Ketujuh menteri koordinator yang hadir dalam rapat tersebut adalah:

1. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

2. Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

3. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

4. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

5. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan

6. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

7. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa Banggar DPR RI mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga.

“Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (02/12/2024).

Total permintaan tambahan anggaran dari ketujuh menteri koordinator tersebut mencapai Rp 5,18 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 273,1 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta.

AHY menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk berbagai kebutuhan, termasuk renovasi kantor, penguatan manajemen, pembangunan command center, dan belanja pegawai.

“Kami memiliki sekitar 639 pegawai, baik PNS maupun non-PNS, yang bekerja di empat kedeputian dengan tugas yang sangat intensif,” ujar AHY di Senayan Jakarta, Senin (02/12/2024).

(Red/R).

Yusril menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian di kementeriannya. “Sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, sementara masing-masing deputi memerlukan Rp 75 miliar,” ujar Yusril, Senin (02/12/2024).

Permintaan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kementerian dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk penegakan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Yusril berharap DPR RI dapat memahami dan menyetujui tambahan anggaran ini demi kelancaran operasional kementeriannya, bahkan ia sendiri pesimis anggaran 9 milliar saat ini di kementeriannya dapat memaksimalkan pekerjaan.

Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” imbuh Yusril.

Perlu diketahui bahwa Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju pada hari ini, Senin 02 Desember 2024.

(Red/R).