangunan. Bahkan yang lebih miris, sebagian penerima haknya tidak diberikan sama sekali. (Red/NR)

Program BSPS anggaran 2024 yang disalurkan ke Kecamatan Rubaru telah terungkap dikorup dengan brutal oleh beberapa oknum, mereka tidak lain masih memiliki ikatan dekat dengan salah satu Kades.

Oknum tersebut telah memotong hak penerima BSPS hingga menyebabkan para penerima mayoritas mesti menanggung hutang akibat biaya pembangunan rumah.

Tak hanya itu, sebagian lagi bahkan tidak diberikan. Para penerima hanya dicatat dalam daftar bantuan, lalu uangnya tidak diberikan sama sekali.

Bahkan, berdasar pengakuan salah satu oknum tersebut inisial “K”, beberapa rumah belum dikerjakan hingga memasuki Januari 2025. Padahal bantuan tersebut telah turun pada 2024.

Menurutnya, bantuan tersebut belum dikerjakan lantaran tidak ada tukang dan kendala cuaca. “Ini tinggal dua baru dikerjakan, tukangnya tidak ada juga karena cuaca,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan nataindonesia.com pada, pekan lalu tepat Jumat 14 Februari 2025.

Kendari demikian, ia tidak bisa memastikan pengerjaan tersebut bakal kelar kapan. “Iya tidak tahu kapan bakal selesai,” ungkapnya.

Kemudian saat ia dikonfirmasi mengenai para penerima yang bantuannya tidak diberikan, ia enggan menjawab upaya konfirmasi dari wartawan nataindonesia.com. (Red/NR)

Akibat ulah oknum korup tersebut, sebagian penerima program BSPS di Kecamatan Rubaru kini terlilit hutang. Sementara penerima yang haknya tidak diberikan sama sekali, hanya gigit jari. Datanya masuk ke dalam laporan namun tidak ada pembangunan rumah.

Nataindonesia.com menemukan, ada enam orang penerima yang haknya tidak diberikan. Sementara isu masyarakat yang beredar, jumlah penerima tak mendapatkan haknya sekitar 10 orang. Kendati demikian, yang berhasil terkonfirmasi oleh tim redaksi baru enam orang. Tiga diantaranya inisial NN, HR dan MH. Ketiganya berasal dari dusun berbeda. Sedangkan tiga orang lainnya meminta waktu berfikir guna diwawancara secara eklusif.

Beberapa waktu lalu, nataindonesia.com juga telah mengungkapkan fakta BSPS di Rubaru. Salah satu penerima membeberkan, ia mendapat bantuan berupa batu, genteng, semen dan kayu. Namun bahan tersebut sebagian penerima mendapatkan barang bekas. Seperti genteng yang berhasil didokumentasikan oleh tim redaksi kami pekan lalu.

Kendati demikian, mayoritas biaya pembangunan harus ditanggung sendiri oleh penerima. Seperti membayar tukang dan penambahan kebutuhan bahan lainnya.

“Kata yang mengurus bantuan itu (pendamping/pemborong) masih akan diberi uang Rp 2,5 juta, tapi sampai saat ini belum ada, terpaksa saya harus berhutang dulu Rp 4 juta untuk biaya bangun rumah karena memang tidak cukup dan cuma diberi batu sekitar 1000, semen 25 sak, kayu Reng 4 bundel, sedangkan tanah saya sempat beli sendiri,” ujar salah satu penerima yang diwawancara pada Sabtu 15 Februari 2025 di kediamannya.

Usai berita tersebut diterbitkan, salah satu penanggung jawab BSPS di Rubaru enggan memberikan tanggapan.

Tim redaksi nataindonesia.com melakukan penelusuran penyaluran bantuan BSPS di kecamatan Rubaru sejak awal Januari 2025. Para penerima BSPS di Kecamatan Rubaru mayoritas tidak menerima bantuan secara utuh. Yakni bantuan sebesar Rp 20 juta untuk pembangunan rumah diduga dipotong hingga 50 persen. Fakta baru terungkap, bahkan sebagian penerima sama sekali tidak mendapatkan haknya.

Penting diketahui, permasalahan BSPS di Kabupaten Sumenep telah menjadi atensi Kapolri atau pihak kepolisian. Hal tersebut seperti memo yang diterima oleh nataindonsia.com melalui via email. “Bagi seluruh media dan wartawan yang melakukan pengawalan BSPS bakal diundang untuk memberikan keterangan pada pertemuan yang bakal segera dijadwalkan,” demikian sebagian petikan memo tersebut. (Red/NR)

Tujuan Utama BSPS

1. Meningkatkan Kualitas Hunian:

BSPS bertujuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi lebih layak huni. Program ini memberikan bantuan dana kepada masyarakat MBR untuk memperbaiki bangunan rumah mereka dengan bantuan tenaga kerja lokal.

2. Mengurangi Pengangguran:

Melalui metode PKT, BSPS juga berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sebagai tukang bangunan dan tenaga pendamping.

3. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat:

Dengan memperbaiki rumah, masyarakat MBR dapat menghemat biaya penghunian dan meningkatkan daya beli mereka. Rumah yang lebih layak huni juga berkontribusi pada kesehatan dan kenyamanan hidup.

Proses Pelaksanaan BSPS

Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB): Penerima bantuan diperiksa melalui aplikasi e-BSPS yang memungkinkan verifikasi secara digital dan transparan.

Monitoring Proses Penyiapan Masyarakat: Proses sosialisasi, penyuluhan, dan rembug pembentukan CPB dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami dan siap untuk mengikuti program.

Pengadaan Bahan Bangunan dan Tenaga Kerja:

Bahan bangunan dan tenaga kerja lokal diadakan melalui proses yang transparan dan terbuka untuk memastikan kualitas dan efisiensi pelaksanaan program, artinya calon penerima manfaat BSPS harus diberitahu oleh pendamping BPSP terkait bahan bangunan yang digunakan, jenis dan jumlah bahan.

Pemantauan dan Evaluasi:

Semua aktivitas pelaksanaan BSPS dipantau melalui aplikasi e-BSPS untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan hasil yang diharapkan.

Dampak dan Manfaat

Peningkatan Kualitas Hunian:

Program ini berhasil meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat MBR dengan memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, masyarakat harus mendapatkan hunian yang layak tanpa terbebani biaya lainnya selama itu masih sesuai dengan standar dan spesifikasi atau ukuran rumah yang akan dibangun.

Pengurangan Pengangguran:

Melalui PKT, program ini memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, sehingga mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah terdampak. Dengan adanya program ini masyarakat lokal dapat bekerja sebagai tukang bangunan untuk proyek ini, dan tentunya BSPS ini sudah termasuk upah para tukang didalamnya.

Peningkatan Daya Beli:

Dengan rumah yang lebih layak huni, masyarakat MBR dapat menghemat pengeluaran dan meningkatkan daya beli mereka.

Pengembangan Komunitas:

Program ini juga mendorong semangat gotong-royong antar warga dalam pembangunan rumah melalui kerja sama dan kolaborasi, baik dalam segi pengawasan pembangunan dan juga partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah inisiatif penting dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Melalui metode Padat Karya Tunai (PKT), program ini tidak hanya memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat MBR dapat terus meningkat.

BSPS yang semestinya diharap bisa meningkatkan kesejahteraan, justru berbanding terbalik di Kecamatan Rubaru. Pasalnya para penerima malah terlilit hutang akibat membangun rumah.

Nataindonesia.com melakukan penelusuran penyaluran bantuan BSPS di kecamatan Rubaru sejak awal Januari 2025. Para penerima BSPS di Kecamatan Rubaru mayoritas tidak menerima bantuan secara utuh. Yakni bantuan sebesar Rp 20 juta untuk pembangunan rumah diduga dipotong hingga 50 persen.

Salah satu penerima membeberkan, ia mendapat bantuan berupa batu, genteng, semen dan kayu. Namun bahan tersebut sebagian penerima diberi barang bekas. Seperti genteng yang berhasil didokumentasikan oleh nataindonesia.com pekan lalu.

Kendati demikian, biaya pembangunan rumah para penerima, mayoritas harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar tukang dan penambahan kebuhutan bahan lainnya.

“Kata yang mengurus bantuan itu (pendamping/pemborong) masih akan diberi uang Rp 2,5 juta, tapi sampai saat ini belum ada, terpaksa saya harus berhutang dulu Rp 4 juta untuk biaya bangun rumah karena memang tidak cukup dan cuma diberi batu sekitar 1000, semen 25 sak, kayu Reng 4 bundel, sedangkan tanah saya sempat beli sendiri,” ujar salah satu penerima yang diwawancara nataindonesia.com pada Sabtu 15 Februari 2025 di kediamannya.

Penerima lain juga mengungkapkan, bahwa dirinya tidak jauh beda dengan narasumber di atas. Mereka terpaksa harus berhutang guna membayar biaya tukang dan kebutuhan lainnya.

Salah satu rumah hasil BSPS di Kecamatan Rubaru terlihat dibangun dengan asal jadi. Atap diberi genteng bekas, jendela tidak ada hanya ditutup dari bambu, pintu juga tidak ada. Sementara plasteran hanya di bangian luar. Sebagian yang lain hanya diplaster di bagian dalam.

“Tidak ada cuma itu bantuannya, ya terpaksa berhutang,” katanya singkat.

Hal yang lebih miris, berdasar rumor yang beredar, hak sebagian penerima bahkan tidak diberikan sama sekali alias fiktif. Artinya bantuan Rp 20 juta masuk kantong oknum yang tidak bertanggung jawab. – Hal ini masih dalam tahap verifikasi kebenaran sesuai data dan fakta yang terus digali oleh tim redaksi nataindonesia.com.

Para penerima BSPS di Kecamatan Rubaru kini tengah terlilit hutang akibat janji bahwa masih bakal diberi uang tambahan untuk biaya tukang dan sebagainya. Namun hal tersebut tidak pernah terealisasi.

“Kalau tidak berhutang rumah tidak selesai, sedangkan kami diminta agar segera dikerjakan,” ungkap salah satu penerima yang sedikit geram. (Red/*)

Catatan: Semua narasumber yang ada di dalam berita ini sengaja disembunyikan oleh pihak redaksi. Hal itu demi menjaga mereka dari segala intervensi baik secara verbal ataupun fisik.