Pembukaan budidaya lobster di Sumenep bakal digarap oleh PT BALAD Grup. Perusahaan ini juga telah membuka lahan budidaya lobster di berbagai wilayah Indonesia.

Lokasi Sumenep yang bakal dijadikan lahan Budidaya lobster yakni semua berada di kepulauan. Tepatnya di Gugusan Teluk Kepulauan Kangean.

Perwakilan BALAD Grup direncanakan bakal melakukan survei di 14 teluk. Di antaranya:

1. Teluk Pulau Malang Ds Saobi Kec Kangayan
2. Teluk Pulau Kunyit Ds Saobi Kec Kangayan
3. Teluk Pulau Pangapos Ds Saobi Kec Kangayan
4. Teluk Pulau Talaga Ds Saobi Kec Kangayan
5. Teluk Pulau Sabiteng Da Saobi Kec Kangayan
6. Teluk Pulau Karanjangan Ds Saobi Kec Kangayan
7. Teluk Pulau Salaor Ds Saobi Kec Kangayan
8. Teluk Pulau Gili Gili Ds Saobi Kec Kangayan
9. Teluk Pulau Karenteng Ds Saobi Kec Kangayan
10. Teluk Pulau Tajak’an Ds Saobi Kec Kangayan
11. Teluk Pulau Seketek Ds Panjenangger – Ds Gelaman Kec Arjasa
12. Teluk Pulau Saparea Ds Gelaman Kec Arjasa
13. Teluk Pangapos Ds Panjenangger Kec Arjasa
14. Teluk Panjenangger Ds Panjenangger Kec Arjasa

Semuanya berada di Gugusan Teluk Kangean Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

Kendati demikian, sebagian warga Desa Saobi telah melakukan penolakan terhadap rencana pembukaan lahan budidaya lobster tersebut. Para warga yang menolak lantaran tidak ada kejelasan koordinasi dengan masyarakat setempat. Bahkan para warga sampai melakukan demonstrasi ke balai desa setempat.

Selain itu, warga setempat inisial AF narasumber nataindonesia.com menjelaskan bahwa diduga ada pembohongan publik mengenai luas lahan dan dampak yang bakal diterima oleh warga setempat.

“Kok mereka mau menindas rakyat, ini merupakan awal dari kebijakan otoriter, Pihak PT juga harus melakukan sosialisasi yang jelas dan transparan,” tegas AF. (Red/nt)

Sebelumnya beredar surat pernyataan yang dibuat pada 3 Januari 2025 oleh 40 warga bersama PT pengelola budidaya lobster itu, pernyataan tersebut juga melibatkan aparat Desa setempat dan Kapolsek Kangayan yang didalamnya berisi kesepakatan pendirian perusahaan budidaya lobster.

Kabar pendirian perusahan budidaya itu belum diketahui secara pasti pasca adanya flayer atau pamflet yang beredar di media sosial, isi pamflet menolak adanya perusahaan atau PT yang ingin melakukan kegiatan budidaya lobster dalam skala besar. Hal itu memunculkan tanda tanya besar pada masyarakat setempat, bahkan salah satu pemuda Desa Saobi yang berinisial AF mencurigai surat kesepakatan yang dibuat oleh PT dan masyarakat hingga melibatkan aparat Desa dan Kepolisian hanya akal-akalan saja.

“Sebagai warga Desa Saobi, S pertanyaan besar mengenai keabsahan surat pernyataan tersebut.” Ujar AF, Jum’at (10/01/2025).

Lebih lanjut AF menilai jika memang benar ada kesepakatan antara masayarakat dan dengan perusahaan mengenai kegiatan budidaya lobster masih diragukan, mengingat pada 21 Desember 2024 masyarakat Desa Saobi dengan tegas menolak berdirinya perusahaan tersebut, bahkan melakukan unjuk rasa di kantor pemerintah Desa Saobi. Tuntutan mereka disepakati oleh Kepala Desa dan Camat Kangayan bahwa perusahaan tersebut ditolak alias dilarang beroperasi.

“Apakah 40 warga yang menandatangani surat tersebut benar-benar mewakili seluruh masyarakat Desa Saobi, atau ada provokator dibalik tindakan mereka.” imbuh AF

Sebab munculnya pamflet penolakan itu karena tidak ada keterbukaan dari pemerintah desa saobi untuk bermusyawarah dengan masyarakat dan menganbil keputusan sepihak, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah desa bahakan calon PT yang akan menjadi pengelola.

“Kok mereka mau menindas rakyat, ini merupakan awal dari kebijakan otoriter, Pihak PT juga harus melakukan sosialisasi yang jelas dan transparan.” pungkas AF

Desa Saobi terancam dieksploitasi dan menjadi korban pengerusakan alam, saobi sendiri adalah desa di pulau kecil di Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang terkenal akan keindahan cagar budaya alam. Saobi masuk dalam daftar papan atas cagar alam di Jawa Timur, akan tetapi nasin desa tersebut sekarang dalam tanda tanya karena akan mengahadapi perusahaan lobster yang dibantu oleh pemerintah desa setempat untuk melakukan kegiatan budidaya skala besar yang tentunya akan berdampak pada masalah lingkungan.

(Red/Bhr).