Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Supratman menyatakan bahwa pendaftaran struktur kepengurusan PPP hasil Muktamar X telah diterima oleh AHU pada 30 September 2025. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, yang merujuk pada hasil Muktamar IX di Makassar, tidak ditemukan perubahan mendasar sehingga SK dapat disahkan.

Meskipun Mardiono belum diketahui telah menerima SK tersebut, akan tetapi supratman tegas mengatakan bahwa dirinya mengesahkan kepengurusan PPP  dengah Mardiono sebagai Ketua Umum.

“Yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu,” ujar Supratman, Kamis, (02/10/2025) dikutip dari kompas.com

Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, akhir pekan lalu sempat diwarnai dinamika internal. Meski demikian, Mardiono diklaim terpilih secara aklamasi oleh mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Ia didampingi oleh tim formatur yang terdiri dari perwakilan DPW dan DPP untuk menyusun struktur kepengurusan baru.

Dengan terbitnya SK ini, PPP di bawah kepemimpinan Mardiono diharapkan dapat segera menjalankan konsolidasi internal dan mempersiapkan langkah strategis menghadapi agenda politik nasional mendatang.

(Red/Bhr).

Pernyataan ini disampaikan Yusril kunjungannya ke Kabupaten Belitung Timur, menanggapi pertanyaan wartawan terkait dualisme kepemimpinan PPP pasca Muktamar X yang digelar di Ancol. Dalam forum tersebut, dua tokoh yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto masing-masing mengklaim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi, memicu ketegangan di internal partai.

“Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol. Kami wajib bersikap objektif dan tidak memihak kepada salah satu kubu yang bertikai,” tegas Yusril, Senin (29/09/2025).

Yusril menambahkan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan untuk mencampuri urusan internal partai politik. Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara mandiri oleh partai, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku.

“Kalau terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru. Kami akan menunggu hingga tercapai kesepakatan internal, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Pemerintah juga meminta agar kedua pihak tidak menjadikan pemerintah sebagai penengah atau fasilitator dalam konflik tersebut, karena hal itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi.

Yusril menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, partai politik adalah pilar utama yang harus mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri. Pemerintah hanya akan menggunakan pertimbangan hukum dalam proses pengesahan kepengurusan partai politik, tanpa campur tangan politik.

(Red/Bhr).

Ketegangan memuncak saat Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyampaikan pidato pembukaan. Sorakan “Perubahan! Perubahan!” dari kubu oposisi memancing reaksi keras dari pendukung Mardiono yang membalas dengan teriakan “Lanjutkan!”. Adu mulut pun berubah menjadi aksi saling dorong, lempar air, hingga kursi beterbangan di tengah ballroom.

Situasi semakin tak terkendali ketika sesi jumpa pers berlangsung. Dua kubu kader saling berhadapan, bahkan sempat terjadi adu jotos sebelum akhirnya dilerai oleh petugas keamanan dan tokoh partai seperti Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang menyerukan perdamaian dengan lantunan shalawat.

PPP, yang kini berstatus partai nonparlemen pasca Pemilu 2024, tengah mencari figur ketua umum baru untuk periode 2025–2030. Namun, perbedaan tajam antar faksi membuat proses muktamar menjadi ajang unjuk kekuatan dan emosi.

Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi, mengimbau seluruh peserta muktamar untuk menahan diri dan menjunjung nilai-nilai Islam. “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.

Kronologi Kericuhan dan Perebutan Kursi Ketum

– Sabtu, 27 September 2025

Muktamar X PPP resmi dibuka. Ketegangan langsung terasa saat pidato pembukaan Mardiono tertunda akibat protes dari peserta yang menolak pencalonannya.

– Sidang Paripurna I  

Pimpinan sidang Amir Uskara menyatakan bahwa mayoritas peserta menyetujui pemilihan ketua umum secara aklamasi. Ia mengetuk palu dan mengumumkan Mardiono sebagai ketua umum.

– Kericuhan Meledak

 Aksi saling lempar kursi terjadi di ruang sidang. Beberapa kader mengalami luka di kepala dan bibir, dan dilarikan ke rumah sakit.

– Kubu Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Penentang Bergerak

DPW Jawa Tengah dan sejumlah DPC membantah klaim aklamasi Mardiono. Mereka menyebut sidang belum mencapai tahap pemilihan dan LPJ Mardiono bahkan ditolak dalam forum resmi.

– Minggu, 28 September 2025

Di lokasi terpisah, Agus Suparmanto menggelar tasyakuran dan menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi oleh mayoritas DPW dan DPC yang tetap melanjutkan sidang muktamar.

Dualisme Kepemimpinan: Mardiono vs Agus

– Muhammad Mardiono

Klaim terpilih secara aklamasi dengan dukungan 80% peserta. Menyebut keputusan diambil demi menyelamatkan muktamar dari situasi darurat.

– Agus Suparmanto

Mantan Menteri Perdagangan ini didukung mayoritas DPW dan DPC. Menilai klaim Mardiono sebagai dinamika biasa, namun menegaskan proses pemilihannya sah dan sesuai AD/ART.

Pengamat dari Citra Institute menyebut konflik ini sebagai krisis internal serius yang mencerminkan lemahnya demokrasi dan manajemen konflik di tubuh PPP. Jika tidak segera diselesaikan, dualisme ini berpotensi memperburuk citra partai dan mengancam eksistensinya menjelang Pemilu 2029.

Muktamar X PPP yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi justru membuka babak baru konflik internal. Publik kini menanti sikap tegas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan keabsahan kepemimpinan partai berlambang Ka’bah ini.

(Red/Bhr).

“Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ujar Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, dalam jumpa pers di arena muktamar.

Amir menegaskan keputusan aklamasi didukung bulat oleh 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP. “Insya Allah kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kita sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi,” katanya.

Usai penetapan, Mardiono diberi mandat menyusun kepengurusan bersama delapan formatur, terdiri dari lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP PPP.

Menanggapi aklamasi tersebut, Mardiono menyatakan proses ini sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. “Sebagaimana diatur dalam pasal 11 AD/ART, maka proses bisa dipercepat. Ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujarnya.

Sebelumnya, muktamar sempat diwarnai kericuhan saat pembukaan pada Sabtu siang. Padahal, semula ada tiga nama yang digadang-gadang maju sebagai calon ketua umum: Muhammad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fanani.

Dengan keputusan aklamasi ini, kursi kepemimpinan PPP kembali di tangan Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketua Umum selama tiga tahun terakhir. (Ar/red)