Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tingkat pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu saham.

Sebelumnya, klasifikasi investor dikelompokkan dalam sembilan kategori utama seperti individu, perusahaan efek, dan reksa dana. Dengan skema baru, data yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan diperinci menjadi 27 subtipe agar struktur kepemilikan saham dapat terlihat lebih granular.

“Untuk meyakinkan bahwa ada tingkat transparansi yang lebih rinci dan memenuhi keinginan salah satu index provider global, MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya,” ujar Hasan.

Adapun 27 subtipe tersebut mencakup berbagai entitas seperti Private Equity, Trustee Bank, Venture Capital, Government, Sovereign Wealth Fund, Investment Advisors, Brokerage Firms, hingga State Owned Enterprises. Kategori lainnya meliputi Central Bank, International Organization, Cooperatives, Political Parties, Educational Institution, serta sejumlah bentuk badan usaha dan organisasi lainnya.

Selain perincian subtipe, OJK juga akan menyediakan rekapitulasi klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi. Data tersebut mencakup porsi kepemilikan saham yang terafiliasi, termasuk oleh direksi, komisaris, maupun entitas pengendali.

Menurut Hasan, ketersediaan data yang jelas menjadi faktor penting bagi MSCI dalam menentukan bobot saham Indonesia dalam indeks global.

“Yang penting mereka punya informasi yang cukup jelas untuk mempertimbangkan apakah akan diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeks,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan MSCI pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Saat ini OJK telah menginstruksikan KSEI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh partisipan pasar modal. Para partisipan nantinya akan mengisi dan melengkapi data investor secara lebih rinci sesuai klasifikasi baru tersebut. (*/Red)

Pertanyaan ini bukan cuma membingungkan investor pemula. Di tingkat global pun, para regulator, ekonom, dan pengambil kebijakan belum sepenuhnya sepakat soal status Bitcoin. Apakah ia alat tukar seperti uang? Ataukah hanya instrumen investasi digital semata?

Untuk memahami itu, kita perlu meninjau Bitcoin dari tiga sisi: sebagai aset, sebagai komoditas, dan sebagai mata uang. Masing-masing pendekatan ini punya dampak besar—bukan hanya bagi investor, tapi juga bagi arah regulasi di masa depan.

Bitcoin sebagai Aset

Dalam dunia keuangan, aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki atau dikendalikan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Emas, saham, properti — semuanya masuk kategori aset. Lalu, di mana posisi Bitcoin?

Banyak investor menganggap Bitcoin sebagai “store of value“, yaitu penyimpan nilai seperti emas. Karena jumlahnya terbatas (maksimal 21 juta), Bitcoin dinilai punya kelangkaan yang bisa menjaga nilainya dari waktu ke waktu. Inilah mengapa muncul istilah “emas digital”.

Beberapa negara pun sudah mengadopsi pendekatan ini. Misalnya, Jerman mengategorikan Bitcoin sebagai “unit of account” dan aset pribadi, yang artinya legal untuk disimpan dan digunakan dalam transaksi tertentu.

Dari sudut pandang investor, status ini membuat Bitcoin menarik untuk disimpan dalam jangka panjang. Namun, sebagai aset, Bitcoin tetap menghadapi risiko volatilitas harga yang tinggi — sebuah tantangan yang membedakannya dari aset konvensional seperti obligasi atau properti.

Bitcoin sebagai Komoditas

Di Indonesia, status hukum Bitcoin jelas: ia adalah komoditas digital, bukan alat tukar. Penetapan ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mengatur perdagangan aset kripto dalam kerangka pasar berjangka.

Komoditas sendiri merujuk pada barang yang dapat dipertukarkan dan diperdagangkan, biasanya dalam bentuk bahan mentah seperti emas, minyak, atau gandum. Bitcoin, meskipun digital, diperlakukan serupa karena nilainya fluktuatif dan diperdagangkan di berbagai bursa aset kripto.

Dengan pendekatan ini, pemerintah Indonesia dapat mengatur perdagangan Bitcoin secara legal, namun tidak mengakuinya sebagai alat pembayaran sah. Artinya, Anda bisa membeli Bitcoin sebagai instrumen investasi, tetapi tidak bisa menggunakannya untuk membeli barang di toko secara sah menurut hukum.

Model ini juga diadopsi oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, yang melalui Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menganggap Bitcoin sebagai komoditas, bukan sekadar mata uang atau sekuritas.

Bitcoin sebagai Mata Uang

Sejak awal kelahirannya pada 2009, Bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran peer-to-peer—artinya, secara teknis, ia adalah mata uang digital. Bahkan istilah “crypto-currency” secara harfiah berarti mata uang kripto.

Namun dalam praktiknya, status Bitcoin sebagai alat pembayaran sangat terbatas. Hanya sedikit negara yang mengakuinya secara resmi. Salah satunya adalah El Salvador, yang pada 2021 menetapkan Bitcoin sebagai legal tender—setara dengan mata uang nasional.

Meski begitu, banyak negara, termasuk Indonesia, menolak pendekatan ini. Bank Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran sah di wilayah NKRI adalah rupiah. Penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi dianggap ilegal.

Alasannya cukup masuk akal: volatilitas harga Bitcoin menyulitkan stabilitas moneter. Bayangkan jika harga kopi pagi Anda bisa berubah drastis hanya karena pasar kripto goyah semalam. Inilah tantangan utama jika Bitcoin dianggap sebagai mata uang dalam sistem keuangan resmi.

Bitcoin, Tiga Wajah, Satu Pertanyaan Besar

Apakah Bitcoin aset, komoditas, atau mata uang? Jawabannya: bisa semua, tergantung dari sudut pandang siapa yang melihat dan dalam konteks apa.

Untuk investor, Bitcoin adalah aset digital yang menjanjikan nilai jangka panjang. Bagi regulator di Indonesia, ia adalah komoditas yang perlu diawasi dan diatur. Bagi sebagian pionir kripto, Bitcoin tetaplah mata uang alternatif yang menawarkan kebebasan finansial dari sistem perbankan konvensional.

Tapi satu hal yang pasti: pemahaman publik soal Bitcoin masih dalam proses tumbuh. Dan di sinilah pentingnya diskusi yang jernih, terbuka, dan berbasis data—bukan sekadar euforia.

Di era informasi ini, mereka yang menang bukan yang paling cepat membeli, tapi yang paling dalam memahami.

Penolakan ini menyoroti pertanyaan mendasar: Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ‘aset’ dalam konteks ekonomi digital saat ini?

Konsep Aset dalam Era Digital

Secara tradisional, aset negara terdiri dari cadangan devisa seperti emas dan mata uang asing yang dianggap stabil dan dapat diandalkan. Namun, dengan munculnya teknologi blockchain dan aset digital seperti Bitcoin, definisi aset mengalami perluasan. Bitcoin, dengan sifat desentralisasi dan pasokan terbatasnya, telah dianggap oleh sebagian pihak sebagai “emas digital” dan potensi penyimpan nilai jangka panjang.

Namun, volatilitas harga yang tinggi dan kurangnya dukungan institusional membuat banyak otoritas moneter, termasuk OJK, ragu untuk mengakui Bitcoin sebagai aset cadangan resmi.

Pendekatan Negara Lain terhadap Bitcoin

Beberapa negara telah mengambil langkah berbeda dalam menyikapi Bitcoin:

El Salvador: Pada 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Pemerintah setempat bahkan membeli Bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional. Namun, adopsi ini menghadapi tantangan, termasuk volatilitas harga dan skeptisisme publik.

Amerika Serikat: Beberapa negara bagian, seperti Texas dan New Hampshire, telah mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin sebagai strategi diversifikasi aset. Langkah ini mencerminkan meningkatnya penerimaan terhadap aset digital di tingkat subnasional.

Jepang dan Korea Selatan: Kedua negara ini mengakui Bitcoin sebagai aset legal dan mengatur penggunaannya dalam transaksi, meskipun belum menjadikannya sebagai bagian dari cadangan nasional.

Pertimbangan OJK dan Tantangan Regulasi

OJK menekankan bahwa meskipun ada potensi dalam aset digital, penting untuk memastikan adanya tata kelola yang transparan dan mitigasi risiko yang tepat sebelum mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara. Risiko yang dimaksud termasuk volatilitas harga, potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal, dan kurangnya kerangka regulasi yang komprehensif.

Selain itu, literasi keuangan dan digital yang masih rendah di Indonesia menjadi tantangan tambahan dalam mengadopsi aset digital secara luas.

Sikap Tegas Indonesia pada Bitcoin

Penolakan OJK terhadap usulan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan aset negara mencerminkan pendekatan yang berhati-hati dalam menghadapi inovasi keuangan digital. Meskipun beberapa negara telah mengambil langkah progresif dalam mengadopsi Bitcoin, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan literasi masyarakat sebelum mengikuti jejak tersebut.

Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah Indonesia akan tetap mempertahankan pendekatan konservatif atau mulai mengeksplorasi potensi aset digital dalam strategi keuangan nasionalnya?

Regulasi saat ini hanya mengizinkan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran atau cadangan strategis

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan penggunaan Bitcoin sebagai cadangan aset tidak sesuai dengan kerangka hukum saat ini.

Ia menjelaskan bahwa cadangan resmi biasanya menggunakan aset dengan stabilitas tinggi, seperti emas atau mata uang asing, sedangkan Bitcoin memiliki volatilitas harga yang signifikan.

“Kita punya pengalaman di 2021 ketika harga kripto jatuh, sehingga kami melihat bahwa kripto bukan alat pembayaran yang sah, juga bukan instrumen untuk cadangan,” urainya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2025, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan bahwa aset cadangan biasanya memerlukan stabilitas nilai, seperti emas atau mata uang asing, sedangkan Bitcoin dikenal dengan fluktuasi harga yang tinggi.OJK juga menekankan perlunya kehati-hatian bagi investor.

Volatilitas aset kripto menimbulkan risiko besar, sehingga masyarakat diimbau untuk memahami karakteristik investasi ini sebelum terlibat.

OJK terus mengawasi perkembangan inovasi keuangan, termasuk kripto, guna memastikan bahwa setiap langkah sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku.

Wacana ini memunculkan beragam pandangan di kalangan pelaku industri. Sebagian melihat potensi kripto sebagai diversifikasi aset, namun yang lain menganggapnya terlalu spekulatif untuk keperluan cadangan. (Red/Zuri)