Tumbuh Seperti Rumput Liar, Tapi Tak Pernah Dicabut Akar

Data terbaru dari Indodata Research Center menyiramkan fakta yang tak bisa disangkal: konsumsi rokok ilegal naik drastis dari 28% pada 2021 menjadi 46% pada 2024.
Ini bukan fluktuasi biasa—ini pertumbuhan eksponensial dari bisnis gelap yang dibiarkan bernapas panjang di celah hukum dan kompromi moral.

“Rokok ilegal—terutama yang polos, tanpa cukai—dominan. Potensi kerugian negara mencapai Rp97,81 triliun,” ungkap Direktur Eksekutif Indodata, Danis Saputra Wahidin, Sabtu, 15 Februari 2025, seperti dikutip oleh MetroTVNews.com.

Mayoritas temuan masih sama: merek tanpa izin edar, pita cukai palsu, hingga rokok polos. Dan, seperti biasa, pelaku yang dijerat hanyalah ujung rantai: sopir, kurir, pemilik gudang kecil. Sementara yang mengatur jalur pasokan dan produksi? Entah di mana. Entah siapa.

Penindakan seperti ini tak ubahnya ritual simbolik: memangkas batang, tapi tak pernah menyentuh akar. Sebuah sistem yang sibuk menebang daun-daun liar, tapi tak berani mencabut akar korup dan keruh di bawah tanahnya sendiri.

Madura: Parodi Hukum yang Nyaris Wajar

Ambil contoh kasus nyata: Pamekasan, Madura, 27 April 2025. Tim Reskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap seorang pengusaha rokok ilegal asal Desa Bangkes, Kecamatan Kadur. Namun yang terjadi setelahnya lebih layak disebut komedi gelap:
Pelaku dilepas oleh Bea Cukai Madura setelah membayar denda Rp49.147.000.

Ya, dilepas. Karena menurut prosedur, pelaku memilih mekanisme hukum bernama Ultimum Remedium—yakni cukup bayar denda, tanpa konsekuensi pidana.

Begitu ringannya hukum ditegakkan saat pelaku bisa bayar, bahkan ketika negara dirugikan hampir 100 triliun rupiah.
Maka wajarlah jika publik bertanya: ini hukum atau pasar denda? Ini penegakan atau tukar-menukar tarif?

Jika setiap batang disita, tapi akar suplai tetap hidup, ini bukan penegakan hukum—ini hanya teater peringatan.
Para pemainnya berganti, tapi naskahnya tetap sama: pelaku kecil digiring ke depan kamera, pelaku besar tetap merokok dalam gelap.

Ditulis oleh: Z Bahri – Anggota Jong Sumekar

Misal, sejak tahun 2004 – 2020, korupsi di Indonesia tren kenaikannya terus meningkat. Baru ada penurunan pada 2020, namun angkanya sangat kecil, yakmi hanya 5 persen.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pada 2021 ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 triliun.

Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Namun, dikutip databoks, tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017-2021.

Menurut ICW, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.

ICW pun memberikan penilaian terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan APH, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kata ICW, Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kepolisian dan Kejaksaan cenderung tertutup, sedangkan KPK sangat informatif.

Adapun kinerja tiap APH pada tahun 2021 hanya mencapai 24% dari target sehingga ICW memberikan nilai “D” atau “buruk”.

Melihat data di atas, pantas Indonesia masih mengalami banyak kasus korupsi yang dilakukan secara masif mulai dari pemerintahan pusat hingga ke tingkat desa. (red)