Guru: Dari Pinggiran ke Panggung Utama

Tak lagi jadi profesi yang terpinggirkan, guru kini berdiri di garis depan perubahan. Pemerintah mengumumkan tambahan kesejahteraan yang mengundang sorotan tajam. Guru ASN menerima satu kali gaji pokok tambahan, sebuah langkah yang disebut “lanjutan” dari kebijakan lama. Namun sorotan sesungguhnya tertuju pada guru non-ASN: tunjangan profesi mereka melonjak dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Tidak semua bersorak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap bahwa kenaikan ini hanya berlaku bagi mereka yang lolos SK Inpassing. Banyak guru merasa bingung, bahkan kecewa.

Di balik sorotan itu, insentif Rp 300 ribu per bulan selama 7 bulan untuk guru non-ASN dan 2 bulan untuk guru PAUD nonformal menjadi angin segar yang menyentuh akar rumput pendidikan.

2. 12.500 Guru Menuju Gelar S1/D4

Tak ada lagi alasan untuk tertinggal. Pemerintah membuka jalan bagi 12.500 guru yang belum bergelar S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Di 112 perguruan tinggi, mereka diberi kesempatan untuk memenuhi syarat akademik yang selama ini menjadi penghalang karier dan kualitas pengajaran.

3. Sekolah Rakyat: Senjata Pemutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah, ia adalah benteng melawan kemiskinan ekstrem. Gratis, berasrama, dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan DTSEN, program ini menjadi manifestasi nyata dari Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025. Dengan 164 titik operasional di seluruh Indonesia, anak-anak kini bisa belajar tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, tanpa harus bekerja, dan tanpa harus mengkhawatirkan biaya hidup.

4. Sekolah Garuda: Mencetak Elit Akademik Indonesia

Sekolah Garuda adalah mimpi besar yang mulai terwujud. Dirancang sebagai sekolah pre-university berasrama berbasis STEM, program ini menyiapkan generasi unggul untuk menembus universitas terbaik dunia. Dengan dua model Transformasi dan pembangunan baru Sekolah Garuda menyaring siswa lewat seleksi akademik ketat dan latar ekonomi. 80% siswa dibebaskan dari biaya, sisanya membayar penuh.

Empat titik baru ditargetkan beroperasi pada 2026, melengkapi daftar sekolah unggulan dari Aceh hingga Papua Barat. Ini bukan sekadar pendidikan, ini adalah investasi jangka panjang untuk kejayaan Indonesia.

5. Digitalisasi dan Revitalisasi: Sekolah Masa Depan Dimulai

Tak ada lagi ruang kelas gelap dan papan tulis kusam. Pemerintah membangun 52 sekolah baru, merevitalisasi 122 satuan pendidikan nonformal, dan menjangkau 15.523 sekolah dari target awal 10.440. Layar pintar (smart board) kini hadir di 285 ribu sekolah PAUD hingga SKB, mengubah cara belajar menjadi interaktif dan modern.

(Red/Bhr).

Dalam pidato yang berlangsung Senin malam, Prabowo tak hanya menyampaikan visi kenegaraan, tetapi juga menyelipkan humor yang mengundang gelak tawa para kader dan tamu undangan. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat ia menyapa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, dengan menyebutnya sebagai penerus SBY.

“Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, lebih dikenal AHY, penerus SBY,” ucap Prabowo sambil tersenyum, Senin (29/09/2025).

Tak berhenti disitu, Prabowo juga menyinggung angka keberuntungannya, yakni angka 8, yang menurutnya kerap muncul dalam berbagai momen penting hidupnya.

“Contoh, saya pidato di PBB itu, Sidang Umum General Assembly-nya ke-80,” ujarnya, disambut tawa ringan dari hadirin.

Kelakar paling menggelitik datang saat Prabowo menyinggung perjalanan politiknya bersama PKS, dirinya ditinggal pergi oleh PKS dan meberi dukungan kepada Anies Baswedan 2024 lalu.

“PKS ikut saya dua kali, dua kali kalah. Sekalinya kalian pergi, saya malah menang,” katanya, membuat ruangan pecah oleh tawa.

Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap rival politiknya, Anies Baswedan, bahkan menyebut bahwa penilaian rendah dari Anies justru membuatnya menang karena emak-emak kasihan.

“Eh bener loh, sebenernya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasian gitu loh. Iya kan?” imbuhnya.

Tak ketinggalan, Prabowo mengaku grogi saat berpidato karena banyaknya emak-emak yang hadir di Munas PKS.

“Banyak emak-emak, grogi juga,” ucapnya, yang langsung disambut riuh tepuk tangan dan tawa dari para peserta Munas.

Pidato Presiden Prabowo di Munas PKS bukan hanya menyampaikan arah kebijakan dan semangat persatuan, tetapi juga menunjukkan sisi humanis dan jenaka dari seorang kepala negara. Kelakar-kelakar yang dilontarkan menjadi bukti bahwa politik bisa dijalani dengan santai, dewasa, dan penuh keakraban.

(Red/Bhr).

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah menegaskan pentingnya pengelolaan agraria yang adil dan berpihak pada rakyat. Namun,setelah delapan dekade, cita-cita itu justru dikubur oleh praktik ketimpangan, perampasan tanah, dan kekuasaan korporasi yang semakin menggila. UU No. 5 Tahun 1960 yang dulu digadang sebagai tonggak revolusi agraria kini hanya menjadi artefak sejarah yang dilupakan oleh penguasa.

GMNI menyoroti berbagai persoalan agraria yang terus memburuk, ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin lebar antara rakyat dankorporasi, status hukum tanah yang kabur dan rawan manipulasi.

Todak hanya itu, perampasan ruang hidup oleh proyek-proyek atas nama “pembangunan,” kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, dan aktivis yang berani bersuara, tumpang tindih kebijakan yang menunjukkan lemahnya koordinasi dan keberpihakan pemerintah tidak luput dari sorotan GMNI.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menegaskan bahwa pihaknya berjuang bukan sekadar retorika belaka, melainkan panggilan sejarah untuk melawan ketidakadilan yang telah mengakar.

“Pemerintah harus berhenti menjadi pelayan oligarki dan mulai berpihak pada rakyat. Jika tidak, maka gelombang perlawanan akan terus membesar,” tegas Sujari kepada wartawan.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar hari ini, DPP GMNI menyampaikan tuntutan keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Segera tuntaskan konflik agraria yang telah merampas hak hidup jutaan rakyat kecil.

2. Laksanakan Reforma Agraria sejati, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat yang menipu publik.

3. Hentikan perampasan tanah oleh korporasi dan oligarki, serta akhiri kriminalisasi terhadap rakyat dan aktivis.

4. Evaluasi total kebijakan tata ruang, cabut izin usaha yang merusak lingkungan dan mengusir warga dari tanah leluhur mereka.

5. Berikan perlindungan hukum yang nyata bagi petani, masyarakat adat, dan nelayan yang selama ini menjadi korban ketidakadilan.

6. Jamin hak masyarakat desa dalam kawasan hutan lindung, bukan malah mengusir mereka atas nama konservasi semu.

(Red/Bhr).

Siti, warga Kampung Cigombong, harus dilarikan ke Posko Kecamatan Cipongkor bersama bayinya yang baru berusia lima bulan. Ia hanya menyantap stroberi dari paket MBG yang diterimanya pada Rabu pagi. Malam harinya, nyeri perut dan pusing menyerang. Pagi berikutnya, mual dan lemas membuatnya tak mampu berdiri.

“Saya sudah delapan kali dapat MBG. Tapi kali ini… kapok. Udah enggak mau,” ucap Siti dengan suara gemetar.

Program MBG yang digagas dengan semangat mulia kini dipertanyakan efektivitas dan pengawasannya. Bagaimana mungkin makanan yang diklaim bergizi justru membuat ratusan pelajar dan ibu menyusui terkapar? Apakah distribusi dan kualitas makanan benar-benar diawasi? Atau hanya menjadi proyek ambisius tanpa kontrol yang memadai?

Dengan lebih dari 1.300 korban keracunan di Cipongkor dan Cihampelas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat investigasi dan penanganan.

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program pangan massal tidak bisa dijalankan dengan asal. Ibu menyusui seperti Siti adalah simbol dari harapan dan kehidupan. Ketika mereka menjadi korban, maka yang terluka bukan hanya tubuh, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Tragedi Cipongkor bukan sekadar insiden. Ia adalah cermin retak dari sistem yang gagal melindungi yang paling lemah. Jika ibu menyusui pun tak aman, maka siapa lagi yang bisa merasa tenang?

(Red/Bhr).

Hibah tersebut disalurkan melalui Bill & Melinda Gates Foundation, lalu akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis. Di antaranya, sebanyak USD 119 juta dialokasikan untuk program kesehatan, USD 5 juta untuk pengembangan pertanian, USD 5 juta untuk inovasi teknologi, serta USD 28 juta untuk bantuan sosial lintas sektoral. Salah satu pilar utama hibah ini adalah dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia untuk mengatasi stunting dan gizi buruk di kalangan anak-anak sekolah.

Dalam pernyataannya, Gates menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program MBG.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi teladan dalam pembangunan berkelanjutan. Kami bangga dapat berkontribusi mendukung visi ini,” ujar Gates.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hibah ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan, nutrisi, dan inklusi keuangan.

“Kerja sama dengan Gates Foundation adalah langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” katanya.

Selain MBG, diskusi antara Gates dan Prabowo juga mencakup isu kesehatan global, penguatan infrastruktur digital publik, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra penting dalam agenda filantropi global, sekaligus menarik perhatian dunia terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di Tanah Air.

Meski mendapat sambutan positif, hibah ini juga memicu beragam tanggapan di media sosial. Sebagian pihak menyambut baik inisiatif tersebut, sementara lainnya mempertanyakan motif di balik hibah tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa dana ini akan dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Dengan hibah ini, kerja sama antara Indonesia dan Gates Foundation diharapkan semakin memperkuat upaya mencapai target pembangunan nasional, sekaligus mempercepat transformasi sosial dan ekonomi di Indonesia. (Red/Zuri)

Nata Indonesia – Dana Hibah US$ 6 Juta untuk Fiji, karena Mereka Sangat Membutuhkan. Atau Pemerintah Kita yang Butuh Pencitraan?

Di tengah Misi besar Pak Prabowo yang katanya Efisiensi, masyarakat kembali dibuat bingung dalam sebuah langkah “sangat strategis”, pemerintah kembali membuktikan kedermawanannya dengan memberikan hibah sebesar US$ 6 Juta kepada Fiji. Ya, Fiji—negara kepulauan yang terkenal dengan pantainya yang eksotis, resor mewah, dan tunggu, apa lagi? Oh iya, perannya yang sangat vital dalam politik global.

Kenapa Fiji? Karena Siapa Lagi yang Mau Diberi Uang Tunai Tanpa Pertanyaan?
Menurut “sumber terpercaya” (yang tentu saja tidak mau disebutkan namanya), hibah ini diberikan sebagai bagian dari “komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan negara-negara Pasifik”.

Tapi mari kita jujur, apakah Fiji benar-benar membutuhkan uang ini? Atau jangan-jangan ini hanya cara halus untuk membeli dukungan diplomatik di forum internasional?

– Fiji, dengan populasi kurang dari 1 juta jiwa, punya PDB per kapita lebih tinggi daripada Indonesia.

– Mereka punya industri pariwisata yang maju, sementara kita masih berjuang dengan sampah di Bali.

– Tapi, hey! Siapa yang peduli dengan logika ketika ada kesempatan untuk terlihat baik di mata dunia?

Apa yang Akan Fiji Lakukan dengan US$ 6 Juta?

Beberapa spekulasi yang beredar:

1. Membangun Patung Pejabat Indonesia di Suva – Sebagai tanda terima kasih karena telah dianggap sebagai “prioritas bantuan.”
2. Membiayai Liburan Pejabat Fiji ke Bali – Karena tentu saja, mereka perlu studi banding tentang bagaimana mengelola pariwisata.
3. Membeli Pasir untuk Menahan Naiknya Air Laut – Sebab, seperti kita tahu, perubahan iklim adalah masalah besar… meski dana adaptasi di dalam negeri sendiri masih sering menguap.

Sementara di Indonesia:

– Guru honorer masih digaji Rp 500 ribu/bulan.
– Rakyat di Papua dan NTT masih kesulitan air bersih.
– Jalan-jalan di Jakarta lebih mirip kolam renang saat hujan.

Tapi, Fiji adalah prioritas! Karena, seperti kata pejabat kita: “Ini tentang solidaritas global!” (Baca:”Ini tentang pencitraan dan mungkin sedikit urusan suara di PBB.”)

Kesimpulannya, Pemerintah Kita Dermawan di Luar, Pelit di Dalam
Jika Anda heran mengapa uang rakyat lebih mudah mengalir ke luar negeri daripada memenuhi kebutuhan dasar di dalam negeri, selamat! Anda sudah mulai memahami “seni” politik luar negeri kita.

Jika Fiji benar-benar bersyukur, mungkin mereka bisa mengirimkan sedikit resort voucher sebagai balas budi. Lumayan, kan? Daripada uangnya cuma dipakai buat rapat-rapat “koordinasi” yang ujung-ujungnya nggak jelas.

Masalah kelangkaan pupuk disinyalir karena regulasi penyuplaian yang sengaja dibikin berbelit. Hal itu menyebabkan banyak peluang bagi oknum untuk memainkan harga pupuk, bahkan penyalahgunaan wewenang. Alhasil petani kembali ditumbalkan!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional serentak di 14 provinsi sentra produksi padi. Bertempat di pusat kegiatan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.

Birokrasi berbelit yang dimaksud Prabowo adalah mengenai jalur perizinan dan distribusi pupuk. Seperti penyampaian laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya. (Red/HZ)

“Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, memang harus pisah, satu mantan Presiden, satu Presiden,” kata Dedi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dedi menambahkan bahwa setiap pemimpin memiliki tantangan masing-masing dan keputusan Prabowo harus sesuai dengan kebijakan Jokowi.

“Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri,” ujar Dedi

Pernyataan ini mengikuti pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dari Jokowi. Prabowo sendiri mengungkap bahwa banyak belajar dari Jokowi dalam politik dan menekankan pentingnya menghormati semua pemimpin tanpa memecah belah.

“Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, tapi jangan. Kita jangan ikut memecah belah, itu kegiatan mereka-mereka yang tidak suka dengan Indonesia,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/02/2025).

(Red/Bhr).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini bertujuan untuk memperluas cakupan program MBG sehingga bisa mencapai sekitar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.

“Saya berharap ini bisa menimbulkan efek multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan mengurangi angka kemiskinan hingga 0,19 persentase poin.

“Program ini bukan hanya program sosial, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat,” tambahnya

Sri Mulyani juga menginstruksikan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendukung keberhasilan program MBG dengan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

(Red/Bhr).

“Kita tentunya berharap ada investigasi yang menyeluruh dan transparan,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media. Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak berwenang di Malaysia.

Presiden Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat berisiko tinggi. “Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” lanjutnya.

Dalam kunjungan kenegaraannya ke Kuala Lumpur pada Senin (27/01/2025), Presiden Prabowo telah membicarakan masalah ini dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. “Itu secara garis besar kita bicarakan,” ungkapnya.

Presiden Prabowo percaya bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan menangani pemulangan WNI yang terdampak. “Ya nanti ada yang ngurus itu,” ujarnya.

Dengan adanya komitmen dari kedua negara, diharapkan investigasi ini dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

(Red/Bhr).