Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, mengatakan evaluasi tersebut berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan wong cilik.

“Secara administratif memang ada program yang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil,” ujar Muhammadun, Sabtu, 21 Februari 2026.

Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, informasi terkait mekanisme dan manfaat program UHC belum tersosialisasi secara optimal.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan kesehatan. Padahal, dalam skema UHC, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akibatnya, mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.

Muhammadun menilai minimnya informasi serta kurangnya inisiatif petugas layanan menjadi penghambat akses masyarakat, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh wong cilik.

Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan disebut masih menjadi keluhan masyarakat, sementara penanganannya dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.

Ia menyatakan infrastruktur dasar memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.

Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan juga menjadi perhatian. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat upaya penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan masih cenderung reaktif dan temporer.

“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan drainase, serta perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Lebih lanjut, GMNI mendorong langkah-langkah yang lebih substantif dan terukur, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan publik dan efektivitas kerja. (*)

Bupati terpilih Achmad Fauzi Wongsojudo pada acara tersebut hadir secara daring. Dalam pidatonya Fauzi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada, mulai dari KPU, Bawaslu, Forkopimda, hingga masyarakat Sumenep.

“Khususnya kepada masyarakat Sumenep yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2024. Pemerintahan ke depan harus mampu membangun Sumenep yang lebih baik,” ujarnya.

Fauzi juga menyampaikan penghormatan kepada pasangan lawannya, KH Ali Fikri dan KH Unais Ali Hisyam. “Kami sampaikan terima kasih kepada kompetitor kami, Ali Fikri-Unais Ali Hisyam. Semoga kita diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan terus mengabdi di mana pun berada. Mari kita bersama-sama membangun Sumenep dengan harmonis dan penuh kebahagiaan,” ujarnya.

Wakil Bupati terpilih KH Imam Hasyim hadir secara daring juga. Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang politik. “Kami selalu siap untuk merangkul semua lapisan masyarakat. Tidak akan ada perbedaan. Semua adalah rakyat Sumenep, termasuk saudara-saudara kita di kepulauan,” tandasnya.

Semula hasil Pilkada Sumenep 2024 sempat disengketakan kepada Mahkamah Agung (MK). Namun MK memutuskan, permohonan Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam tidak dapat diterima. Sebab, permohonan disampaikan ke MK melewati tenggang waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Rabu (5/2/2025) malam di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung I MK, Jakarta. (Red/BRi)

Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi saat dikonfirmasi oleh Nataindonesia.com. “Penetapan malam ini, Kamis (6/2) dan penyerahan hasil besok, Jumat (7/2) setelah Juma’atan,” katanya.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan KPU Sumenep Nomor 12 Tahun 2025, yang dibacakan Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, dalam Rapat Pleno Terbuka, Kamis (6/2/2025) malam.

Paslon Achmad Fauzi Wongsojudo – KH Imam Hasyim ditetapkan sebagai pemenang usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (5/2) memutus, permohonan Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1 Ali Fikri dan Muh Unais Ali Hisyam tidak dapat diterima. Sebab, permohonan disampaikan ke MK melewati tenggang waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Rabu (5/2/2025) malam di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung I MK, Jakarta.

Komisioner KPU Sumenep, Abd Aziz menyatakan, KPU Sumenep memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses ini dilakukan setelah seluruh tahapan pemilu telah selesai dan tidak ada lagi sengketa yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, pasangan calon 1, Ali Fikri-Unais, memperoleh 249.597 suara, sementara pasangan calon 2, Fauzi-Imam, sebanyak 379.858 suara.

Achmad Fauzi Wongsojudo merupakan petahana yang kembali memenangkan Pilkada. Sedangkan wakilnya KH Imam Hasyim merupakan tokoh ulama dari kalangan nahdliyin sekaligus ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep. (Red/BRi)

Doa bersama tersebut dilaksanakan sebelum mereka melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep sebagai Cabup) – Cawabup Sumenep 2024.

Fauzi mengungkapkan, doa bersama di makam raja-raja Sumenep merupakan ikhtiar sekaligus langkah awal untuk memenangkan kontestasi politik dengan ridho Allah SWT.

“Kami berharap mendapat keberkahan dan ridho-Nya untuk mewujudkan Sumenep yang lebih baik di masa depan,” ujar Fauzi.

Sementara menurut Cawabup KH Imam Hasyim, doa bersama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat keharmonisan dan persatuan di tengah masyarakat. Yakni menuju Sumenep yang semakin maju.

“Kami ingin Sumenep menjadi contoh daerah yang penuh dengan kebersamaan dan kedamaian, semua elemen masyarakat bersatu untuk tujuan yang sama,” kata KH Imam Hasyim.

Paslon Faham datang ke KPU juga diantar oleh para relawan, pendukug partai koalisi dan barisan para Kiai yang dipimpin langsung oleh mantan Bupati Sumenep 2000-2010 KH Ramdhan Sirajd. (ari/red)

Rekomendasi tersebut ditandai dengan penyerahan salinan surat rekomendasi oleh Wakil ketua DPW PKB Jatim, Baddrut Taman kepada KH Imam Hasyim pada momentum Harlah ke-26 PKB, dilaksanakan di Kantor DPC PKB Sumenep pada Sabtu 10 Agustus 2024.

“DPP PKB memutuskan memilih Imam Hasyim untuk mendampingi mas Fauzi di Pilkada 2024. Sungguh ini pasangan yang sangat ideal. Berdasarkan itu semua, akhirnya rekomendasi ditandatangi oleh ketua dan sekjen,” ujarnya.

Menurut Baddrut, Keputusan rekomendasi tersebut merupakan keputusan yang ideal. Kata dia, Achmad Fauzi Wongsojudo merupakan sosok muda, yang biasanya identik dengan sejumlah inovasi dan ide-ide brilian.

Sementara KH Imam Hasyim adalah seorang mubaligh dan pengasuh pondok pesantren, yang juga memiliki pengalaman cukup matang di dunia politik.

Berdasar alasan tersebut, Baddrut menegaskan, dua sosok tersebut bakal menjadi komposisi yang sempurna dalam membangun berbagai sektor di Kabupaten Sumenep. “Ini komposisi yang luar bisa dan kombinasi yang sempurna, untuk membangun Sumenep,” katanya.

Sedangkan untuk surat rekomendasi yang asli, akan diserahkan secara langsung oleh DPP PKB, dengan mengundang Fauzi-Imam ke pimpinan pusat.

“Untuk waktunya, masih belum tahu. Insyaallah secepatnya,” imbuh Baddrut.

Sementara Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim mengatakan, dirinya siap untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh partai.

Kemudian, dirinya berharap amanah yang diemban saat ini tidak menjadi istidraj, melainkan mampu membawa rahmat.

“Sehingga kami dapat mengembangkan Sumenep yang lebih baik, insyaAllah faham,” pungkasnya. (red/ril)