Seolah-olah jutaan rakyat tiba-tiba lebih sejahtera hanya karena statistik berkata demikian. Padahal di pasar, di kampung, dan di pinggir kota, hidup justru kian sempit.

Definisi miskin yang digunakan negara terlalu hemat empati. Garis kemiskinan ditarik begitu rendah hingga nyaris menyentuh lantai.

Mereka yang hidup pas-pasan, bekerja tanpa kepastian, dan bertahan dengan utang harian dianggap “tidak miskin”. Negara tampaknya lebih sibuk merapikan angka ketimbang merawat kenyataan.

Statistik memang penting. Tapi ketika angka dijadikan tujuan, bukan alat, ia berubah menjadi kedok. Angka kemiskinan lalu menjadi alat propaganda: cukup diturunkan sedikit, maka keberhasilan bisa diklaim.

Soal apakah rakyat benar-benar bisa makan layak, menyekolahkan anak, atau berobat tanpa menjual aset, itu urusan nanti, atau tak perlu diurus sama sekali.

Lebih menyedihkan lagi, cara berhitung ini melecehkan nalar publik. Rakyat dipaksa percaya bahwa hidup mereka membaik, padahal dompet mereka berkata sebaliknya.

Ketika harga pangan naik, upah stagnan, dan lapangan kerja kian rapuh, negara malah merayakan penurunan kemiskinan. Ini bukan sekadar salah hitung. Ini pengingkaran.

Kemiskinan bukan sekadar soal kalori dan rupiah. Ia tentang martabat. Tentang rasa aman menghadapi esok hari. Tentang kesempatan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan.

Selama negara menolak melihat kemiskinan sebagai pengalaman manusia, bukan sekadar angka di tabel, selama itu pula kebijakan akan terus meleset dari sasaran.

Angka kemiskinan seharusnya memalukan, bukan membanggakan. Ia semestinya menjadi cambuk, bukan bahan pidato.

Jika statistik digunakan untuk menenangkan kekuasaan alih-alih menyuarakan penderitaan, maka yang dilecehkan bukan hanya data, tapi rakyat itu sendiri.

Negara yang besar bukan negara yang pandai mengatur angka. Melainkan negara yang berani mengakui kenyataan, betapapun pahitnya, dan bertindak untuk mengubahnya. (*)