Nataindonesia.com • Bandung, 30 Juli 2025 Kongres Ke-XXII GMNI yang seharusnya menjadi panggung luhur bagi dialektika ideologis kini berubah menjadi ladang intrik dan intimidasi. Di balik megahnya aula Hotel Golden Flower, sebuah drama politik gelap tengah dimainkan dimana idealisme dikorbankan demi ambisi pribadi.

Risyad, calon Ketua Umum DPP GMNI, dituding sebagai dalang di balik skenario pecah-belah organisasi. Menurut kesaksian Ketua DPC GMNI Surabaya, Dhipa Satwika Oey, terdapat tekanan sistematis yang dilancarkan agar mendukung pencalonan Risyad dengan ancaman serius, jika menolak ia diancam data base DPC GMNI Surabaya untuk registrasi tidak diserahkan kepada DPP, jika hal ini terjadi maka DPC GMNI Surabaya tidak bisa mengikuti acara Kongres.

“Saat saya hadir di tempat yang ditentukan oleh mereka di kota Jakarta, saya langsung ditekan secara psikologis dan dipaksa menandatangani surat rekomendasi dukungan pencalonan Risyad,” Ujar Dhipa dengan tatapan mata kecewa.

FISIK TAK LAGI TABU, KONGRES JADI AJANG KEKERASAN

Puncak dari konflik terjadi saat Dhipa menjadi korban pemukulan brutal, tak hanya di lobi hotel namun juga di tengah arena kongres. Nama Helvin Rosianda dan Fajar Sholeh disebut sebagai sosok di balik aksi tersebut. Mereka bukan sekadar intimidator verbal, namun mengkoordinasikan kekerasan sistematis terhadap para kader yang berseberangan.

TRAUMA IDEOLOGI, Ruang Kongres Kini Dibanjiri Ketakutan

Yang seharusnya menjadi arena kaderisasi justru menjadi panggung kriminalisasi ide dan pemikiran. Kongres berubah menjadi teater kekuasaan, di mana suara dibeli dan kekerasan dinormalisasi.

SERUAN PERLAWANAN DARI SURABAYA

Dhipa mengeluarkan seruan keras kepada seluruh DPK se-Kota Surabaya dan kader GMNI di Indonesia:

– Tolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi!
– Pertahankan independensi cabang dari tekanan struktural!
– Kembali pada nilai Bung Karno: ideologi, integritas, dan keberanian moral!

Secercah Harapan, Nama Sujahri Somar Muncul Sebagai Pemersatu

Di tengah reruntuhan nilai, satu nama bersinar: Sujahri Somar. Dalam pertemuannya dengan Arjuna, ia menunjukkan sikap yang membalikkan arah konflik, menjahit rekonsiliasi bukan demi citra, melainkan demi perjuangan panjang yang lebih bermakna dari sekadar kemenangan sesaat.

GMNI di Persimpangan

Kongres Ke-XXII bukan lagi perayaan demokrasi. Ia kini menjadi kisah gelap tentang bagaimana ambisi dapat meruntuhkan tradisi. Namun, di ujung lorong kelam itu, masih ada nyala api harapan dari kader-kader yang percaya bahwa GMNI adalah tempat lahirnya keberanian, bukan politik busuk.

(Red/Bhr).

*Ketua DPD GMNI Surabaya

Korban menjelaskan kronologis intimidasi yang dialaminya selama proses berlangsungnya Kongres XXII GMNI di Bandung, yakni sudah bermula sejak 13 Juli 2025.

Pada saat itu, sambung Dhipa, oknum pengurus cabang berinisial ARA dan kelompoknya memaksanya untuk menandatangani surat rekomendasi pencalonan Muhammad Risyad Fahlefi sebagai Ketua Umum DPP GMNI.

“Tindakan pemaksaan tersebut dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang sah dan demokratis, serta disertai ancaman,” katanya.

“Saya memilih mengamankan surat tersebut demi menjaga integritas dan norma organisasi,” imbuhnya.

Tak sampai di situ. Menurut pernyataan Ketua Bidang Organisasi DPP GMNI, Bung Yoel, Tepat 16 Juli 2025, Dhipa kembali mengalami Intimidasi Fisik di lobi Hotel Golden Flower tempat kongres berlangsung. Dhipa kala itu mendapat perlakuan penarikan kerah baju dan dorongan fisik. “Tujuan pelaku sama, memaksa Dhipa menandatangani surat rekomendasi,” katanya.

Merespons konflik internal tersebut, DPP GMNI pada 18 Juli 2025, melalui Bung Yoel dan Sarinah Ica memfasilitasi mediasi untuk kedua belah pihak. Upaya pereda konflik itu dihadiri oleh Dhipa, Fito, dan Fajar. Alhasil mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa delegasi resmi Surabaya terdiri dari tiga nama tersebut, dengan penambahan delegasi dilakukan atas kesepakatan internal cabang.

Kendati demikian, kesepakatan hasil mediasi tidak mengubah sikap kubuh Risyad. Pasalnya, dalam forum terbuka di Gedung Merdeka, Fajar yang sebelumnya terlibat dalam mediasi justru melakukan pemukulan terhadap Ketua DPC GMNI Surabaya.

“Saya didorong hingga jatuh dan dipukuli karena mereka karena saya menolak tanda tangan rekomendasi,” ucap Dhipa.

Berdasar kejadian tersebut DPC GMNI Surabaya menyampaikan tiga sikap tuntutan kepada Ketum DPP GMNI terpilih Kongres XXII Bandung. Tuntutan yakni:

1. Mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan fisik terhadap kader GMNI.

2. Mendesak DPP GMNI terpilih menindak tegas pelaku kekerasan demi menjaga marwah organisasi.

3. Menegaskan bahwa seluruh langkah cabang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, kolektif-kolegial, dan antikekerasan.

Laporan: Mr.B

Awalnya, situasi dianggap sebagai kesalahan koordinasi antara Badan Pekerja Kongres, Panitia Lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya surat resmi penundaan kegiatan dari pihak Polrestabes Bandung yang tidak pernah disampaikan kepada para delegasi.

Ketua DPD GMNI Banten, Indra, menyampaikan kekesalannya, “Kita benar-benar kaget. Delegasi dari seluruh Indonesia dibuat menunggu selama tiga hari tanpa informasi jelas. Ini bentuk penelantaran yang tidak bisa diterima.”

Akomodasi pun menjadi persoalan pelik. Ketua DPC GMNI Maluku Tengah, Abdul Rauf Wattimury, mengeluhkan pemindahan mendadak dari Hotel Grand Sudha tanpa arahan tempat tinggal berikutnya. “Sekarang kami terlunta-lunta. Ada lebih dari 15 DPC dan DPD yang mengalami nasib sama,” ujarnya.

Perlu dicatat, seluruh kebutuhan logistik para delegasi mulai dari akomodasi hingga konsumsi dan transportasi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Badan Pekerja Kongres dan Panitia Lokal.

Ketua DPC GMNI Surabaya, Bung Dhipa Satwika Oey, menutup dengan nada prihatin, “Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan para kader GMNI dari seluruh penjuru Indonesia. Di mana tanggung jawab moral panitia? Apakah alumni dan senior GMNI di Jawa Barat tahu apa yang sedang terjadi?”

Kondisi ini memicu kegelisahan dan pertanyaan besar tentang kesiapan serta transparansi penyelenggaraan Kongres. Publik menanti klarifikasi dan langkah tegas untuk menyelesaikan kekisruhan yang terjadi. (Red/rob)