Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo telah menyetujui dan menyambut baik pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi. Pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange.

MenPANRB Rini menyampaikan, sejumlah kementerian telah siap dalam melakukan transformasi digital. Kata Rini, sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian salah satunya adalah infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).

“Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.

DEN menegaskan, mereka berkomitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan.

“Di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan,” ucap anggota DEN, Mari Elka Pangestu kepada awak media.

Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan modernisasi melalui sistem administrasi coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Nah ini untuk memperbaiki collection pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID siapa itu pembayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga memperbaiki koleksi pajaknya,” pungkasnya. (Red/bri)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, pada Senin (06/01) mengatakan, pendapatan tersebut melebihi dari target APBN 2024, mencapai 101,4% atau tumbuh positif 2,1% yoy.

Penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 T atau 100,5% dari target, tumbuh 3,5% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh pertumbuhan dari jenis penerimaan pajak utama.

“Kalau kita lihat masuk lagi ke dalam, penerimaan pajak yang sifatnya transaksional, apakah itu PPh 21, PPh final, dan PPh dalam negeri. PPh dalam negeri itu tumbuhnya double digit, karena ada beberapa aktivitas di dalam pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ekonomi retail yang juga membaik,” ungkap Wamenkeu.

Kemudian, dari sisi kepabeanan dan cukai tahun 2024 terealisasi Rp300,2 T atau 101,3% dari target, tumbuh 4,9% yoy. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh kinerja ekspor-impor dan terjadinya fenomena downtrading.

“Kalau kita lihat bea dan cukai itu Rp300 triliun, ini tumbuhnya 4,9% karena aktivitas ekspor dan impor. Namun juga ada tekanan dari sisi turunnya tarif efektif Bea Masuk karena FTA dan juga karena sisi positifnya ada relaksasi dari ekspor mineral dan juga peningkatan harga CPO. Di semester 2 kita lihat bahwa dampak dari kenaikan CPO pada Bea Keluar cukup signifikan. Kinerja cukai tumbuh 2% karena ada beberapa policy-policy di beberapa jenis rokok maupun di beberapa layer dan terjadi downtrading,” jelas Wamenkeu.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2024 hanya Rp579,5 T atau 117% dari target, ditopang kinerja BUMN, inovasi layanan, dan peningkatan kinerja BLU yang semakin baik.

“Untuk kinerja pendapatan 2024 ini kita harapkan akan menjadi suatu based line yang akan kita upayakan akan peningkatan tahun 2025,” pungkas Wamenkeu Anggito. (Red/RB)