Pernyataan tersebut dikeluarkan usai Mukernas yang dihadiri oleh MUI DKI Jakarta dan MUI Banten untuk duduk bersama membahas sejumlah masalah terkait dengan PSN di PIK 2. Hadir Ketua MUI Banten KH Bazari Syam, Ketua MUI DKI Jakarta KH Muhammad Faiz, Sekretaris MUI Banten H Syafrol Makmur, Sekretaris MUI DKI Jakarta KH Auza’i Mahfudz, dan Ketua MUI Tangerang KH Uwes Nawawi.

Hasil Mukernas menyimpulkan bahwa pembangunan PSN di PIK 2 banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “MUI sejauh ini hasil dari mukernas tentu kita minta dihentikan. Karena lebih banyak masalahnya,” ujar Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Kantor MUI Jalan Proklamasi No. 51, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Menurut MUI, masalah yang paling krusial adalah mengenai dampak bagi warga sekitar. Masyarakat dibikin sengsara bahkan diperkirakan bakal menimbulkan masalah sosial berkepanjangan.

Amirsyah mengatakan, banyak kejanggalan yang menimpa warga. “Warga menjadi korban atas pembangunan PSN tersebut,” kata Amirsyah.

Ia menegaskan, berdasar informasi yang diterima MUI, warga tidak mendapatkan sosialisasi yang jelas soal pembangunan PSN. Bahkan warga dipaksa menjual tanahnya dengan harga Rp50 ribu/per meter.

“Warga juga mendapat intimidasi. Karena lebih banyak masalahnya, karena terjadi beberapa kerugian, hak-hak warga, proses hukum yang belum sesuai prosedur, tidak ada sosialisasi sehingga membingungkan,” kata dia.

Ketua Tim MUI PIK 2 Masduki Baidlowi menerangkan, MUI juga akan mengundang sejumlah instansi terkait yang berhubungan dengan PSN di PIK 2.

“Sikap MUI cukup tegas dan ini adalah langkah yang akan terus dilakukan, crosscheck tabayyun akan dilakukan MUI ke berbagai pihak. MUI akan mengundang sejumlah instansi terkait yang berhubungan dengan PSN PIK 2, untuk mempertegas hasil keputusan MUI di Mukernas,” kata dia.

Berkaitan dengan harga tanah, MUI akan mendampingi warga untuk membentuk Tim Appraisal Tanah agar warga benar-benar mendapatkan haknya dengan sesuai.

“Sebenarnya harga yang pantas agar masyarakat di Banten itu berapa? MUI akan membentuk tim appraisal,” kata dia.

Masduki menegaskan pembangunan PSN tersebut dihentikan sementara hingga semua benar-benar jelas. Apalagi tidak jelasnya batas-batas tanah yang masuk dalam kawasan.

“Sehingga melebar tak karuan, membuat keresahan masyarakat. Sebelum izin PSN lengkap, MUI mendapat kabar sampai sekarang PSN di PIK 2 izinnya belum selesai,” ujarnya. (Red/BRi)

Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI, Prof Armai Arief dalam laporannya menyampaikan, kuota yang disediakan untuk tahun ini berjumlah 20 mahasiswa dan pendftarannya dibuka selama 10 hari.

Bagi calon penerima program beasiswa PKU yang berminat mendaftar mesti menempuh sejumlah tahap seleksi.

“Hari ini setelah kita launching, langsung kita buka pendaftaran selama sepuluh hari,” kata dia di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta (14/9/2023) siang.

Prof Arief menjelaskan, tahap pertama adalah kelengkapan administrasi di mana pihak yang bersangkutan merupakan mahasiswa dari kampus keislaman negeri atau swasta.

Tahap selanjutnya adalah tes kemampuan baca kitab dalam bahasa inggris, karya tulis, hafalan dan pemahaman Alquran, wawasan keislaman dan kebangsaan, serta pakta integirtas.

Menurutnya, belajar dari tahun kemarin, sebagian penerima beasiswa PKU tidak dapat menyelesaikan proses perkuliahan tepat waktu. Hal ini tentu mengganggu program beasiswa itu sendiri.

Dari itu, dia menegaskan, pakta integritas nantinya akan memuat perjanjian bersama bagi penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program kuliah tepat waktu, maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan uang beasiswa.

“Maka untuk angkatan keempat ini mereka akan tanda tangani, kalau mereka tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, maka mereka harus mengembalikan uangnya. Kita tegaskan betul untuk angkatan ini,” paparnya.

Di samping itu, Ketua Baznas RI, KH Noor Ahmad berharap, program beasiswa yang diluncurkan bersama MUI itu bisa melahirkan para kader zakat yang aktif berdakwah untuk mengembangkan literasi zakat di Indonesia.

Menurutnya, Dibandingkan dengan literasi haji dan shalat, literasi zakat di Indonesia sangatlah minim. Zakat yang potensinya Rp 320 triliun, hingga tahun ini masih berkisar di angka Rp 22 triliun.

Data pembayar zakat Muslim Indonesia yang diterima Basnaz pun hanya berkisar di angka 60 juta orang, dari total angka 237 juta umat Islam Indonesia.

“Dengan demikian, harapan kami akan banyak doktor doktor yang sekakigus menjadi vokalis Baznas, penyanyi atau singer Baznas yang tentu saja sekaligus dakwah zakat, karena kita tahu literasi zakat di Indonesia masih terbilang sedikit,” harap Kiai Noor. (ril/red)

Nata Indonesia — Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah perwakilan insan pertelevisian mendeklaraiskan tujuh poin komitmen menghadirkan tayangan Ramadhan yang berkualitas. Deklarasi dibacakan seusai Halaqah Siaran Ramadhan 1444 H/ 2023 M di Jakarta, Senin (6/3)

Berikut 7 poin tayangan ramadhan yang disepakati:

1. Kami berkomitmen untuk menghormati bulan suci Ramadan dengan tayangan isi siaran yang menjaga kesucian dan kehormatan bulan puasa.
2. Kami berkomitmen menayangkan isi siaran Ramadan yang mendidik masyarakat dan menguatkan peradaban umat.
3. Kami berkomitmen untuk tidak menayangkan beragam isi siaran Ramadan yang merendahkan martabat manusia, mengandung muatan fitnah, menghasut, menyesatkan, menyebarkan pornografi dan perbuatan tercela lainnya.
4. Kami berkomitmen untuk menguatkan tayangan Ramadan yang menghormati Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.
5. Kami berkomitmen untuk menaati aturan serta etika bermedia guna menjaga kekhusyukan bulan suci Ramadan.
6. Kami berkomitmen untuk menguatkan nilai-nilai luhur keluarga dalam tayangan program siaran Ramadhan.
7. Kami berkomitmen untuk menjaga tayangan siaran Ramadhan yang tidak berpihak pada salah satu kekuatan politik tertentu.

Naskah deklarsi itu dibacakan oleh Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah KH M Cholil Nafis, didampingi oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh, Wasekjen MUI KH Asrori S Karni, Ketua Komisi Infokom MUI, KH Mabroer, dan Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Dr Gun Gun Heryanto turut mendampingi peserta dalam pembacaan deklarasi. Turut hadir pula Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terpilih, Mimah Susanti.

Saat membuka Halaqah, Wakil Ketua Umum MUI, Dr KH Marsudi Syuhud, menjelaskan tentang hakikat Ramadhan dan urgensi bulan suci ini bagi umat Islam. “Maka dalam konteks inilah, MUI mengajak seluruh lembaga penyiaran bisa mengarahkan saling menghormati ibadah puasa, baik ritual peribadahannya, maupun umat Islam yang menjalankannya,” urainya. (red)