Dalam pidato yang berlangsung Senin malam, Prabowo tak hanya menyampaikan visi kenegaraan, tetapi juga menyelipkan humor yang mengundang gelak tawa para kader dan tamu undangan. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat ia menyapa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, dengan menyebutnya sebagai penerus SBY.

“Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, lebih dikenal AHY, penerus SBY,” ucap Prabowo sambil tersenyum, Senin (29/09/2025).

Tak berhenti disitu, Prabowo juga menyinggung angka keberuntungannya, yakni angka 8, yang menurutnya kerap muncul dalam berbagai momen penting hidupnya.

“Contoh, saya pidato di PBB itu, Sidang Umum General Assembly-nya ke-80,” ujarnya, disambut tawa ringan dari hadirin.

Kelakar paling menggelitik datang saat Prabowo menyinggung perjalanan politiknya bersama PKS, dirinya ditinggal pergi oleh PKS dan meberi dukungan kepada Anies Baswedan 2024 lalu.

“PKS ikut saya dua kali, dua kali kalah. Sekalinya kalian pergi, saya malah menang,” katanya, membuat ruangan pecah oleh tawa.

Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap rival politiknya, Anies Baswedan, bahkan menyebut bahwa penilaian rendah dari Anies justru membuatnya menang karena emak-emak kasihan.

“Eh bener loh, sebenernya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasian gitu loh. Iya kan?” imbuhnya.

Tak ketinggalan, Prabowo mengaku grogi saat berpidato karena banyaknya emak-emak yang hadir di Munas PKS.

“Banyak emak-emak, grogi juga,” ucapnya, yang langsung disambut riuh tepuk tangan dan tawa dari para peserta Munas.

Pidato Presiden Prabowo di Munas PKS bukan hanya menyampaikan arah kebijakan dan semangat persatuan, tetapi juga menunjukkan sisi humanis dan jenaka dari seorang kepala negara. Kelakar-kelakar yang dilontarkan menjadi bukti bahwa politik bisa dijalani dengan santai, dewasa, dan penuh keakraban.

(Red/Bhr).

Akun YouTube PKS TV tidak bisa diakses dan berubah nama menjadi Tesla Inc.

Peretasan terhadap channel YouTube PKS TV itu terjadi pada Rabu, 4 Januari 2022.

“Kami menginformasikan bahwa akun YouTube Resmi PKS TV telah dihack dan diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Diubah nama akunnya menjadi Tesla Inc,” kata Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri dalam keterangan tertulis.

Dalam keterangannya, ia juga menyampaikan bahwa sejak diretas terdapat unggahan video tentang Elon Musk dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kripto.

Menurut Mabruri, peretasan akun YouTube PKS TV tak lama setelah beberapa akun YouTube publik figur di Indonesia terkena serangan peretasan.

Di antaranya seperti akun YouTube milik Raditya Dika dan Arief Muhammad.

Ia menduga akun-akun YouTube dengan pengikut besar tengah menjadi sasaran peretasan.

Adapun tujuannya adalah untuk kegiatan promosi kripto dan sejenisnya.

“Modus pengambilalihan akun YouTube dengan jumlah pengikut banyak di Indonesia akhir-akhir ini harus menjadi kewaspadaan,” kata Mabruri.

Mabruri pun meminta agar Polri mencermati fenomena pengambilalihan akun YouTube ini.

Menurutnya, pemerintah bisa bekerja sama dengan YouTube untuk mencegah tindakan tersebut.

“Pemerintah bisa bekerja sama dengan YouTube maupun aplikasi OTP lainnya yang beroperasi di Indonesia untuk benar-benar melindungi akun-akun resmi yang terverifikasi agar tidak menjadi korban kejahatan siber,” harapnya.

Lebih lanjut, kata Mabruri, jika akun-akun besar saja dengan mudah diambil alih lalu bagaimana akun-akun milik masyarakat.

“Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan nataindonesia.com perhari ini, kanal YouTube PKS TV terlihat sudah normal. Nama akun PKS TV sudah seperti semula.

Logo PKS pun sudah tampil lagi seperti sediakala. (**)

Peluncuran Perppu tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat di hari yang sama.

Namun, hingga Sabtu, 31 Desember 2022 belum ada naskah Perpu yang dapat diakses, baik oleh DPR maupun masyarakat.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa Amaliah mengataka, kehadiran Perpu nomor 2 tahun 2022 ini dapat dikatakan sebagai satu bencana Undang-Undang.

“Karena berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini,” kata Ledia dikutip Gatra, Senin, 2 Januari 2022.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu menegaskan, ketika Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 lalu, pembentuk undang-undang mesti melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

“Perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan tenggat hingga November 2023. Namun, bukannya melaksanakan amanah perintah perbaikan undang-undang tersebut bersama DPR, Presiden Jokowi malah menerbitkan produk hukum baru berupa Perpu. Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa,” tambah Ledia.

Menurut Ledia, langkah Jokowi itu juga menunjukkan betapa malasnya pemerintah dan menggampangkan pelanggaran terhadap hierarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR.

“Yang berarti mengabaikan perlunya pelibatan publik, abai terhadap hierarki perundang-undangan dan melecehkan DPR yang menurut UUD NRI 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk Undang-Undang bersama Presiden,” ucap Ledia.

Ledia tidak menafikan bahwa Presiden memiliki hak preogatif menerbitkan Perpu. Namun, menurut anggota legislatif dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini lagi, syarat kehadiran Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini tidak kuat dan terlalu dipaksakan.

“Kita masih punya harapan positif menghadapi tahun-tahun mendatang, sehingga penerbitan Perpu ini sekali lagi tidak memiliki cukup kuat alasan kecuali sekedar memuaskan kemauan para pengusaha,” tegasnya.

Oleh karena itu Ledia mendorong DPR menolak Perpu tersebut dan meminta pemerintah taat pada perintah MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. (**)