Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump mengkritik industri bantuan luar negeri, menyatakan bahwa bantuan tersebut “tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan, dalam banyak kasus, bertentangan dengan nilai-nilai Amerika.” Ujar Trump, dilansir dari USA Today, selasa (21/01/2025).

Ia juga berpendapat bahwa bantuan luar negeri sering kali mengganggu perdamaian dunia dengan mempromosikan ide-ide yang merusak “hubungan harmonis dan stabil di dalam dan antar negara, tidak ada lagi bantuan luar negeri AS yang akan disalurkan dengan cara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat,” tegas Trump.

Kebijakan ini akan mempengaruhi berbagai program bantuan yang telah dianggarkan oleh Kongres, termasuk bantuan untuk kesehatan, pertanian, pendidikan, lingkungan, transportasi, dan pemerintahan di berbagai negara.

Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menekankan pendekatan yang berorientasi pada hasil selama sidang konfirmasinya di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. “Setiap dolar yang kita belanjakan, setiap program yang kita danai, dan setiap kebijakan yang kita jalankan harus menjawab tiga pertanyaan sederhana: Apakah ini membuat Amerika lebih aman? Apakah ini membuat Amerika lebih kuat? Apakah ini membuat Amerika lebih makmur?” ujarnya.

Kebijakan ini juga mencakup penangguhan bantuan untuk organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, dan kontraktor, sambil menunggu tinjauan lebih lanjut. Trump berharap bahwa kebijakan ini akan memastikan bahwa bantuan luar negeri AS benar-benar mendukung kepentingan nasional Amerika Serikat.

(Red/Bhr).

“Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ujar Trump dalam pidatonya.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengakhiri upaya pemerintah sebelumnya yang mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi, kebijakan “two-genders” ini akan memangkas program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang diberlakukan pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah AS kini hanya akan menggunakan istilah “jenis kelamin” sesuai klasifikasi biologis setiap individu, bukan gender yang merujuk pada norma dan identitas gender yang bisa diubah.

Seorang pejabat Gedung Putih menuturkan bahwa kebijakan ini akan menginstruksikan penggunaan istilah jenis kelamin sesuai klasifikasi biologis setiap individu. Selain itu, pendanaan AS tidak akan digunakan pada prosedur medis transisi gender.

Pemerintahan Trump juga berencana membatasi cakupan hak-hak transgender yang diputuskan Mahkamah Agung AS pada 2020. Kebijakan ini akan menginstruksikan setiap dokumen resmi kenegaraan, termasuk paspor dan visa, untuk mencantumkan jenis kelamin yang akurat.

(Red/Bhr).