Semula pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai penyaluran gas LPG 3 Kg yang tidak boleh dijual kepada pengecer atau toko kecil. Hal itu menimbulkan reaksi kritik dari masyarakat. Bahkan sebagian wilayah di Indonesia mulai ada kelangkaan.

Menanggapi hal tersebut, Hosnan yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mengatakan, sebenarnya kebijakan pemerintah sangat baik yakni untuk memastikan distribusi gas LPG 3 Kg tepat sasaran dan harga stabil sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kendati demikian, sambung Hosnan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat disinyalir terburu-buru tanpa melihat kondisi di bawah. “Mungkin saja mereka terburu-buru karena memang ada temuan gas LPG 3 Kg dijual di atas HET, hal itu merugikan masyarakat dan pemerintah sebenarnya ingin mencegah oknum yang bermain harga itu,” jelas Hosnan.

Hosnan mengatakan, khusus Kabupaten Sumenep jangan sampai ada penimbunan gas LPG 3 Kg dengan memanfaatkan kondisi yang kini meresahkan masyarakat.

“Saya berharap para pangkalan yang sudah ada atau para pengusaha gas LPG 3 Kg yang sudah berjalan di Sumenep tidak melakukan penimbunan, tolong itu kebutuhan masyarakat. Kita sebagai pelayan rakyat akan memantau dengan tegas jika ada yang bermain-main,” tegasnya.

Putra Kepulauan Sumenep ini menegaskan, pihaknya bakal terus memantau perkembangan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sumenep guna tetap tersalur dengan lancar kepada masyarakat.

“Terbaru sudah pernyataan resmi dari Presiden Prabowo bahwa kini toko-toko kecil tetap bisa menjadi pengecer Gas LPG 3 Kg, jadi jangan sampai ada penimbunan karena itu bisa menimbulkan permainan harga di atas HET,” pungkas Hosnan. (Red/BRi)