Nataindonesia – Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Rabu (27/12/2023).

Deklarasi dukungan keluarga besar HMI yang berlangsung di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Rasuna Said, Jakarta Selatan itu tampak dihadiri Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Saan Mustopa, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua.

Didin S Damanhuri inisiator dukungan keluarga besar HMI memercayai dan mengajak apabila Anies-Muhaimin diberi amanah menjadi presiden dan wakil presiden RI 2024-2029, akan sanggup memberikan gagasan, narasi dan karya terbaik untuk kemajuan, kewibawaan serta kemaslahatan agama, bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Mengajak keluarga besar HMI di seluruh dunia secara bersama-sama, bahu membahu serta saling menguatkan untuk mengerahkan segala daya dan upaya, kekuatan, kemampuan serta ikhtiar terbaik memenangkan Pasangan AMIN” tuturnya.

Sementara itu, Fahrus Zaman Fadhly Dewan Pakar Tim Nasional AMIN menyatakan komitmennya untuk perubahan menjadikan masyarakat adil dan makmur.

“Sudah saatnya Presiden Indonesia dari Keluarga Besar HMI,” tandasnya.

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur  resmi mendeklarisakan Pemilu 2024 Aman dan Damai, di Kafe Bento Kota Malang, Minggu (26/11/23).

Isi deklarasi tersebut diantaranya, mengakui pentingnya demokrasi sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang demokratis dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UU 1945.

Selanjutnya, berjanji untuk menjaga suasana kondusif selama proses pemilu, menghindari tindakan yang dapat merusak ketertiban, keamanan, dan memicu perpecahan.

Deklarasi tersebut juga mencakup penolakan terhadap provokasi dan konflik politik yang dapat mengancam keamanan dan kedamaian.

“PKC PMII Jawa Timur secara tegas mengecam penggunaan politik identitas, money politic, black campaign, dan penyebaran hoaks sebagai upaya merusak integritas pemilu,” tegas Ketua Umum PKC PMII Jawa Timurz Baijuri.

PKC PMII Jatim mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan bijak dan tanpa tekanan atau intimidasi.

“Seluruh elemen masyarakat pun diundang untuk bergandengan tangan demi menjaga Pemilu Aman dan Damai tahun 2024, sebagai langkah bersama menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” katanya. (nur/red)

Brigadir Jenderal Mukti Juharsa Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyebut, dugaan aliran dana yang masuk itu sifatnya masih dugaan. Sehingga Polri saat ini tengah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui dugaan kepastiannya.

”Kita akan melakukan penegakan hukum jika terjadi. Hal ini kita bahas dalam rakernis Dittipid Narkoba Bareskrim Polri agar para Direktur Reserse Narkoba jajaran mengantisipasinya,” kata Mukti dalam keterangannya dikutip dari media Ayo Bandung.com, Jumat (26/05/2023).

Sementara itu, Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi kepada media menyebut dugaan aliran dana jaringan narkoba untuk pendanaan Pemilu tersebut didapat dari perkembangan kasus atas penangkapan terhadap sejumlah anggota legislatif beberapa waktu belakangan.

“Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024,” katanya seperti dilansir dari media ayobandung.

Jayadi juga menyatakan mirisnya indikasi itu makin kuat ketika diketahui bahwa dari sejumlah legislator yang ditangkap itu, beberapa diantaranya ada yang menjadi bandar narkoba.

“Beberapa anggota DPRD di daerah dilakukan penangkapan terkait dengan narkoba, bahkan ada yang kategori sebagai bandar,” jelasnya.

Sementara itu, pihaknya tidak merinci berapa jumlah anggota legislatif yang ditangkap dalam kasus narkoba itu. Termasuk rincian aliran dana yang diduga untuk mendukung kontestasi di pesta rakyat Pemilu 2024 nanti tersebut.

Jayadi hanya menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika, termasuk aliran dananya.

Penulis: Rasyadi

Editor: Redaktur

Padahal posisi wapres yang akan datang, kiprahnya sangat dinantikan bersama presiden terpilih untuk mengakhiri kompleksitasnya krisis global secara nasional.

“Pilpres 2024 kira-kira biaya pemilihannya mencapai Rp 100 triliun. Begitu terpilih, selama 5 tahun kita gaji mereka dengan gaji yang besar. Kita kasih istana dan kita kasih pengawalan VIP. Itu semua sangat mahal, dan membebani anggaran negara setiap tahun. Tetapi posisi wakil presiden nyaris tidak ada fungsinya atau difungsikan,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk ‘Meneropong Pengaruh Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024’, Rabu, 17 Mei 2023.

Menurut Fahri Hamzah, hal ini menjadi kritik Partai Gelora selama ini, bahwa Pemilu 2024 diharapkan dapat menghadirkan kepemimpinan yang baik untuk menyelesaikan krisis saat ini.

Sehingga calon wakil presiden yang dipilih tidak sekedar dijadikan alat untuk memperkuat elektablitas dan popularitas calon presidennya saja. Tetapi, begitu terpilih posisi wakil presiden juga harus difungsikan.

“Para intelektual sekarang semua terganggu dengan kondisi saat ini, apa boleh buat. Kalau bahasanya bang Miing (Dedi Miing Gumelar) dia ditaruh hanya untuk diparkir, disuruh berlayar untuk tidak dilihat kembali. Itu yang kita sayangkan, tapi mudah-mudahan kita bisa berharap lebih di pemilu kali ini,” katanya.

Dalam Gelora Talk yang dimoderatori Wakil Sekretaris Jenderal bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora ini, Fahri Hamzah dengan tegas menyatakan, bahwa sejak awal terpilihnya pasangan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin diharapkan dapat membawa agenda rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik politik dan pembelahan di masyarakat yang terjadi selama dua pemilu, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

“Tapi sayangnya itu tidak difungsikan, Pak Ma’ruf lebih difungsikan Jokowi agar tidak ada konflik dengan wakilnya. Padahal Pak Ma’ruf itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, seorang kiayi besar yang bisa difungsikan untuk meletakkan dasar-dasar moderasi keberagamaan secara riil,” ujarnya.

“Beliau juga sebagai ketua dewan wakaf, yang seharusnya menjadi champions pengembangan ekonomi syariah, yang bisa difungsikan untuk masifnya pertumbuhan ekonomi kelas bawah dan menengah yang membutuhkan bantuan permodalan,” imbuh Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri Hamzah menilai sulitnya mencari figur calon wakil presiden yang kuat, adalah bagian dari krisis kepemimpinan selama ini. Dalam menghadapi krisis saat ini, menurutnya diperlukan sosok wapres seperti Muhammad Hatta (Bung Hatta).

“Pada awalnya Bung Hatta diletakkan secara simbolik, tetapi kehadirannya disamping Bung Karno (Soekarno) telah membawa inspirasi kepada kita. Bung Hatta itu, seorang intelektual besar, ilmuwan, paham tentang negara dan juga seorang ekonom yang telah meletakkan fondasi bagi perekonomian nasional. Itu bentuk fungsi representasi simbolis yang luar biasa dari seorang wakil presiden,” katanya.

]]> https://nataindonesia.com/waketum-partai-gelora-fahri-hamzah-minta-capres-terpilih-difungsikan/feed/ 0 https://nataindonesia.com/badko-hmi-jatim-bersama-pangdam-v-brawijaya-jaga-ketahanan-pangan/ https://nataindonesia.com/badko-hmi-jatim-bersama-pangdam-v-brawijaya-jaga-ketahanan-pangan/#respond Tue, 07 Mar 2023 05:12:48 +0000 https://nataindonesia.com/?p=4008 Nata Indonesia – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024

melakukan silaturrahmi ke Pangdam V Brawijaya di Surabaya. Senin, (06/03/2023).

“Kami kesini dalam rangka silaturahmi dan ingin bersinergi dalam menjaga kondusifitas keamanan pemilu 2024 yang dalam belakangan ini sudah semakin ramai memanas dan ramai diperbincangkan”, kata Achmad Surya Hadi Kusuma, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur.

Surya menegaskan bahwa harus ada sinergitas dan kolaborasi antara Kodam V Brawijaya dan Badko HMI Jatim dalam mengawal keamanan pilkada 2024 khususnya di Jawa Timur.

“Pemilu damai, demokratis dan aman menjadi harapan bersama, tentu juga dalam rangka menjaga keutuhan NKRI sebagaimana dicita-citakan bersama”, ungkapnya.

Sementara itu, Yusfan selaku Sekretaris Umum Badko HMI Jatim menambahkan, selain persoalan pemilu 2024, ada hal yang juga mendesak dan perlu menjadi perhatian khusus yaitu tentang ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan adalah hal yang perlu dibahas dan ditemukan solusinya, sehingga dapat segera terselesaikan. karena ketahanan pangan khususnya di daerah sebagaimana kondisi belakangan sangatlah memperihatinkan” ujarnya dalam forum silaturrahmi tersebut.

Dirinya juga menambahkan bahwa kondisi ketahanan pangan yang kian dialami oleh beberapa wilayah di daerah Jatim tentu mengarah pada cerminan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Mayjen TNI Farid Makruf M.A Pangdam V Brawijaya sangat mendukung upaya HMI dalam mengawal beberapa hal tersebut.

“Perihahal sinergitas pengawalan pemilu 2024 tentu kami sangat mendukung, dengan tujuan ketercapainya tujuan pemilu yang hakiki”, katanya.

Menurutnya, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dengan kesadaran dari semua pihak untuk menciptakan pemilu 2024 sebagaimana diinginkan.

“Membahas Ketahanan pangan, jangan jauh-jauh berbicara nasional namun harus lebih fokus pada ketahanan pangan daerah (Jatim), sehingga dapat segera teratasi dan diselesaikan”, tandasnya. (adi/red)

Keberadaan pengamat internasional ini nerupakan bagian penting pada saat Pemilu. Bahkan mereka sengaja diundang oleh negara guna menyaksikan langsung Pemilu yang berlangsung.

Menurut Revi Soekatno -penulis di Quora- pengamat internasional pada Pemilu sebagai saksi proses demokrasi. Negara hendak memastikan kepada mereka bahwa demokrasi yang dijalankan berlangsung umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Pernyataan Revi Soekatno ini dijelaskan pada postingan  tertanggal 2 Januari 2023 atas jawaban pertanyaan “Mengapa ada pengamat internasional dalam proses pemilu di Indonesia?”

“Saya kebetulan pernah beberapa kali menjadi anggota PPLN (panitia pemilihan luar negeri) di Den Haag, Negeri Belanda. Lalu saya pernah membaca artikel tentang pengamat internasional di situs web Kementerian Luar Negeri Belanda. Mereka sering mengirim pengamat ke luar negeri,” jawab Revi.

“Yang mengundang pengamat internasional itu selalu Indonesia bukan orang luar negeri yang datang ke Indonesia,” imbuhnya.

Ia menegaskan, fungsi lain dari pengamat internasional saat pemilu adalah sebagai penegah jika ada konflik yang bahkan sampai ke jenjang internasional.

“Jika ada tuduhan kecurangan di kemudian hari, para pengamat luar negeri bisa menjadi penengah,” pungkasnya. (red)

Presiden Jokowi ditanya mengenai Capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Wartawan juga menanyakan apakah sudah ada pembicaraan khusus antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan mengenai Capres.

Pada saat itu Puan Maharani tampak ikut menemani Jokowi saat diwawancara. Puan yang semulai memakai masker merah kemudian ia buka.

Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan dengan jawaban biasa. “Semua keputusan ada di Ibu Megawati,” ujarnya.

Usai memberi jawaban, Puan Maharani tampak tersenyum dihadapan watawan. Senyum Puan Maharani terjadi dalam beberapa detik, seperti yang terlihat dalam unggahan video youtub Skreatariat Presiden.

Kendati demikian, Puan Maharani tetap menjaga etikanya. Ia tidak ikut memberikan komentar kepada wartawan yang sedang wawancara. (red)

Ganjar dalam beberapa hari ini mendapat banyak kritikan dari publik, terutama di media sosial. Pasalnya, publik menilai Ganjar telah memanfaatkan dana umat untuk kepentingan politik. Yakni bantuan dari Baznas sebesar Rp 20 juta untuk renovasi rumah kader PDI Perjuangan.

Roky Gerung dalam kanal youtube pribadinya menerangkan, Ganjar cerobah dalam bertindak. Kata Roky, tindakan ganjar itu merupakan strategi untuk mengambil simpati Megawati.

“Tapi ibu Mega itu (akan.red) mengangap apa pentingnya bantu tidak bantu itu. Jadi karena kebingungan, atau karena kegelisahan Ganjar, dia lakukan sesutu secara sadar supaya Ibu Megawa tahu, oh PDI Perjuangan dibantu oleh Ganjar itu. Tapi ibu Mega tidak bisa disogok dengan semacam itu,” urainya.

Menurut Roky, mestinya Ganjar menggerakkan kader PDI Perjuangan untuk masif melakukan gerakan sosial atau memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bukan sebaliknya justru memamerkan bahwa kader PDI Perjuangan sebagian ada yang miskin.

Dalam penilaian Roky, Ganjar merupakan salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi namun tidak paham etika publik. “Ini bagian buruk dari pemberitaan bahwa Gajar yang elektabilitasnya tinggi ternyata tidak paham etika publik,” tegasnya.

Di sisi lain, kini Ganjar langsung membatalkan bantuan tersebut seperti diberitakan oleh Detik Jateng. Ganjar sepakat untuk menarik lagi bantuan tersebut karena banyak pihak yang tidak sepakat. “Ya saya yang perintahkan untuk ditarik. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Baznas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain,” kata ganjar. (red)

Bahaya Politik 2024 yang dimasud Jokowi adalah politik identitas, politik SARA, dan politisasi agama yang kerap menjadi sumber masalah publik. Bahkan tiga jenis politik tersebut juga kerap melahirkan bebagai hoax, seperti yang menyeret nama Ratna Surampeat silam.

Pengawasan sejak dini diminta segera dilakukan oleh Jokowi, mulai dari pembuatan indek kerawanan pelanggaran di berbagai daerah hingga pengawasan di media sosial.

“Ini untuk membuat hasil pemilu yang berkualitas, untuk memperoleh hasil yang dipercaya oleh masyarakat kita,” kata Jokowi, seperti disampaikan dalam live streming youtube Sekretariat Presiden tertanggal, 17 Desember 2022.

Menurut Jokowi, bahaya politik 2024 merupakan ancaman yang serius bagi Indonesia. Pasalnya, tiga jenis politik yang disebutkan di atas bisa menjadi peluang penunggang pihak lain yang ingin merusak Indonesia.

“Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara dan persatuan bangsa kita,” katanya.

Berdasar alasan di atas, Jokowi meminta Bawaslu memasang sikap tegas dan tidak boleh lengah dengan hal-hal kecil yang bisa merusak sistem dekomarasi dan jalannya Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga tidak lupa mengingatkan Bawaslu dalam menghadapi bahaya politik 2024, yakni untuk menggandeng partisipasi masyarakat dalam pengawasan. “Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, jika ini dibiarkan lama akan merusak demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (red)

Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais mengeluarkan imbauan kepada seluruh simpatisannya untuk menyelamatkan nasib Partai Ummat. Seperti yang terlihat dalam unggah video di akun twitter pribadi Amien Rais, tertanggal 15 Desember 2022.

“Mari kita selamatkan Partai Ummat, selamatkan Indonesia. Ini saatnya kita buktikan bahwa kita umat akan kuat jika bersatu dan siap untuk berjuang di jalan Allah,” tulis Amien Rais.

Bahkan dalam postingan tersebut, Amien juga mencantumkan Nomor rekening: 77777***** (BSI) an Partai Ummat, sebagai rekening penerima sumbangan jika ada simpatisan yang ingin menyumbang.

Menurut Amien, KPU tidak adil dan pihaknya merasa didzalimi karena sudah tidak diloloskan menjadi peserta Pemilu 2024. “Partai Ummat telah menjadi satu-satunya partai yang mengalami manipulasi dan diskriminasi, tidak diloloskan KPU menjadi seperta Pemilu 2024,” katanya.

Namun Amien mengatkan bahwa pihaknya masih mengajukan pihak keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar KPU kembali mencabut surat putusan atas Partai Ummat.

Berdasar alasan di atas, Amien menegaskan bahwa Partai Umat membutuhkan dana besar guna untuk melancarkan tuntutannya tersebut.

“Untuk mendatang saksi dan pengacara yang kredibel tentu membutuhkan dan yang besar. Maka saya mengimbau untuk seluruh pengurus, kader dan simpatisan mari galang dana bersama,” pungkasnya. (bal/redk).