Pada Kamis (16/10/2025), Rapat Koordinasi Tim Pengendalian GENTING digelar di Ruang Rapat Potre Koneng Bappeda Sumenep. Suasana penuh semangat dan tekad menyelimuti ruangan saat perwakilan dari BUMN, BUMD, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial, komunitas, dan media berkumpul sebagai Orang Tua Asuh (OTA) bagi keluarga berisiko stunting. Ini bukan sekadar rapat ini adalah deklarasi perjuangan bersama.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Ellya Fardansah, dalam arahannya menyampaikan dengan penuh keyakinan bahwa GENTING bukan hanya program, melainkan gerakan moral dan sosial yang lahir dari kepedulian mendalam terhadap masa depan bangsa.

“Stunting bukan sekadar kekurangan gizi. Ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas generasi penerus. Penurunan IQ hingga 11 poin bukan angka biasa itu adalah alarm keras yang harus kita jawab dengan tindakan nyata,” tegas Ellya, dengan suara yang menggugah.

Ia menambahkan bahwa GENTING berlandaskan pada Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 329/KEP/G2/2024, yang menjadi panduan resmi pelaksanaan gerakan ini. Dinkes Sumenep tidak hanya menjalankan mandat, tetapi menghidupkan semangat kolektif untuk menekan angka stunting hingga titik terendah.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Ida Winarni, turut memaparkan capaian luar biasa yang telah diraih. Dalam empat tahun terakhir, prevalensi stunting di Sumenep berhasil ditekan secara signifikan:

| Tahun | Prevalensi Stunting |

| 2021     | 29%    |

| 2022     | 21,9% |

| 2023     | 16,7% |

| 2024     | 11,2%  |

“Kami optimis tahun 2025 bisa menembus angka di bawah 10 persen. Ini bukan sekadar target, ini adalah janji kami kepada anak-anak Sumenep,” ujar Ida dengan penuh haru.

Ida juga menekankan bahwa perjuangan melawan stunting adalah maraton, bukan sprint. Setiap kelahiran baru adalah peluang untuk mencegah, bukan menyesal. Melalui edukasi, pemenuhan gizi, dan pendampingan keluarga, Dinkes Sumenep bertekad memastikan tidak ada anak yang lahir dalam kondisi stunting.

Dengan GENTING, Dinkes Sumenep tidak hanya membangun sinergi antarsektor, tetapi juga menyalakan obor harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Ini adalah gerakan yang menolak menyerah, menolak diam, dan menolak membiarkan satu pun anak tumbuh tanpa potensi maksimalnya.

(Red/Bhr).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep ini menjadi momentum strategis bagi seluruh elemen pemerintahan daerah untuk menyatukan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD, menandai kuatnya sinergi lintas sektor dalam menyusun arah kebijakan fiskal tahun depan.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pembahasan anggaran. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, rancangan APBD harus disepakati paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Hal ini menjadi landasan agar proses legislasi anggaran berjalan tertib, efisien, dan transparan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2025 secara optimal, demi merealisasikan program-program yang telah dirancang dan memberikan dampak nyata bagi asyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sumenep menyampaikan Nota Keuangan yang menjadi fondasi arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan APBD 2026 berpedoman pada RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2026, serta mengacu pada regulasi nasional, termasuk Permendagri No. 14 Tahun 2025 dan surat edaran dari Kementerian Keuangan.

“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata,” ujar Ahmad Fauzi, Senin, (06/10/2025).

Tema ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas SDM, dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan anggaran yang terukur dan berorientasi hasil.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa alokasi anggaran tidak lagi sekadar pemerataan antar-OPD, tetapi diarahkan pada capaian target pelayanan publik dan efektivitas program prioritas. Setiap rupiah dalam APBD 2026 diharapkan menjadi investasi strategis bagi kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang efisien, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

(Red/Bhr).

Khairuddin menegaskan bahwa DBS III merupakan kebutuhan vital masyarakat kepulauan. Pembiaran terhadap kapal yang tidak beroperasi ini dinilainya bukan hanya sebagai bentuk kegagalan pengelolaan BUMD, tetapi juga pengabaian terhadap mandat publik.

“Ketika proyek ini dibiarkan mangkrak, berarti Pemkab tidak hanya gagal mengelola BUMD, tetapi juga mengkhianati mandat publik,” tegasnya.

Ia menyoroti buruknya penerapan prinsip good governance oleh PT. Sumekar Line, yang seharusnya mengutamakan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Fakta tidak adanya laporan keuangan yang terbuka, ketiadaan penjelasan progres proyek, serta terhentinya pelayanan publik semakin memperkuat dugaan buruknya manajemen perusahaan daerah tersebut.

Khairuddin juga mengkritik lemahnya peran Bupati Sumenep sebagai pengawas utama BUMD. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas mewajibkan kepala daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD.

“Mangkraknya DBS III adalah cermin nyata bahwa fungsi pengawasan itu lumpuh total,” ujarnya.

DBS III dirancang sebagai penghubung penting antara daratan dan kepulauan di Sumenep. Namun, dengan terbengkalainya kapal ini selama berbulan-bulan, masyarakat kepulauan semakin terisolasi. Sementara itu, dana penyertaan modal dari APBD justru membebani keuangan daerah tanpa memberikan hasil yang nyata.

“Ini bukan lagi sekadar proyek gagal, tetapi bukti bahwa Pemkab Sumenep telah abai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya. Janji pelayanan transportasi laut yang pernah disampaikan kini terbukti hanya retorika kosong,” tegas Khairuddin.

Ia mendesak Pemkab Sumenep untuk segera melakukan reformasi struktural di tubuh PT. Sumekar Line, membuka akses informasi kepada publik, melibatkan pengawasan independen, serta mempercepat pengoperasian DBS III.

“Jika tidak, DBS III hanya akan menjadi monumen kegagalan pemerintahan daerah dalam membangun kepercayaan rakyat,” pungkasnya.

Bazar Tani ini bukan sembarang bazar. Ia digelar tepat di depan Keraton Sumenep ikon budaya dan sejarah Madura seolah ingin menegaskan bahwa pertanian adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan masa depan daerah. Di tengah aroma hasil bumi dan semangat gotong royong, masyarakat berkumpul bukan hanya untuk membeli, tetapi untuk belajar dan merayakan.

Simbol Perubahan: Dari Ladang ke Perlindungan Sosial

Kepala DKPP, Chainur Rasyid, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani, khususnya mereka yang tergolong rentan. Dalam momen yang penuh makna, dilakukan penyerahan simbolis sarana pertanian dan kartu BPJS Ketenagakerjaan.

“sebuah bentuk pengakuan bahwa petani bukan hanya tulang punggung pangan, tetapi juga pekerja yang layak mendapat perlindungan sosial,” ujar chainur saat ditanya wartawan.

Lebih dari sekadar transaksi, bazar ini menjadi ruang promosi produk lokal dan edukasi pertanian. Chainur menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang komoditas unggulan daerah. Dari pupuk organik hingga benih lokal, dari hasil panen segar hingga olahan kreatif, semuanya dipamerkan dengan semangat inovasi.

Antusiasme warga Sumenep luar biasa. Mereka datang tidak hanya sebagai pembeli, tetapi sebagai pembelajar. Anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, hingga pelaku usaha kecil tampak antusias mengikuti demo budidaya dan diskusi ringan dengan para petani.

“Bazar ini menjadi jembatan antara generasi, antara tradisi dan teknologi, antara harapan dan kenyataan,” imbuhnya.

Di tempat yang dahulu menjadi pusat pemerintahan raja-raja Madura, kini petani berdiri sejajar sebagai pahlawan pangan. Bazar Tani ini bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi sebuah bab baru dalam sejarah Sumenep dimana pertanian, budaya, dan kesejahteraan bersatu dalam satu narasi: kemajuan yang berakar pada tradisi.

(Red/bhr).

Aksi ini menjadi bentuk desakan moral kepada Fazui-Imam untuk segera merealisasikan janji politiknya yang disampaiakan selama kampanye, bukan sekadar wacana.

Salah satu momen paling mencolok dalam aksi tersebut adalah aksi simbolik Koordinator Umum AMS, Abd Halim, yang membuka kaos bertuliskan “Sang Peroboh Pagar Pemkab”. Hal ini mengingatkan publik pada aksinya di masa lalu, saat ia merobohkan pagar Pemkab sebagai simbol pembukaan akses bagi rakyat.

Kini, Halim yang dulu dikenal vokal justru kembali berdiri di balik pagar yang sama, menyuarakan kekecewaan terhadap pemimpin yang pernah didukungnya.

“Kami dulunya mendukung Fauzi-Imam, tapi sekarang merasa dikhianati. Janji pembangunan tidak terwujud, apalagi dinikmati masyarakat kecil,” ujarnya dengan penuh kekecewaan.

Dalam orasinya, Halim menegaskan, “Kami mendesak evaluasi kinerja Dinas PUTR. Jalan poros desa di berbagai kecamatan masih rusak dan tak kunjung diperbaiki.”

Menurut AMS, dalam 100 hari kerja, belum ada kemajuan berarti di sektor infrastruktur maupun pelayanan publik. Mereka meminta Bupati merespons tuntutan secara langsung, bukan lewat perwakilan.

Tiga Tuntutan Utama AMS:

1. Realisasi program unggulan dalam waktu tiga bulan.
2. Evaluasi dan pembubaran BUMD tidak produktif, seperti PT. WUS dan PT. Sumekar.
3. Tinjau ulang kinerja OPD yang dinilai tidak menerapkan prinsip good governance.

Aksi sempat memanas saat massa berusaha masuk ke gedung Pemkab, namun aparat kepolisian mengamankan situasi dan mengimbau mahasiswa tetap tertib.

Setelah menyampaikan tuntutan, aksi berakhir dengan damai. Namun, Koordinator Lapangan (KORLAP) Diky Alamsyha mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tak direspons.

“Kami tak akan diam. Jika tidak ada tanggapan, aksi berikutnya akan lebih besar,” tegasnya. (Red/Rozy)

Dadang Deddy Iskandar, Kepala Bagian Perekonomian, Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDA), mengungkapkan bahwa PT Sumekar Line berada dalam situasi serius sehingga memerlukan peninjauan mendalam.

“Kami telah melakukan pembinaan, termasuk kepada seluruh jajaran direksi, serta mengevaluasi kondisi kapal dan armada yang ada,” jelas Dadang, Jumat (16/5/25).

Dia menambahkan, meski telah mendapat subsidi, kinerja PT Sumekar dinilai belum membaik. Oleh karena itu, Pemkab akan mengambil langkah strategis, salah satunya kemungkinan pergantian direksi.

“Tujuannya agar BUMD ini dapat beroperasi sesuai harapan,” tegasnya.

Selain itu, kondisi armada yang memprihatinkan juga menjadi perhatian.

“Perawatan kapal membutuhkan biaya besar, sehingga efisiensi karyawan juga perlu dilakukan agar tidak membebani keuangan perusahaan,” ujar Dadang.

Evaluasi ini tidak hanya menyasar PT Sumekar Line, melainkan juga empat BUMD lainnya di bawah Pemkab Sumenep.

“Jika direksi dinilai tidak mampu memajukan perusahaan, mereka harus siap dirotasi atau mengundurkan diri. Nantinya akan ada pakta integritas untuk memastikan komitmen ini,” tegas Dadang.

Pemkab berharap, langkah pembinaan ini dapat menstabilkan kinerja BUMD agar mampu berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Kami ingin BUMD terus berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.

Melalui PT Permata Indah Rubaru (PIR), bawang merah variates Rubaru dalam bentuk goreng berhasil diekspor ke Belanda. Bupati Sumenep Achmad Fauzi ikut merayakan kesuksesan ini dengan melakukan pelepasan ekspor pada Rabu 1 November 2023, di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep.

Bawang Merah Variates Rubaru sudah lama dikenal sebagai salah satu bawang merah terbaik di Indonesia. Ciri utamanya memiliki aromatik khas dibanding bawang merah yang ada di daera lain di Indonesia.

Harga jual bawang merah Rubaru juga di atas harga rata-rata di banding bawang merah daerah lain. Harganya bisa mencapai Rp 30 ribu/kg. Sementara bawang merah lain harganya di kisaran paling mahal Rp 20 ribu/kg.

Kendati demikian, harga bawang merah rubaru sempat rusak akibat persaingan harga dengan daerah lain. Faktor lain perusak harganya adalah penurunan kualitas bawang rubaru yang tercampur dengan bibit luar Sumenep.

Para Petani sempat kebingunan akan kejadian tersebut. Hingga akhirnya, muncul ide untuk mengembangkan bawang merah rubaru dengan membuat berbagai produk olahan bawang goreng. Ide ini tidak lain diinisiasi oleh para Petani Muda Rubaru.

Awal Mula Bawang Merah Goreng Rubaru Sumenep

Berawal dari ide Fauzan bersama istrinya, pasangan suami istri itu pada sekitar 2018-2019 mencoba membuat produk olahan bawang merah Rubaru. Keduanya juga memperkenalkan kepada kelompok teman-temannya yang memang tergabung dalam kelompok petani muda.

Fauzan bersama teman-temannya mulai memperkenal produk olahan bawang merah Rubaru di pasar lokal. Namun perkembangannya tidak begitu signifikan. Kemudian, Fauzan mencoba untuk membuat kemasan bernama “Dafis Tumpeng”. Hal ini juga belum membuahkan hasil yang signifikan. Penjualan produk bawang goreng Rubaru tidak ada pekermbangan.

Para Petani Muda Rubaru, pada 2021 lalu kemudian meresmikan kelompoknya dalam naungan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Permata Indah Rubaru (PIR). Di sinilah para petani mulai berkolaborasi untuk membuat kualitas produk bawang Rubaru semakin baik dengan pola manejemen yang lebih terstruktur. Baik dari pengemasan produk hingga pola manejemen pemasaran.

Melihat potensi tetsebut, Pemerintah Sumenep kemudian ikut turun tangan membantu para petani untuk mengembangkan produk pertanian bawang merah Rubaru.

BUMP PIR pun berganti menjadi Koperasi Permata Indah Rubaru dan pada tahap selanjutnya koperasi itu melahirkan PT Permata Indah Rubaru yang menaungi segala produk bawang merah Rubaru.

“Sejak dibantu pemerintah Alhamdulillah produk kami itu semakin dikenal luas ke berbagai kota yang ada di Indonesia, karena kami mendapat fasiltas pemasaran,” kata Manager Marketing PT Permata Indah Rubaru, Rohmat Kurnianto -akran disapa Mr. Kim- pada Rabu 1 November 2023, ditemui Nataindonesoa.com di Kantornya, Jl Raya Rubaru Desa Mandala, Kecamatan Rubaru.

Bawang Goreng Sumenep, Variates Rubaru Tembus Pasar Belanda

Nama bawang goreng Rubaru kini sudah lebih dikenal sebagai Bawang Goreng Sumenep. Hal ini demi mendongkrak pasar dengan mengambil nama “Sumenep” yang lebih dikenal oleh publik.

Kim menuturkan, Kesuksesan Bawang Goreg Sumenep Variates Rubaru bisa tembus pasar internasional bermula saat ia bertemu dengan Ibu Helen dan Ibu Monique dan, salah satu Diaspora Belanda. Mereka bertemu dalam saat mengikuti pelatihan pengembangan produk di Kota Malang pada 2022 lalu.

“Waktu itu saya bersama ditektur dan teman-teman PIR ikut pelatihan dan bertemua dengan Ibu Monique dan Ibu Helen. Ya kami terus melakukan komunikasi inten dengan beliau sebagai orang yang lebih berpengalaman,” urai Kim.

Lewat komunikasi itu, Kim memperkenalkan produk-produk Bawang Goreng Sumenep Variates Rubaru. Ternyata Ibu Helen tertarik dengan produk Bawang Goreng Sumenep hingga akhirnya lahir kesepakatan kerjasama.

“Dia tertarik dengan produk kami karena kita memiliki katalog dan story telling yang sudah jelas. Nah pada Oktober lalu bikin saya cukup kaget, karena beliau langsung minta produk kami untuk diekspor ke Belanda. Kami bersama-sama teman-teman PIR tentu sangat bangga,” terangnya.

Jumlah Bawang Goreng Sumenep yang diekspor oleh PT PIR ke Belanda mencapai 828,01 kg. Dengan rincian, Fried Crispy Shallot in standing pouch kemasan 100 gram — 2.300 pcs berat 281, 75 kg. Fried Crispy Shallot in Vacuum Sealed Plastic kemasan 500 gram — 546,26 Kg.

Kini PT Permata Indah Rubaru bersama para petani muda Rubaru juga telah mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Berdasar keterangan Kim, PT PIR telah mimiliki 43 karyawan dengan gaji Rp 50 ribu/hari.

“Gajinya memang masih kecil karena kami baru mau berkembang, tapi nanti itu pasti bertambah seiring perkembangan perushaan,” pungkas Kim. (ari/red)