Para aktivis melakukan demonstrasi mengenai tindakan Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin yang melakukan penggerebekan terhadap rumah pelacuran di daerah Kecamatan Ambunten beberapa pekan lalu.

Ketua PMII STITA Aqidah Usmuni Hulil Amsari menjelaskan, tindakan H Zainal yang melakukan penggerebekan terhadap delapan PSK itu telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Delapan perempuan itu digrebek, direkam lalu disebar ke media sosial tanpa melakukan sensor terhadap wajah mereka.

“Para PSK itu juga manusia yang privasi dan derajatnya juga harus dijaga. Mereka manusia seperti kita. Mereka bekerja seperti itu karena tuntutan ekonomi, mungkin itu pekerjaan kotor, tapi bukan berarti mereka harus dihinakan, mereka juga punya keluarga,” urainya.

Kata Hulil, tindakan H Zainal dinilai perbuatan politis yang dengan mengorbankan masyarakat kecil sebagai umpan. Bukan semata-mata demi membangun lingkungan Sumenep yang lebih baik. Pasalnya, tindakan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu dilakukan sewaktu santer isu perebutan kursi Ketua DPRD Sumenep.

“Kenapa hanya satu tempat, kalau serius semua tempat termasuk di hotel-hotel harus dirazia juga, lakukan pengawasan dengan ketat dan tutup semua rumah pelacuran di Sumenep,” tegas Hulil.

Selain itu, Hulil juga menguraikan tentang kapasitas salah satu Wakil Ketua DPRD Sumenep H Dulsiam, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep. Kata Hulil, H Dulsiam diduga terlibat dalam pembuatan Ijazah palsu milik salah satu kepala desa di Sumenep.

“Kemari waktu pelantikan ketua (H Zainal) sempat menyinggung memajukan pendidikan, bagaimana bisa memajukan kalau dia sendiri membiarkan wakilnya terlibat dalam pemalsuan ijazah,” katanya.

Para demonstran yang melakukan aksi sekitar satu jam, tidak ditemui oleh pimpinan DPRD Sumenep. Bahkan tidak ada perwakilan yang menemui mereka untuk menjawab tuntutan.

Mereka juga sampai melakukan pengecekan ke dalam kantor DPRD Sumenep untuk memastikan keberadaan H Zainal dan jajarannya. Para aktivis menyisir setiap ruangan dari lantai satu hingga ke lantai dua, namun pencarian mereka tidak berbuah manis. (ari/red)

Pimpinan DPRD Sumenep yang dilantik pada 9 Oktober 2024 di antaranya, Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin, dua Wakil Ketua yakni Indra Wahyudi, M Syukri dan H Dulsiam. Semua pimpinan tersebut tidak tidak ada di ruang kerjanya saat hendak ditemui oleh aktivis PMII Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITA) Aqidah Usmuni Terate, Senin 14 Oktober 2024.

Lima perwakilan demonstrasi masuk ke gedung kantor DPRD Sumenep untuk mengecek keberadaan para pimpinan tersebut. Mereka mengecek setiap ruang kerja anggota dewan untuk memastikan keberadaan mereka. Namun mereka tidak terlihat batang hidungnya.

Para aktivis sempat bertemu dengan salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kiai Sami’oeddin, di ruang kerja komisi empat. Namun perwakilan aktivis itu tidak menemui, pasalnya yang mereka cari adalah para pimpinan DPRD Sumenep yang sudah resmi dilantik.

Selain itu, mereka mencari keberadaan H Zainal dan jajarannya yang sudah definitif untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan mereka yang diduga mencederai nilai kemanusiaan.

Yakni, mengenai tindak H Zainal yang telah melakukan penggerebekan kepada delapan pekerja sek komersial (PSK) di wilayah Kecamatan Ambunten beberapa pekan lalu. Delapan perempuan itu digrebek, direkam lalu disebar ke media sosial tanpa melakukan sensor terhadap wajah mereka.

Ketua PMII STITA Aqidah Usymuni Hulil Amsari menjelaskan, hal itu telah melanggar nilai kemanusiaan. “Para PSK itu juga manusia yang privasi dan derajatnya juga harus dijaga. Mereka manusia seperti kita. Mereka bekerja seperti itu karena tuntutan ekonomi, mungkin itu pekerjaan kotor, tapi bukan berarti mereka harus dihinakan, mereka juga punya keluarga,” urainya.

Kata Hulil, tindakan H Zainal dinilai perbuatan politis yang dengan mengorbankan masyarakat kecil sebagai umpan. Bukan semata-mata demi membangun lingkungan Sumenep yang lebih baik. Pasalnya, tindakan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu dilakukan sewaktu santer isu perebutan kursi Ketua DPRD Sumenep.

“Kenapa hanya satu tempat, kalau serius semua tempat termasuk di hotel-hotel harus dirazia juga, lakukan pengawasan dengan ketat dan tutup semua rumah pelacuran di Sumenep,” tegas Hulil.

Nataindonesia.com mencoba melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Sumenep H Zainal melalu sambungan telpon dan via WhatsApp. Namun belum mendapat respon.

Para demonstran membawa berbagai pamflet tulisan memakai kertas. Salah satunya bertuliskan, “Ketua DPRD Sumenep tidak ada, mungkin lagi cari PSK”. (ari/red)

Pada saat yang sama, dilantik pula tiga Wakil Ketua DPRD Sumenep, di antaranya M Syukri politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Dulsiam politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Indra Wahyudi politisi Partai Demokrat. Empat pimpinan itu dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Sumenep.

H Zainal Arifin resmi menjadi Ketua DPRD Sumenep berdasar surat keputusan Gubernur Jawa Timur dengan nomor surat: 100. 3.3.1/975/KPTS/011.2/2024 ditetapkan di Surabaya.

H Zainal dalam sambutannya menyampaikan, DPRD lembaga yang berfungsi sebagai legeslasi, pengawasan dan penganggaran bakal mengutamakan kerjasama atau kolaborasi guna mencapai pembangunan Sumenep yang semakin berkembang dan mampu berdaya saing tinggi dengan daerah lain.

“Kita memiliki visi untuk memajukan berbagai sektor potensial yang ada di Sumenep. Kita memiliki sumberdaya alam yang melimpah, baik itu di sektor pertanian, kelautan, gas alam. Semua itu butuh kerjasama yang baik untuk meningkatkan perekonomian kita,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kerjasama dan persahabatan bagi seluruh anggota DPRD adalah kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. “Tidak ada yang hal lain yang dapat kami haturkan, kecuali persahabatan dan kerjasama harmonis demi pelayanan yang baik bagi masyarakat dan demikian kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumenep dihadiri oleh anggota DPRD Sumenep, PJ Bupati Sumenep Nyai Dewi Khalifah, unsur partai, perwakilan asosiasi wartawan, dan Forkopimda Kabupaten Sumenep. Bertempat di Gedung DPRD Sumenep yang baru di bangun, di Jl Trunojoyo. (Ari/red)

Alumni Pesantren Banyuanyar Pamekasan ini mengatakan bahwa sebagai santri ia ingin menegakkan Amal Maruf Nahi Munkar di Kota Keris ini.

Santri almarhum R KH Muhammad Syamsul Arifin Banyuanyar itu menjelaskan, upaya penertiban itu bukanlah kepentingan politik, melainkan sebagai wakil rakyat yang tengah menindak lanjuti keresahan masyarakat.

““Kami mendapat laporan dari warga dan meminta Satpol PP untuk mengecek lokasi. Ternyata benar, tempat tersebut dijadikan lokasi prostitusi,” ujar H. Zainal.

H Zainal bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep telah melakukan penggerebekan ke lokalisasi prostitusi yang ada di Kecamatan Ambunten pada Jumat (6/9/2024) lalu. Operasi itu mengaman 8 perempuan pekerja esek-esek. Satu orang asli warga Sumenep dan 7 orang merupakan warga dari luar Madura.

“Kalau yang asli Sumenep itu nanti kita bina dan dicarikan pekerjaan yang halal (lebih layak.red), kalau yang dari luar kita pulangkan ke tempat asalnya,” ungkap H Zainal diwawancara melalui sambungan telpon WhatsApp, pada Ahad 8 September 2024.

Ia menjelaskan, praktik prostitusi itu memiliki banyak dampak buruk baik bagi pelanggan atau penyedia jasanya. Salah satu dampaknya yakni terhapa harmonisasi keluarga yang bakal berdampak pada SDM anak serta ekonomi keluarga.

“Ini upaya kita menciptakan masyarakat yang sadar akan nilai-nilai kemanusiaan yang derajatnya ditinggikan oleh Allah dibanding mahluk lain, sekaligus menyelamatkan para generasi dari lingkungan negatif agar menjadi insan yang produktif dan kreatif,” urainya.

“Mari kita sama-sama jaga Marwah perempuan dan laki-laki atau Marwah Kemanusiaan kita ini,” imbuhnya.

Kata H Zainal, upaya penertiban lokalisasi yang tengah disoroti bukan hanya pada satu daerah, melainkan semua daerah yang ada di Sumenep.

Bahkan, sambungnya, ada dua tempat kos yang sudah mendapat pemantauan. Selain itu ia mengaku juga telah melakukan pengecekan di daerah Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

“Kami akan soroti semua daerah dan tempat, termasuk hotel nanti. Cuma untuk hotel belum kita perlahan satu persatu,” katanya.

H Zainal menegaskan, praktik prostitusi di Sumenep sudah cukup marak, ditambah kini para PSK itu sangat mudah diakses melalui aplikasi michat. Hal tersebut yang menurutnya cukup meresahkan untuk menjaga moral masyarakat Sumenep.

“Saya hanya ingin menegak nahi mungkar, ini Sumenep yang dikenal sebagai kota santri, ini bukan Surabaya,” tegasnya.

Meminalisir prostitusi juga merupakan upaya menciptakan masyarakat yang harmonis dalam keluarga sehingga bisa melahirkan generasi bangsa yang beradab dan unggul di masa mendatang.

“Mari kita gunakan sebagian APBD kita untuk menyadarkan dan menyelamatkan mereka dari pekerjaan gelap itu demi kemajuan Sumenep, soal pro dan kontra itu biasa apalagi saya ini sebagai anggota dewan,” pungkasnya. (Ari/red)