GMNI menilai Pemkot Surabaya gagal bertindak tegas, yang mencerminkan keberpihakan terhadap korporasi besar serta bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Ketua DPC GMNI Kota Surabaya, Dhipa Satwika Oey menegaskan bahwa pembiaran terhadap tunggakan pajak SPBU Pertamina merupakan bentuk ketidakadilan yang mencederai masyarakat.

“Jika rakyat kecil telat membayar pajak, sanksi langsung diberlakukan. Namun, SPBU Pertamina yang menunggak justru dibiarkan. Di mana letak keadilannya? Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bukti keberpihakan kepada korporasi besar dan pelanggaran terhadap kewajiban negara,” ujar Dhipa.

Ia juga menyebut bahwa tindakan SPBU yang tidak memenuhi kewajiban pajak merupakan bentuk perampasan hak publik. Setiap rupiah pajak yang tidak dibayarkan berarti hilangnya potensi dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Dhipa memperingatkan bahwa jika Pemkot Surabaya tidak segera mengambil langkah tegas, DPC GMNI Surabaya siap melakukan aksi nyata.

“Jangan pernah menguji kesabaran rakyat,” tegasnya.

Selain itu, GMNI Surabaya menyoroti lemahnya transparansi Pemkot Surabaya yang hingga kini belum mengungkap daftar SPBU yang menunggak pajak.

“Jika Pemkot memiliki integritas, mereka seharusnya berani membuka data tersebut agar masyarakat bisa mengetahui,” tambah Dhipa.

Sebagai bentuk pengawalan terhadap permasalahan ini, GMNI Surabaya menyatakan kesiapannya untuk mendesak DPRD Kota Surabaya agar membentuk tim independen guna mengaudit seluruh SPBU yang beroperasi di kota tersebut.

“Jika saat ini SPBU Pertamina dibiarkan menunggak, maka tidak menutup kemungkinan praktik serupa akan diikuti oleh pengusaha lain. Ini bisa menjadi awal kehancuran sistem hukum jika tidak segera ditindak. Kami akan mengawal dan siap untuk melawan,” pungkas Dhipa.

(Red/Bhr).

Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 08.30 WIB dengan membawa sejumlah dokumen pendukung dalam bentuk digital. Dalam keterangannya kepada media, Ahok menyatakan kesiapannya untuk membantu penyidik dengan memberikan informasi yang relevan.

“Saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan. Apa yang saya tahu akan saya sampaikan,” ujar Ahok.

Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 10 jam, di mana Ahok memberikan keterangan terkait struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan di Pertamina selama masa jabatannya. Ia juga mengaku terkejut dengan sejumlah temuan yang diungkapkan oleh penyidik, termasuk adanya indikasi penyimpangan dalam operasional anak perusahaan Pertamina.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, termasuk beberapa petinggi anak usaha Pertamina. Dugaan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp193,7 triliun. Pemeriksaan terhadap Ahok diharapkan dapat memberikan titik terang dalam pengusutan kasus yang menjadi perhatian publik ini.

Pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk korupsi demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya negara.

(Red/Bhr).

Nataindonesia.com • Jakarta, 12 Maret 2025 – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 13 Maret 2025. Pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, termasuk kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Rencananya pemeriksaan akan dilakukan pukul 10.00 WIB di Kejaksaan Agung,” ujar Harli, rabu (12/03/2025).

Kasus ini mencuat setelah ditemukan praktik pengoplosan BBM jenis RON 90 menjadi RON 92, yang kemudian dipasarkan dengan harga lebih tinggi. Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa praktik ini berlangsung selama periode 2018 hingga 2023, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun.

Ahok sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Ia juga mengaku memiliki rekaman rapat selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang dapat menjadi bukti penting dalam penyelidikan.

“Saya siap membantu Kejaksaan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada,” tegas Ahok.

Kasus ini telah menyeret sembilan tersangka, termasuk pejabat tinggi di anak perusahaan Pertamina dan pihak swasta. Pemeriksaan terhadap Ahok diharapkan dapat memberikan titik terang dalam pengusutan kasus yang menjadi perhatian publik ini.

Pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk korupsi demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya negara.

(Red/Bhr).