Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan dalam konferensi pers di Kabupaten Bogor bahwa penutupan ini bersifat sementara hingga proses investigasi selesai.

“Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran SOP yang membahayakan kesehatan anak-anak. Dapur yang tidak memenuhi standar akan kami tutup tanpa pandang bulu,” tegas Nanik, Selasa (30/09/2025).

Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.900 kasus keracunan akibat konsumsi MBG, investigasi awal menunjukkan 80% dapur MBG tidak menjalankan SOP secara konsisten.

Pelanggaran mencakup penggunaan bahan mentah yang tidak layak, sanitasi buruk, dan tidak adanya sertifikasi higiene.

Sebanyak 65 dapur MBG ditutup untuk waktu yang belum ditentukan, dan BGN mewajibkan seluruh mitra dapur MBG melengkapi tiga sertifikat utama dalam waktu satu bulan, yakni SLHS (Sanitasi dan Higiene), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Kelayakan Air. Serta tim verifikasi internal BGN akan dibentuk untuk inspeksi mendalam dan evaluasi berkala.

Nanik menekankan bahwa program MBG dirancang untuk menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami hadir untuk melindungi mereka. Jangan main-main dengan urusan kesehatan anak,” ujarnya dengan nada serius.

BGN berkomitmen untuk memperbaiki pelaksanaan MBG dan memastikan dapur yang beroperasi memenuhi seluruh ketentuan teknis. Penutupan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh demi keberlanjutan program yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Red/Bhr).

“Ayam dibeli hari Sabtu, baru dimasak hari Rabu. Ini bukan kelalaian biasa ini pelanggaran serius terhadap standar gizi dan keamanan pangan,” ujar Nanik, menyoroti buruknya manajemen dapur SPPG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan.

Data dari Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat total korban mencapai 1.333 orang dari tiga kejadian berbeda di Cipongkor dan Cihampelas. Para siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala mual, muntah, pusing, bahkan kram otot setelah menyantap hidangan MBG.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status KLB dan menutup sementara seluruh dapur MBG di Cipongkor untuk investigasi menyeluruh, BGN pun mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dapur SPPG yang terlibat dan menggandeng kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan unsur pidana.

Dalam pernyataan yang mengundang simpati sekaligus kemarahan publik, Nanik mengakui bahwa keracunan MBG kesalahan BGN dan akan melakukan mengevaluasi, serta mejamin kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akui, ini kesalahan kami tapi kami tidak akan lari, kami akan usut tuntas dan pastikan tidak terulang,” imbuhnya.

BGN kini tengah melakukan audit SOP dapur MBG di seluruh Indonesia, hal itu adalah prosedur BGN sendiri guna memperbaiki kwalitas hidangan kepada murid. Bahkan apabila pihak dapur terbukti melakukan kesengajaan maka pihaknya tidak segan membawa kasus ini ke ranah pidana.

“Kami tidak main-main. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian fatal, kami akan pidanakan,” tegas Nanik

(Red/Bhr).

Siti, warga Kampung Cigombong, harus dilarikan ke Posko Kecamatan Cipongkor bersama bayinya yang baru berusia lima bulan. Ia hanya menyantap stroberi dari paket MBG yang diterimanya pada Rabu pagi. Malam harinya, nyeri perut dan pusing menyerang. Pagi berikutnya, mual dan lemas membuatnya tak mampu berdiri.

“Saya sudah delapan kali dapat MBG. Tapi kali ini… kapok. Udah enggak mau,” ucap Siti dengan suara gemetar.

Program MBG yang digagas dengan semangat mulia kini dipertanyakan efektivitas dan pengawasannya. Bagaimana mungkin makanan yang diklaim bergizi justru membuat ratusan pelajar dan ibu menyusui terkapar? Apakah distribusi dan kualitas makanan benar-benar diawasi? Atau hanya menjadi proyek ambisius tanpa kontrol yang memadai?

Dengan lebih dari 1.300 korban keracunan di Cipongkor dan Cihampelas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat investigasi dan penanganan.

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program pangan massal tidak bisa dijalankan dengan asal. Ibu menyusui seperti Siti adalah simbol dari harapan dan kehidupan. Ketika mereka menjadi korban, maka yang terluka bukan hanya tubuh, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

Tragedi Cipongkor bukan sekadar insiden. Ia adalah cermin retak dari sistem yang gagal melindungi yang paling lemah. Jika ibu menyusui pun tak aman, maka siapa lagi yang bisa merasa tenang?

(Red/Bhr).