“Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas,” katanya, dalam rilis yang diterima oleh redaksi Nataindonesia.com, pada Rabu (26/9).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPOM dan Komisi IX DPR RI, Dadan merinci penggunaan anggaran tersebut, antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah Rp34,49 triliun
2. Bantuan Pangan Perbaikan Gizi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita Rp3,18 triliun
3. Belanja pegawai ASN Rp3,9 triliun
4. Digitalisasi MBG Rp3,1 triliun
5. Promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat Rp280 miliar
6. Pemantauan dan pengawasan oleh BPOM Rp700 miliar
7. Sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data gizi Kemenkes dan BPS Rp412,5 miliar
8. Koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, dan pelatihan penjamah makanan Rp3,8 triliun

Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan pada program pemenuhan gizi nasional, sedangkan 4,6 persen atau Rp12,4 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Bila dilihat menurut fungsi:

Pendidikan: Rp223,5 triliun (83,4%)
Kesehatan: Rp24,7 triliun (9,2%)
Ekonomi: Rp19,7 triliun (7,4%)

Sementara dari sisi belanja:

1. Belanja barang: 97,7%
2. Belanja pegawai: 1,4%
3. Belanja modal: 0,9%

Adapun klasifikasi operasional menunjukkan 97,1% anggaran bersifat non-operasional, dengan hanya 2,9% dialokasikan untuk operasional. (Red)